Menyoal Polemik Putusan Mahkamah Agung Terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018

Tujuan pengaturan pemilu salah satunya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas dengan menerjemahkan syarat pengusungan Caleg oleh partai dengan tidak boleh merekrut seorang narapidana korupsi. Apabila pemerintah dan DPR berkomitmen saja dan diikuti oleh partai politik pasti tidak sulit mencari dasar hukum

Ket. Thomas Tukan.


Oleh: Thomas Tukan*

Mahkamah Agung (MA) telah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu. Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan eks narapidana kasus kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.
Menyikapi polemik Putusan Mahkamah Agung terhadap PKPU ini saya merilis beberapa hal sebagai berikut:

Problematik PKPU

Persoalan keputusan KPU selama ini mendasar pada dua hal;
1.  Secara proses pembuatan
Dari segi proses pembuatan, KPU seharusnya melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang merupakan pihak eksekutif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih peraturan. Namun demikian, secara kewenangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016.[1] Dinyatakan bahwa pada saat menyusun PKPU, KPU tidak terikat rapat konsultasi dengan pihak manapun.

Pada pertimbangan hukumnya MK berpendapat bahwa mengingat pentingnya peran KPU dalam perwujudan negara hukum yang demokratis, maka sebagai lembaga yang memiliki kedudukan constitutional importanc.[2] Sudah seharusnya KPU mendapat perlakuan yang sama dengan lembaga- lembaga negara lainnya seperti Komisi Yudisial, Bank Indonesia, serta lembaga independen lainnya. Lembaga-lembaga negara ini memiliki kewenangan secara penuh (full authority), yakni dalam bertindak menjalankan fungsinya tidak diintervensi oleh lembaga lain.

Dari argumentasi di atas, disimpulkan mengenai PKPU 20/2018, bahwa KPU tidak melakukan abuse of power.[3] Karena KPU hanya menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan merumuskan aturan penyelenggaraan (electoral law) dan pelaksanaan pemilu (electoral proces) yang independen karena sifatnya full authority;

2.  Secara substansi yang diatur 
Dari segi substansi, PKPU ini bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang tentang Pemilu. Dengan demikian, apakah aturan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat? Kedudukan hukum mengenai syarat seorang warga negara dapat menjadi caleg telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g dinyatakan bahwa “bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Ada dua makna dari pasal tersebut. Pertama, seorang mantan koruptor masih dapat menjadi caleg sepanjang tidak pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih dan bukan sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan. Kedua, seorang mantan koruptor tetap dapat mencalonkan diri di pemilu legislatif sepanjang mau mengakui secara terbuka dan jujur di depan publik bahwa ia adalah seorang mantan terpidana korupsi.

Pada tahun 2009 Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, telah memberikan pendapat hukum melalui putusannya mengenai aturan terhadap mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai calon legislator, tertuang dalam Putusan No. 4/PUU- VII/2009. Putusan ini sebagai jawaban atas judicial review terhadap Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,  yang membatalkan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 Ayat 1 huruf g UU No. 10 Tahun 2008 dan Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 karena bertentangan dengan UUD.[4]

Ketiga pasal tersebut mengatur bahwa mantan narapidana korupsi tidak boleh mencalonkan diri sebagai Caleg. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh MK adalah pasal-pasal tersebut telah berbuat tidak adil, telah mendiskriminasikan antara warga negara, serta tidak memberikan kedudukan hukum yang sama dalam pemerintahan.

Olehnya dari segi substansi berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, harus diakui bahwa PKPU ini tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara hierarki, jenis, materi dan muatan. Karena bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, yaitu UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka PKPU ini dapat dikatakan batal demi hukum, dengan konsekuensi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada siapapun. Perihal PKPU ini dinilai bertentangan dengan asas hukum lex superior derogate legi inferior (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah/hukum yang di bawah tidak boleh bertentangan denga hukum yang lebih tinggi).

Refleksi Publik

Terlepas penjelasan di atas, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan alat untuk kembali mengajak pikiran kritis masyarakat, dan sekaligus sebagai reflektif demokrasi bangsa yang menjawabi kerinduan kritikan masyarakat selama ini terhadap lembaga Legislatif. Sebab, bila kita melihat kembali alasan yang melatarbelakangi sikap ngotot nya publik untuk mempertahankan PKPU anti narapidana korupsi itu, sebenarnya mau menegaskan beberapa pandangan publik:

1. Bahwa partai politik yang mempersoalkan pemberlakuan PKPU sesungguhnya tidak punya iktikad dan integritas partai yang baik untuk masyarakat ke depan. Partai politik semestinya senang karena partai dilindungi dengan adanya ketentuan ini. Maka partai harus lihat ketentuan ini sebagai hal positif untuk memperbaiki kualitas rekrutmen Caleg dan Pemilu 2019. Partai politik seharusnya menjadi subyek hukum yang di batasi merekrut mantan napi korupsi menjadi caleg. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik memerintahkan rekrutmen Caleg berdasarkan kaderisasi yang dilakukan secara demokratis. Penerjemahan demokrasi ini yang kemudian diterjemahkan oleh KPU dengan mensikronisasikan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tujuan pengaturan pemilu salah satunya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berintegritas dengan menerjemahkan syarat pengusungan Caleg oleh partai dengan tidak boleh merekrut seorang narapidana korupsi. Apabila pemerintah dan DPR berkomitmen saja dan diikuti oleh partai politik pasti tidak sulit mencari dasar hukum;


 Jumlah Caleg mantan korupsi menuju pemilu 2019.[5]

Malang dengan 22 orang tersangka di tingkat penyidikan KPK. Jumlah itu merupakan bagian dari total 41 anggota DPRD Malang yang telah menjadi tersangka;

 

                       Jumlah Anggota DPR dan DPRD yang Tertangkap Korupsi (2004-Mei 2018).[6]


 2. Bahwa PKPU larangan mantan narapidana korupsi untuk menjadi Caleg merupakan instrument untuk menjawab kebutuhan demokrasi hari ini, dan bisa mencegah peristiwa yang sedang saat sekarang. Pasalnya belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya ada banyak DPR/DPRD dan calon kepala daerah yang terpilih menjadi tahanan KPK.

Rekomendasi

Olehnya saya merekomendasikan beberapa hal sebagai saran, yaitu:
1. Bahwa faktanya PKPU sudah diputuskan oleh MA, dan putusannya adalah terkait narapidana. Permohonan pemohon dikabulkan menjadi kembali dalam ketentuan Undang-Undang. Namun sampai sejauh ini (Sabtu, 15/9/2018) belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai Pihak tergugat/termohon Judicial Review tersebut. Olehnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil “dalam hal 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum”, maka KPU masih mempunyai kewenangan untuk tetap menggunakan PKPU (selama 90 hari setelah putusan itu dikirim ke KPU) dan mengabaikan putusan MA tersebut sampai waktu penetapan calon legislatif (20 September 2018);

2. Bahwa situasi publik yang memandang negatif dan menyoalkan keputusan MA harus menjadi catatan penting bagi pemerintahan ke depannya terkhusus legislatif. Perlu ada pertimbangan untuk melakukan perubahan terhadap UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik jo UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal persyaratan bakal calon legislatif. Perlu ada komitmen dan iktikad baik dari pemerintah dan DPR untuk memandang kehendak publik sebagai dasar pertimbangan;

3. Bahwa masyarakat harus tetap komitmen agar kemudian tidak memilih calon-calon legislatif yang memiliki track record korupsi atau narapidana kasus lainnya. Lebih dari 145 orang anggota DPRD di seluruh Indonesia yang tersebar di 13 provinsi yang diproses dalam kasus korupsi. Totalnya kalau ditambah antara DPRD dan DPR lebih dari 220 orang yang sudah diproses.[7] Oleh karenanya dalam konteks pencegahan dan perwujudan politik yang bersih, dalam pemilu legislatif ke depan aspek latar belakang dari caleg itu diperhatikan dan akan lebih baik jika orang-orang yang pernah terlibat kasus korupsi kemudian tidak dipilih oleh masyarakat.

Mari menjaga dan merawat demokrasi bangsa ini. Bangsa yang besar dan kaya raya seperti Indonesia tidak akan bisa berkembang bila karakter pejabat nya masih terbelit dengan perilaku korupsi. Semoga tahun politik 2019 menjadi konstalasi yang sehat dan berperikemanusiaan bagi bangsa dan negara.

*Penulis adalah Wakil Sekjend 3 Pengurus Pusat PMKRI St. Thomas Aquinas Periode 2018/2020.



[1] Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal 9 Huruf a UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Melalui Amar Putusan Nomor 92/PUU-XIV/2016 itu, MK memutuskan KPU tak terikat rapat konsultasi dengan pihak manapun saat menyusun Peraturan KPU (PKPU).
[2]constitutional importance : kepentingan konstitusional
[3] Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.
[4] Lih: Pasal 28D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
[5] Sumber Bawaslu RI yang dikutip dari BBC Indonesia 1 Agustus 2018
[6] Statistik dan data portal (s/d Mei 2018), dataBooks.co.id diakses pada 16/09/2018.
[7] Kabiro Humas KPK; Febri Diansyah. Dikutip dari laman DetikNews. Kamis, 13/09/2018.

COMMENTS

Nama

#Kita_Indonesia,15,#Pilpres2019,3,#RUUPesantrendanPendidikanKeagamaan.,1,Agama,1,Agus,1,Ahok,4,Aksi 2 Desember,1,Aksi Damai,1,Aktivis,1,Amandemen,1,Amnesti,1,Anas,1,Anastasia Rosalinda B,1,ANBTI,1,Andre Pareira,1,Angelo Wake Kako,1,Anies,1,Anies-Sandi,1,Anis Baswedan,1,Apel Kebangsaan,1,Artikel,2,AS,3,B ERITA PMKRI,1,BADJA NTT,1,Banjarmasin,1,Bara Pattyradja,1,Bayi,1,Beijing,1,Beijng,1,Berita,1,berita PMKRI,2,Berita PMKRI Kupang,2,Berita PMKRI Pusat,14,Berita PMKRI Ruteng,2,Berita PMKRI Samarinda,1,Bhumibol,1,Bogor,1,Bogor Tolak Khilafah,1,BPKP,1,Buaya,1,Bunda,1,Buni yani,1,Cagub,1,Cegah Radikalisme,3,Cerpen,3,Chrisantus Nana,1,Cipayung Plus,1,Daerah,26,Demo Susulan,1,Demokrasi,4,Den Haag,1,Denpasar,1,Densus Tipikor,1,Desak,1,Dhani,1,Dialog,1,Dibekap,1,Dibenturkan,1,Diciduk,1,Diplomasi,1,Dipolisikan,1,Dirjen Bimas Katolik,1,Ditangkap,4,Ditendang,1,Diteror,1,Djarot,1,DPD,4,DPD-RI,1,DPRD NTT,1,Dukun,1,Duta Genre,1,Ekologi,1,Eksekusi,1,Epenk Djawang,1,Era 4.0,1,Fahri,1,Febby Siharina,1,Florianus Herminus Mau,1,Fokus,8,Freeport,2,Gabriel Toang,1,Gadungan,1,Geert Wilder,1,Gempa Lombok,6,Gempa NTB,3,Gempa Palu,3,Gempa Palu #Kita_Indonesia,4,GP Ansor,1,Gratifikasi,1,Greget,1,GUSDURian,1,Gusma,1,Habib Riziq,1,Hari Kartini,3,Hari Pahlawan,3,Hillary,1,Hillary Clinton,1,Hindari Kriminalisasi,1,Hoax,1,Human Trafficking,2,ICRP,1,ICW,1,Ignatius Pati Ola,1,Impor Garam,1,Intan,1,Intelijen,1,Internasional,25,IrmanGusman,3,ISIS,1,Islamophobia,1,Israel,1,Istri Dimas kanjeng,1,Jaga Toleransi,1,Jajak Pendapat,1,Jakarta,23,JEMI BERE,1,Jipik,1,Jokowi,2,Jurnalistik,1,Kabar PMKRI Maumere,2,Kabar IMCS,1,Kabar PMKRI,11,Kabar PMKRI Ambon,3,Kabar PMKRI Bogor,1,kabar PMKRI Denpasar,1,Kabar PMKRI Jambi,1,Kabar PMKRI Makassar,2,Kabar PMKRI Malang,2,Kabar PMKRI Mataram,1,Kabar PMKRI Nasional,1,Kabar PMKRI Nias,1,Kabar PMKRI Palopo,1,Kabar PMKRI Pekanbaru,5,Kabar PMKRI Pematangsiantar,1,Kabar PMKRI Pontianak,1,Kabar PMKRI Ruteng,5,Kabar PMKRI Samarinda,3,Kabar PMKRI Sintang,1,Kabar PMKRI Yogyakarta,2,Kalimantan Selatan,2,Kampanye,2,Kapolda,1,Kapolda Metro Jaya,1,Kapolri,2,Kasidi,1,Katolik,1,Kebhinekaan,2,Kejari,1,Kekerasan Militer,1,Kembalikan,1,Khawatir MUI Ditunggangi,1,Kita Indonesia,16,Komnas HAM,2,Komputer,1,KontraS,1,Korupsi,1,KPK,3,KWI,1,Lembaga Kajian PP PMKRI,1,LIPI,1,Logo PMKRI,1,Lulung,1,Mahasiswa Papua,2,Mahmudi,1,Majelis Adat Dayak,1,Makasar,1,Malang,1,MANGGARAI,1,Mars Wera,1,Marz Wera,1,Mata Rakyat,1,MEA,1,Megawati,1,Menag,1,Menhan,1,Menlu Tongkok,1,Michell Rompis,1,Militan,1,Militer,1,MPAB,3,MPAB PMKRI Ruteng,1,Muchdi,1,Munir,1,Mutilasi,1,Myanmar,1,Narkoba,1,Nasional,79,Natalius Pigai,1,Nawacita Jokowi Gagal,1,New York,3,NKRI,1,NU,1,Obama,1,OMK,1,Opini,46,Orang Muda,1,Ormas,1,Ovin Gili,1,Papua,2,Parade Bhineka Tunggal Ika,1,Pariwisata,1,Partai Komunis,1,Patung Buddha,1,Paulus Gemma Galgani,1,Paus,2,Paus Fransiskus,1,PDIP,1,Peduli Kemanuisan.,1,Pembangunan,1,Pemboman,2,Penangguhan,1,Perbedaan,1,Perempuan,1,Pesan Prabowo,1,PHPT PP PMKRI,1,Pilkada,2,Pilkada Damai,1,Pilkada Jakarta,2,Pilpres 2019,5,Pilpres2019,4,PKB,1,PMII,1,PMKRI,41,PMKRI ATAMBUA,1,PMKRI Bandar Lampung,1,PMKRI Banjarmasin,1,PMKRI Bengkulu,1,PMKRI Ende,2,PMKRI Jakarta Pusat,2,PMKRI Jayapura,1,PMKRI Juara,1,PMKRI Kendari,1,PMKRI Kupang,7,PMKRI Makassar,3,PMKRI Malang,4,PMKRI Manado,1,PMKRI Maumere,7,PMKRI Palembang,1,PMKRI Peduli,6,PMKRI Pontianak,1,PMKRI Sungai Raya,1,PMKRI Tondano,1,PMKRI Tual,1,PMRI Ende,1,PNS,1,Polemik UPR,1,Polisi,3,Politik,1,Politisasi SARA,1,POLTEK Kupang,1,PP GMKI,1,PP PMKRI,10,Press Release,5,Pribumi,1,Profil,1,Puisi,11,Pungli,1,Putin,1,Radikalisme,1,Raja,1,RAKERNAS,1,RAKERNAS PMKRI,3,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi Hari Kartini,2,Regional,35,Rendi,1,Rendy Stevano,2,Rikard Djegadut,1,Risma,1,Rizieq,2,Robertus Dagul,2,Rudal,1,Rumah,1,Rusia,1,Sakinem,1,Samarinda,3,Sandiaga,1,Seribu Lilin,1,Setya Novanto,2,Siaran Pers,3,Sistem,1,Siti Zuhro,1,Somalia,1,SPI,1,Strategi,1,Sukmawati,1,Suriah,1,Swedia,1,Tahan Ahok,1,Tanjung Balai,1,Tedy Ndarung,1,Teologi Maut,1,Tepo Seliro,1,Teresa,1,Terorisme,1,Thomas Tukan,1,Thomson Sabungan Silalahi,1,TNI,3,Tolak HTI,2,Tomson Silalahi,1,Transaksi,1,Trump,3,Tumor Ganas,1,Uang,1,UNDANA Kupang,1,Unipa Maumere,1,Uskup Kupang,1,Vebivorian,1,Verbivorian,8,Verbivorian. PMKRI Jakarta Pusat,2,Wali Kota,1,WaliKota,1,Wanita Berjilbab,1,Wartawan,1,Wikileaks,1,Wiranto,1,Xi Jimping,1,Yensiana,1,Yogen Sogen,3,
ltr
item
VERBIVORA.COM: Menyoal Polemik Putusan Mahkamah Agung Terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018
Menyoal Polemik Putusan Mahkamah Agung Terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018
Tujuan pengaturan pemilu salah satunya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas dengan menerjemahkan syarat pengusungan Caleg oleh partai dengan tidak boleh merekrut seorang narapidana korupsi. Apabila pemerintah dan DPR berkomitmen saja dan diikuti oleh partai politik pasti tidak sulit mencari dasar hukum
https://1.bp.blogspot.com/-Xk3-Bsji640/W6EE7uoPi8I/AAAAAAAABEA/pWALZZsOWsws7BZ5j734kkjFWpjv5aYmACLcBGAs/s640/e2b596e6-426c-49f4-8a9f-a435e6ce2e2c.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Xk3-Bsji640/W6EE7uoPi8I/AAAAAAAABEA/pWALZZsOWsws7BZ5j734kkjFWpjv5aYmACLcBGAs/s72-c/e2b596e6-426c-49f4-8a9f-a435e6ce2e2c.jpg
VERBIVORA.COM
http://www.verbivora.com/2018/09/menyoal-polemik-putusan-mahkamah-agung.html
http://www.verbivora.com/
http://www.verbivora.com/
http://www.verbivora.com/2018/09/menyoal-polemik-putusan-mahkamah-agung.html
true
1552102979589694575
UTF-8
Semua postingan Belum ada postingan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal Balas Delete Oleh Home HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP CARI SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan postingan yang Anda cari Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Follower Follow KONTEN PREMIUM Bagikan untuk buka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy