Mentalitas Koruptor

Korupsi menyempurnakan kerusakan moralitas publik. Korupsi sekarang didesentralisasi dari pusat hingga daerah. Struktur otak dan watak politik yang dibangun selalu berorientasi pada jual beli kepentingan.

Ket. Marz Wera 

Oleh: Marz Wera*

Korupsi di negeri ini seperti tradisi tahunan yang telah beranak pinak. Meskipun sudah tertangkap tangan dengan bukti yang kuat, koruptor masih juga bicara soal agama. Padahal kejahatan apapun itu tidak mengenal agama. Tapi soal gangguan mental dan hasrat ingin mendapat lebih. Fenomena ini juga semakin hari, semakin mengakar dan merusak nilai etis berbangsa. 

Makanya Lasswell tidak salah bahwa politik tidak lain adalah siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana.

Sehingga jangan kaget dengan kasus korupsi yang melibatkan 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang diduga menerima suap terkait fungsi dan kewenangan sebagai anggota dewan di periode tersebut. Sementara kasus lainnya terkait seluruh anggota DPRD Jambi, yang diduga mendapatkan uang "ketok palu" terkait pengesahan RAPBD Jambi 2018.

Kemudian sebanyak 41 dari total 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka korupsi, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBN-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. Hingga mantan Menteri Sosial, Idrus Marham yang banyak disinyalir akan melibatkan beberapa kawan yang ikut didalamnya.

Belum lagi dengan kepala daerah yang juga masuk dalam kasus yang sama. Hingga saat ini, terdapat 98 kepala daerah yang sudah diproses oleh KPK dalam 109 perkara korupsi dan pencucian uang.

Dua Pola Korupsi

Maraknya Operasi Tangkap Tangan (selanjutnya OTT) oleh KPK terhadap para koruptor hari-hari ini, paling tidak menunjukkan dua pola korupsi di Indonesia (Yayasan Bumiksara dalam workshop bersama KWI 2014).

Pertama, pola Octopus atau gurita. Pola ini indentik dengan peran subjektivitas ketokohan seseorang. Punya sistem dan jaringan, tapi bermain terarah dengan jelas organisasinya, dari atas ke bawah. Banyaknya uang yang diterima, tergantung pada peran oknum.

Pola ini masih bisa dilacak keberadaannya. Pola menjalarnya dengan terarah dan jelas. Gampang dilacak apabila pemeran utama sudah ketahuan. Gurita itu hewan yang tak bertulang, sama halnya dengan lidah para koruptor yang tak bertulang. Sehingga gampang untuk berbohong. Saksikan saja lidah para koruptor gampang sekali mengumbar bahasa religius untuk membela diri. Sudah ketahuan berbuat jahat tapi masih bicara soal Tuhan.

Gurita memiliki tubuh yang sangat fleksibel. Memungkinkan ia untuk cerdik menyelipkan tubuhnya disetiap celah bebatuan. Mirip dengan para badut politik dan baron bisnis yang sangat fleksibel seperti gurita untuk menyelip kemana-mana. Birokrasi dengan gampangnya dikendalikan.

Menurut berbagai penelitian diyakini bahwa masih bisa dicegah dan gampang dilacak. Karena bermain lurus, tidak acak. Maka kita patut mengapresiasi KPK sekaligus mendorongnya agar jaringan lengan gurita yang dimainkan para koruptor bisa tuntas.

Pola ini biasanya tampak dalam dinasti politik. Contoh mantan Gubernur Banten Ratu Atut dan keterlibatan beberapa keluarganya, begitu juga dengan bupati Karawang bersama istri, di Klaten juga terjadi hal yang sama, dan modus baru di tubuh kementerian perhubungan.

Kedua, pola Metastatic Kanker. Dalam pola ini, lebih menekankan pada peran dan pembentukan sistem, penciptaan jaringan, dengan logika acak. Semua yang terlibat dalam sistem mendapatkan uang secara seimbang. Ketokohan tidak begitu menentukan.

Pola korupsi ini menjalar dengan sangat hati-hati dan menelisik ke elemen-elemen terdalam. Pelan tapi pasti. Karena bermain dengan sistem yang rapi. Semua yang terlibat sangat cerdas menyelip dengan cara yang tak biasa. Bermain pelan tapi dengan logika acak.

Seperti Metastatic Kanker yang menyebar ke semua organ tubuh hingga pembulu darah sekalipun. Pola ini biasanya dibentengi oleh kekuatan kapitalis yang lebih mencari keuntungan kelompok. Kumpulan para  pemodal bermain mengendalikan kekuasaan politik dari belakang layar. Mirip-miriplah dengan sutradara. Mereka tampil dibalik kesuksesan orang lain. Hanya saja sutradara bertindak untuk kebaikan. Sedangkan para pemodal bertindak untuk merusak.

Pola ini sudah beranak pinak. Susah untuk dicegah, karena semua yang masuk dalam kelompok ini piawai bersembunyi dibalik aturan hukum. Sudah di desentralisasi. Kelompok ini menempatkan uang sebagai basis kebutuhan dasar untuk kekuasaan berikutnya.

Pola ini tampak dalam kasus e-KTP, pengadaan alat kesehatan, Hambalang, papa minta saham, impor daging sapi dan pengadaan Kitab Suci, yant terbaru korupsi berjemaah anggota DPRD Sumut dan kota Malang.

Problem Mental Pejabat Publik Kita

Korupsi menyempurnakan kerusakan moralitas publik. Korupsi sekarang didesentralisasi dari pusat hingga daerah. Struktur otak dan watak politik yang dibangun selalu berorientasi pada jual beli kepentingan. 

Dari deretan kasus korupsi di berbagai bidang hari-hari ini, paling tidak menandai tiga problem mentalitas dari kebanyakan pejabat publik di Indonesia.

Pertama, mentalitas pengemis. Orang melakukan profesi ini dengan alasan ekonomi. Bila kita mencermati keseharian mereka, banyak yang bukan murni alasan ekonomi, atau yang benar-benar miskin. Tapi dimanfaatkan, dipekerjakan oleh orang lain, dan yang sering jadi korban adalah anak-anak.

Hal ini menuai reaksi publik bahwa pemerintah tidak mampu mengatasi kemiskinan. Padahal semua itu perlu peran serta dari rakyat untuk bekerjasama. Semua berharap dan menaruh harapan hanya pada pemerintah. Seolah urusan bangsa ini urusan pemerintah. Hanya dengan hidup berharap akhirnya mentalitasnya terbentuk untuk selalu menempuh jalan pintas atas apa yang mereka inginkan. Maka dengan kepiawaian berakting mereka merekayasa diri bak para artis dalam dunia film. Tentunya ini untuk menyentuh hati siapapun agar memberikan sedekah.

Tataran pejabat publik pun sama. Hanya cara mengemisnya berbeda dan latar belakang mereka mau mengemis pun berbeda. latar belakang pengemis dikalangan pejabat adalah hasrat untuk mendapatkan lebih dari yang sudah ada. Mental  yang dibentuk untuk terus mengejar sesuatu, yang mereka sudah punya tetapi selalu merasa kekurangan. Bila pengemis jalanan tampak kotor, maka pejabat yang selalu tampak necis, berjas dan tampil dengan komunikasi yang multitafsir.

Gaya berakting pejabat publik lebih cerdik. Mereka lebih piawai dalam mengemis. Strateginya canggih dan sistematis, sekalipun akan ketahuan. Penuh intrik dan berada di tempat-tempat mewah. Levelnya nasional dan lintas negara. Mereka mengemis dengan aturan yang jelas mulai dari UU sampai Raperda, sehingga semakin sempurna kerusakan moral berbangsa. Lebih prihatinnya lagi, agama jadi tameng imoralitasnya.

Kedua, mentalitas perampok sosial. Mereka merampok dengan strategi yang cerdik dan jeli. Bermain dengan santai, tapi pasti merusak. Bila perampok beraksinya kebanyakan malam hari, kadang juga siang (tergantung situasi),  maka perampok dikalangan pejabat siap untuk beraksi kapan saja. Karena mereka adalah perampok berpendidikan. Mereka merampok dengan aturan. Merampok dengan modal wewenang yang dipercayakan. Legalitas yang dipegang memperkuat legalitas mereka untuk merampok.

Ketiga, mentalitas maunya dilayani. Para pejabat kita maunya dilayani. Mereka tidak memahami tugas dan wewenang yang diberikan. Dengan segala fasilitas publik yang diberikan, justru dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan kelompoknya. Padahal hakekat kepemimpinan publik adalah mengemban tugas pelayanan. Dengan watak dilayani maka mereka dengan muda untuk disuap olek kepentingan orang lain khususnya kaum oligarki.

Keutamaan publik diabaikan. Mereka hanya mau melayani kelompok dan golongannya karena ada kalkulasi untung rugi. Dengan maraknya korupsi belakang, menunjukkan pejabat kita hanya mau melayani para pemodal. Berorientasi pada uang. Sesuai dengan agenda yang dititipkan. Setiap aksi kepemiminan selalu ada agenda terselubung. Pola interaksi hanya pada tataran elit. Rakyat akhirnya jadi korban dari dominasi hasrat yang selalu ingin mendapat lebih.

Refleksi Etika Politik

Pemahaman politik yang paling sederhana adalah seni mengatur kepentingan umum. Hari-hari ini, kepentingan umum diabaikan. Yang tampak hanya pertarungan kekuatan dan kepentingan.
Dalam konteks ini, menyiratkan pentingnya etika politik (Haryatmoko, 2014).

Masalah etika politik tidak hanya terbatas pada moralitas individu, melainkan juga ada keterkaitan dengan etika sosial. Harus melekat pada dimensi-dimensi tatanan sosial sebagai tindakan kolektif. Melalui nilai-nilai, hidup beragama, rasa solidaritas sosial, serta kebebasan individu.

Etika beranjak dari moralitas subyektif. Sedangkan dalam ruang publik perlu sistem dan ruang atau struktur sosial yang rapi dan transparan dalam mengkondisikan kebebasan individu dimana struktur sosial tersebut sebagai ruang gerak bersama dalam mempraktekkan etika politik.

Kita menganut paham demokrasi. Namun komitmen demokrasi belum terlihat dalam proses demokratisasi. Salah satu prasyarat yang harus tampak adalah masalah etika berpolitik. Maka perlu sebuah pranata untuk menata hidup bersama sebagai bangsa. Pranata bersama itu lahir melalui proses dialektika antara aktor-aktor politik, struktur-struktur pemaknaan sosial, dan ruang gerak bersama yang lebih egaliter.

Dalam etika politik, ada upaya untuk mengakomodasi etika politik dengan tiga dimensi guna mewujudkan etika politik.

Pertama, tindakan individu. Dasar pembentukan karakter, watak politik serta struktur otak untuk merangsang pemikirannya mengenai kepentingan mana yang harus diperjuangkan. Mulai dari keluarga, lingkungan pergaulan, organisasi yang disinggahi, dan yang paling berperan penting adalah lingkungan pendidikan.

Kedua, tindakan kolektif. Menurut Haryatmoko, tindakan kolektif identik dengan etika sosial. Hal ini karena seseorang sudah berada di ruang publik. Ruang dimana ada pertarungan ide dan gagasan mengenai pranata sosial, sebelum mencapai kesepakatan bersama. Maka diperlukan nilai, agama, serta kesetaraan agar bisa menyentuh hati nurani bersama, sehingga dalam tindakan bersama, sekalipun kompromi, tetap bernilai untuk dijadikan landasan kebijakan publik.

Ketiga, struktur-struktur pranata sosial-politik. Ini untuk mewujudkan ruang gerak bersama, upaya untuk mengkondisikan perbedaan-perbedaan. Ada semacam instrumen yang dipatuhi bersama. Salah satunya transparansi yang digagas oleh beberapa kepala daerah saat ini.

Seperti apa yang  dicontohkan oleh Ahok di DKI, ibu Tri Rismaharini di Surabaya, Nurdin Abdullah dari Bantaeng, ada Yoyok Riyo Sudibyo di Batang, di Bandung ada kang Emil, dan masih banyak tokoh-tokoh panutan lainnya. Mereka selalu berupaya menciptakan kesepakatan yang bernilai karena beranjak dari individu menuju kolektifitas dalam mengambil kebijakan.

Dengan diterapkannya tiga dimensi etika diatas maka dalam istilah Paul Ricouer, ‘’perlunya membangun sebuah institusi sosial yang adil.’’ Dengan itu, keutamaan publik jadi basis perjuangan politik bermartabat dan politik bermartabat mengutamakan keutamaan publik.

*Penulis adalah anggota Lembaga Pers dan Publikasi Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas periode 2018-2020.


COMMENTS

Nama

#Kita_Indonesia,15,#Pilpres2019,3,#RUUPesantrendanPendidikanKeagamaan.,1,Agama,1,Agus,1,Ahok,4,Aksi 2 Desember,1,Aksi Damai,1,Aktivis,1,Amandemen,1,Amnesti,1,Anas,1,Anastasia Rosalinda B,1,ANBTI,1,Andre Pareira,1,Angelo Wake Kako,1,Anies,1,Anies-Sandi,1,Anis Baswedan,1,Apel Kebangsaan,1,Artikel,2,AS,3,B ERITA PMKRI,1,BADJA NTT,1,Banjarmasin,1,Bara Pattyradja,1,Bayi,1,Beijing,1,Beijng,1,Berita,1,berita PMKRI,2,Berita PMKRI Kupang,2,Berita PMKRI Pusat,14,Berita PMKRI Ruteng,2,Berita PMKRI Samarinda,1,Bhumibol,1,Bogor,1,Bogor Tolak Khilafah,1,BPKP,1,Buaya,1,Bunda,1,Buni yani,1,Cagub,1,Cegah Radikalisme,3,Cerpen,3,Chrisantus Nana,1,Cipayung Plus,1,Daerah,26,Demo Susulan,1,Demokrasi,4,Den Haag,1,Denpasar,1,Densus Tipikor,1,Desak,1,Dhani,1,Dialog,1,Dibekap,1,Dibenturkan,1,Diciduk,1,Diplomasi,1,Dipolisikan,1,Dirjen Bimas Katolik,1,Ditangkap,4,Ditendang,1,Diteror,1,Djarot,1,DPD,4,DPD-RI,1,DPRD NTT,1,Dukun,1,Duta Genre,1,Ekologi,1,Eksekusi,1,Epenk Djawang,1,Era 4.0,1,Fahri,1,Febby Siharina,1,Florianus Herminus Mau,1,Fokus,8,Freeport,2,Gabriel Toang,1,Gadungan,1,Geert Wilder,1,Gempa Lombok,6,Gempa NTB,3,Gempa Palu,3,Gempa Palu #Kita_Indonesia,4,GP Ansor,1,Gratifikasi,1,Greget,1,GUSDURian,1,Gusma,1,Habib Riziq,1,Hari Kartini,3,Hari Pahlawan,3,Hillary,1,Hillary Clinton,1,Hindari Kriminalisasi,1,Hoax,1,Human Trafficking,2,ICRP,1,ICW,1,Ignatius Pati Ola,1,Impor Garam,1,Intan,1,Intelijen,1,Internasional,25,IrmanGusman,3,ISIS,1,Islamophobia,1,Israel,1,Istri Dimas kanjeng,1,Jaga Toleransi,1,Jajak Pendapat,1,Jakarta,23,JEMI BERE,1,Jipik,1,Jokowi,2,Jurnalistik,1,Kabar PMKRI Maumere,2,Kabar IMCS,1,Kabar PMKRI,11,Kabar PMKRI Ambon,3,Kabar PMKRI Bogor,1,kabar PMKRI Denpasar,1,Kabar PMKRI Jambi,1,Kabar PMKRI Makassar,2,Kabar PMKRI Malang,2,Kabar PMKRI Mataram,1,Kabar PMKRI Nasional,1,Kabar PMKRI Nias,1,Kabar PMKRI Palopo,1,Kabar PMKRI Pekanbaru,5,Kabar PMKRI Pematangsiantar,1,Kabar PMKRI Pontianak,1,Kabar PMKRI Ruteng,5,Kabar PMKRI Samarinda,3,Kabar PMKRI Sintang,1,Kabar PMKRI Yogyakarta,2,Kalimantan Selatan,2,Kampanye,2,Kapolda,1,Kapolda Metro Jaya,1,Kapolri,2,Kasidi,1,Katolik,1,Kebhinekaan,2,Kejari,1,Kekerasan Militer,1,Kembalikan,1,Khawatir MUI Ditunggangi,1,Kita Indonesia,16,Komnas HAM,2,Komputer,1,KontraS,1,Korupsi,1,KPK,3,KWI,1,Lembaga Kajian PP PMKRI,1,LIPI,1,Logo PMKRI,1,Lulung,1,Mahasiswa Papua,2,Mahmudi,1,Majelis Adat Dayak,1,Makasar,1,Malang,1,MANGGARAI,1,Mars Wera,1,Marz Wera,1,Mata Rakyat,1,MEA,1,Megawati,1,Menag,1,Menhan,1,Menlu Tongkok,1,Michell Rompis,1,Militan,1,Militer,1,MPAB,3,MPAB PMKRI Ruteng,1,Muchdi,1,Munir,1,Mutilasi,1,Myanmar,1,Narkoba,1,Nasional,79,Natalius Pigai,1,Nawacita Jokowi Gagal,1,New York,3,NKRI,1,NU,1,Obama,1,OMK,1,Opini,46,Orang Muda,1,Ormas,1,Ovin Gili,1,Papua,2,Parade Bhineka Tunggal Ika,1,Pariwisata,1,Partai Komunis,1,Patung Buddha,1,Paulus Gemma Galgani,1,Paus,2,Paus Fransiskus,1,PDIP,1,Peduli Kemanuisan.,1,Pembangunan,1,Pemboman,2,Penangguhan,1,Perbedaan,1,Perempuan,1,Pesan Prabowo,1,PHPT PP PMKRI,1,Pilkada,2,Pilkada Damai,1,Pilkada Jakarta,2,Pilpres 2019,5,Pilpres2019,4,PKB,1,PMII,1,PMKRI,41,PMKRI ATAMBUA,1,PMKRI Bandar Lampung,1,PMKRI Banjarmasin,1,PMKRI Bengkulu,1,PMKRI Ende,2,PMKRI Jakarta Pusat,2,PMKRI Jayapura,1,PMKRI Juara,1,PMKRI Kendari,1,PMKRI Kupang,7,PMKRI Makassar,3,PMKRI Malang,4,PMKRI Manado,1,PMKRI Maumere,7,PMKRI Palembang,1,PMKRI Peduli,6,PMKRI Pontianak,1,PMKRI Sungai Raya,1,PMKRI Tondano,1,PMKRI Tual,1,PMRI Ende,1,PNS,1,Polemik UPR,1,Polisi,3,Politik,1,Politisasi SARA,1,POLTEK Kupang,1,PP GMKI,1,PP PMKRI,10,Press Release,5,Pribumi,1,Profil,1,Puisi,11,Pungli,1,Putin,1,Radikalisme,1,Raja,1,RAKERNAS,1,RAKERNAS PMKRI,3,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi Hari Kartini,2,Regional,35,Rendi,1,Rendy Stevano,2,Rikard Djegadut,1,Risma,1,Rizieq,2,Robertus Dagul,2,Rudal,1,Rumah,1,Rusia,1,Sakinem,1,Samarinda,3,Sandiaga,1,Seribu Lilin,1,Setya Novanto,2,Siaran Pers,3,Sistem,1,Siti Zuhro,1,Somalia,1,SPI,1,Strategi,1,Sukmawati,1,Suriah,1,Swedia,1,Tahan Ahok,1,Tanjung Balai,1,Tedy Ndarung,1,Teologi Maut,1,Tepo Seliro,1,Teresa,1,Terorisme,1,Thomas Tukan,1,Thomson Sabungan Silalahi,1,TNI,3,Tolak HTI,2,Tomson Silalahi,1,Transaksi,1,Trump,3,Tumor Ganas,1,Uang,1,UNDANA Kupang,1,Unipa Maumere,1,Uskup Kupang,1,Vebivorian,1,Verbivorian,8,Verbivorian. PMKRI Jakarta Pusat,2,Wali Kota,1,WaliKota,1,Wanita Berjilbab,1,Wartawan,1,Wikileaks,1,Wiranto,1,Xi Jimping,1,Yensiana,1,Yogen Sogen,3,
ltr
item
VERBIVORA.COM: Mentalitas Koruptor
Mentalitas Koruptor
Korupsi menyempurnakan kerusakan moralitas publik. Korupsi sekarang didesentralisasi dari pusat hingga daerah. Struktur otak dan watak politik yang dibangun selalu berorientasi pada jual beli kepentingan.
https://1.bp.blogspot.com/-jF7SqgTGPNE/W72gDQQJL5I/AAAAAAAABJ4/O33TrbQLrSQ_YERxXYUVfN8VZxuANXw1QCLcBGAs/s640/9c5be948-4247-4329-a7d8-0331c82b7a60.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jF7SqgTGPNE/W72gDQQJL5I/AAAAAAAABJ4/O33TrbQLrSQ_YERxXYUVfN8VZxuANXw1QCLcBGAs/s72-c/9c5be948-4247-4329-a7d8-0331c82b7a60.jpg
VERBIVORA.COM
http://www.verbivora.com/2018/10/mentalitas-koruptor.html
http://www.verbivora.com/
http://www.verbivora.com/
http://www.verbivora.com/2018/10/mentalitas-koruptor.html
true
1552102979589694575
UTF-8
Semua postingan Belum ada postingan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal Balas Delete Oleh Home HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP CARI SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan postingan yang Anda cari Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Follower Follow KONTEN PREMIUM Bagikan untuk buka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy