PMKRI: RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Berpotensi Diskriminatif

PMKRI melihat ada potensi campur tangan negara yang sangat jauh masuk mengurus kebebasan berekspresi dalam berkeyakinan dan beragama warganegaranya. RUU ini berpotensi menjadi alat bagi kelompok-kelompok tertentu untuk bisa melakukan pembubaran dan mempersekusi dengan kekerasan terhadap aktivitas pendidikan nonformal agama Katolik dan Kristen.




JAKARTA, VERBIVORA.COM- Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia mengapresiasi kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang telah mengesahkan Rancangan Undang Undang Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU inisiatif DPR RI pada Rapat Baleg (Kamis,13 September 2018). Rapat Baleg telah menyetujui RUU ini sebagai usul inisiatif DPR, selanjutnya RUU tersebut akan dibawa ke paripurna dalam waktu dekat untuk dimintakan persetujuan.

Sebelum pada tahap pembahasan dan disepakati dalam paripurna, draf RUU tersebut harus bisa dikritis kembali oleh publik. Sebisa mungkin Baleg DPR RI sebagai penginisiatif dalam waktu yang ada ini harus meminta masukan dari para stakeholder baik dari pimpinan pondok pesantren juga dari lembaga keagamaan misalnya dari KWI dan PGI terhadap beberapa pasal yang polemik, sebab RUU ini tidak hanya mengatur pendidikan agama Islam saja seperti pesantren dan Madrasah Diniyah, tapi pendidikan semua agama yang sah di Indonesia.

Pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya selama ini dipandang menjadi tulang punggung pembinaan moral, etika, dan mental anak bangsa. Institusi pendidikan tersebut sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. PMKRI sepakat jika salah satu poin penting dalam RUU tersebut adalah alokasi anggaran pendidikan, sebab kepentingan yang sangat mendasar itu adalah politik alokasi anggaran. Ini harus jelas berpihak sebagai dukungan negara terhadap kepastian sistem dan sarana prasarana pendidikan yang baik pada pesantren dan keagamaan lain.

Olehnya bagi PMKRI, bila RUU ini dimaksudkan sebagai kebijakan untuk mendorong peningkatan perhatian negara atau pengakuan politik negara (political recognition) terhadap keberlangsungan pesantren dan Pendidikan keagaman yang lain akan lebih besar termasuk dalam hal kebijakan anggaran, maka semestinya perhatian itu tidak harus sampai mengintervensi hak privasi keagaman yang tersalur lewat pendidikan nonformal seperti sekolah minggu, sekolah alkitab, remaja gereja, pemuda gereja, katekisasi, atau bentuk lain yang sejenis menjadi pendidikaan formal yang di atur dalam undang-undang.

Sikap ini sebagai tanggapan PMKRI terhadap polemiknya Pasal 69 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 70, Pasal 85 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 86 dalam RUU Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan keagamaan nonformal dalam Kristen dan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 85 semestinya tidak harus diatur dalam program kurikulum apalagi harus ada pembatasan jumlah peserta yang menurut RUU paling sedikit 15 (lima belas) orang peserta didik. Padahal kegiatan keagaman seperti yang tersebut di atas adalah bagian dari pengembangan iman dan pengetahuan keagamaan umat, khususnya kalangan anak-anak dan remaja gereja. Esensi kegiatan ini adalah bagian dari urusan peribadahan agama yang tidak bisa diintervensi oleh negara.

Selain itu, menjadi persoalan lagi adalah pendidikan keagamaan nonformal Kristen dan Katolik tersebut juga wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan Pendidikan. Bagaimana mungkin sebuah pendidikan yang nonformal dan bersifat keagamaan harus memperoleh izin dari kementerian yang membidangi urusan agama di tingkat kabupaten/kota, diberikan nomor register dan harus memenuhi berbagai macam syarat dan standar pendiriannya yang diatur dalam Pasal 18 RUU ini. Bila karena kata “sekolah mingguan” kemudian ditarik lurus pengertian dari kata sekolah tersebut sehingga perlu diatur dalam sebuah undang-undang, maka negara gagal memahami arti sekolah mingguan dan sejenis lainnya tersebut.

Pasal 18:
Ayat (1) Pendidikan Keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Ayat (2) Syarat pendirian satuan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Isi pendidikan/kurikulum;
Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
Sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
Sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;
Sistem pembinaan; dan  manajemen serta proses pendidikan.

Ayat (3) Pendirian Lembaga Pendidikan Keagamaan formal oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum.

Ayat (4) Pendirian satuan Lembaga Pendidikan Keagamaan wajib memperoleh izin dari kementerian yang membidangi urusan agama di tingkat kabupaten/kota.

PMKRI melihat ada potensi campur tangan negara yang sangat jauh masuk mengurus kebebasan berekspresi dalam berkeyakinan dan beragama warganegaranya. RUU ini berpotensi menjadi alat bagi kelompok-kelompok tertentu untuk bisa melakukan pembubaran dan mempersekusi dengan kekerasan terhadap aktivitas pendidikan nonformal agama Katolik dan Kristen.

Oleh karena itu PMKRI memandang perlu untuk melakukan kajian secara menyeluruh. RUU Pesantren dan Keagamaan tidak hanya membahas terkait pendidikan agama Islam saja namun, RUU tersebut juga mengatur terkait agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Olehnya harus dilakukan sesuai dengan prinsip persamaan dan tidak diskriminatif. Baleg DPR RI perlu membuka ruang semua pihak duduk melakukan pembahasan bersama agar tidak terjadi multipaham dari maksud dan tujuan didorongnya RUU ini.

Sumber: Pers release PP PMKRI yang ditandatangani oleh Ketua Presidium PP PMKRI, Juventus Prima Yoris Kago 

COMMENTS

Nama

#Kita_Indonesia,15,#Pilpres2019,3,#RUUPesantrendanPendidikanKeagamaan.,1,Agama,1,Agus,1,Ahok,4,Aksi 2 Desember,1,Aksi Damai,1,Aktivis,1,Amandemen,1,Amnesti,1,Anas,1,Anastasia Rosalinda B,1,ANBTI,1,Andre Pareira,1,Angelo Wake Kako,1,Anies,1,Anies-Sandi,1,Anis Baswedan,1,Apel Kebangsaan,1,Artikel,2,AS,3,B ERITA PMKRI,1,BADJA NTT,1,Banjarmasin,1,Bara Pattyradja,1,Bayi,1,Beijing,1,Beijng,1,Berita,1,berita PMKRI,2,Berita PMKRI Kupang,2,Berita PMKRI Pusat,14,Berita PMKRI Ruteng,2,Berita PMKRI Samarinda,1,Bhumibol,1,Bogor,1,Bogor Tolak Khilafah,1,BPKP,1,Buaya,1,Bunda,1,Buni yani,1,Cagub,1,Cegah Radikalisme,3,Cerpen,3,Chrisantus Nana,1,Cipayung Plus,1,Daerah,26,Demo Susulan,1,Demokrasi,4,Den Haag,1,Denpasar,1,Densus Tipikor,1,Desak,1,Dhani,1,Dialog,1,Dibekap,1,Dibenturkan,1,Diciduk,1,Diplomasi,1,Dipolisikan,1,Dirjen Bimas Katolik,1,Ditangkap,4,Ditendang,1,Diteror,1,Djarot,1,DPD,4,DPD-RI,1,DPRD NTT,1,Dukun,1,Duta Genre,1,Ekologi,1,Eksekusi,1,Epenk Djawang,1,Era 4.0,1,Fahri,1,Febby Siharina,1,Florianus Herminus Mau,1,Fokus,8,Freeport,2,Gabriel Toang,1,Gadungan,1,Geert Wilder,1,Gempa Lombok,6,Gempa NTB,3,Gempa Palu,3,Gempa Palu #Kita_Indonesia,4,GP Ansor,1,Gratifikasi,1,Greget,1,GUSDURian,1,Gusma,1,Habib Riziq,1,Hari Kartini,3,Hari Pahlawan,3,Hillary,1,Hillary Clinton,1,Hindari Kriminalisasi,1,Hoax,1,Human Trafficking,2,ICRP,1,ICW,1,Ignatius Pati Ola,1,Impor Garam,1,Intan,1,Intelijen,1,Internasional,25,IrmanGusman,3,ISIS,1,Islamophobia,1,Israel,1,Istri Dimas kanjeng,1,Jaga Toleransi,1,Jajak Pendapat,1,Jakarta,23,JEMI BERE,1,Jipik,1,Jokowi,2,Jurnalistik,1,Kabar PMKRI Maumere,2,Kabar IMCS,1,Kabar PMKRI,11,Kabar PMKRI Ambon,3,Kabar PMKRI Bogor,1,kabar PMKRI Denpasar,1,Kabar PMKRI Jambi,1,Kabar PMKRI Makassar,2,Kabar PMKRI Malang,2,Kabar PMKRI Mataram,1,Kabar PMKRI Nasional,1,Kabar PMKRI Nias,1,Kabar PMKRI Palopo,1,Kabar PMKRI Pekanbaru,5,Kabar PMKRI Pematangsiantar,1,Kabar PMKRI Pontianak,1,Kabar PMKRI Ruteng,5,Kabar PMKRI Samarinda,3,Kabar PMKRI Sintang,1,Kabar PMKRI Yogyakarta,2,Kalimantan Selatan,2,Kampanye,2,Kapolda,1,Kapolda Metro Jaya,1,Kapolri,2,Kasidi,1,Katolik,1,Kebhinekaan,2,Kejari,1,Kekerasan Militer,1,Kembalikan,1,Khawatir MUI Ditunggangi,1,Kita Indonesia,16,Komnas HAM,2,Komputer,1,KontraS,1,Korupsi,1,KPK,3,KWI,1,Lembaga Kajian PP PMKRI,1,LIPI,1,Logo PMKRI,1,Lulung,1,Mahasiswa Papua,2,Mahmudi,1,Majelis Adat Dayak,1,Makasar,1,Malang,1,MANGGARAI,1,Mars Wera,1,Marz Wera,1,Mata Rakyat,1,MEA,1,Megawati,1,Menag,1,Menhan,1,Menlu Tongkok,1,Michell Rompis,1,Militan,1,Militer,1,MPAB,3,MPAB PMKRI Ruteng,1,Muchdi,1,Munir,1,Mutilasi,1,Myanmar,1,Narkoba,1,Nasional,79,Natalius Pigai,1,Nawacita Jokowi Gagal,1,New York,3,NKRI,1,NU,1,Obama,1,OMK,1,Opini,46,Orang Muda,1,Ormas,1,Ovin Gili,1,Papua,2,Parade Bhineka Tunggal Ika,1,Pariwisata,1,Partai Komunis,1,Patung Buddha,1,Paulus Gemma Galgani,1,Paus,2,Paus Fransiskus,1,PDIP,1,Peduli Kemanuisan.,1,Pembangunan,1,Pemboman,2,Penangguhan,1,Perbedaan,1,Perempuan,1,Pesan Prabowo,1,PHPT PP PMKRI,1,Pilkada,2,Pilkada Damai,1,Pilkada Jakarta,2,Pilpres 2019,5,Pilpres2019,4,PKB,1,PMII,1,PMKRI,41,PMKRI ATAMBUA,1,PMKRI Bandar Lampung,1,PMKRI Banjarmasin,1,PMKRI Bengkulu,1,PMKRI Ende,2,PMKRI Jakarta Pusat,2,PMKRI Jayapura,1,PMKRI Juara,1,PMKRI Kendari,1,PMKRI Kupang,7,PMKRI Makassar,3,PMKRI Malang,4,PMKRI Manado,1,PMKRI Maumere,7,PMKRI Palembang,1,PMKRI Peduli,6,PMKRI Pontianak,1,PMKRI Sungai Raya,1,PMKRI Tondano,1,PMKRI Tual,1,PMRI Ende,1,PNS,1,Polemik UPR,1,Polisi,3,Politik,1,Politisasi SARA,1,POLTEK Kupang,1,PP GMKI,1,PP PMKRI,10,Press Release,5,Pribumi,1,Profil,1,Puisi,11,Pungli,1,Putin,1,Radikalisme,1,Raja,1,RAKERNAS,1,RAKERNAS PMKRI,3,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi Hari Kartini,2,Regional,35,Rendi,1,Rendy Stevano,2,Rikard Djegadut,1,Risma,1,Rizieq,2,Robertus Dagul,2,Rudal,1,Rumah,1,Rusia,1,Sakinem,1,Samarinda,3,Sandiaga,1,Seribu Lilin,1,Setya Novanto,2,Siaran Pers,3,Sistem,1,Siti Zuhro,1,Somalia,1,SPI,1,Strategi,1,Sukmawati,1,Suriah,1,Swedia,1,Tahan Ahok,1,Tanjung Balai,1,Tedy Ndarung,1,Teologi Maut,1,Tepo Seliro,1,Teresa,1,Terorisme,1,Thomas Tukan,1,Thomson Sabungan Silalahi,1,TNI,3,Tolak HTI,2,Tomson Silalahi,1,Transaksi,1,Trump,3,Tumor Ganas,1,Uang,1,UNDANA Kupang,1,Unipa Maumere,1,Uskup Kupang,1,Vebivorian,1,Verbivorian,8,Verbivorian. PMKRI Jakarta Pusat,2,Wali Kota,1,WaliKota,1,Wanita Berjilbab,1,Wartawan,1,Wikileaks,1,Wiranto,1,Xi Jimping,1,Yensiana,1,Yogen Sogen,3,
ltr
item
VERBIVORA.COM: PMKRI: RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Berpotensi Diskriminatif
PMKRI: RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Berpotensi Diskriminatif
PMKRI melihat ada potensi campur tangan negara yang sangat jauh masuk mengurus kebebasan berekspresi dalam berkeyakinan dan beragama warganegaranya. RUU ini berpotensi menjadi alat bagi kelompok-kelompok tertentu untuk bisa melakukan pembubaran dan mempersekusi dengan kekerasan terhadap aktivitas pendidikan nonformal agama Katolik dan Kristen.
https://3.bp.blogspot.com/-ZgHK4nNszW4/W9LiKr-cVnI/AAAAAAAABO0/Iur-n5L_Niw7eNsVf_rdQl1A-6EZvCvPgCLcBGAs/s640/logo-PMKRI.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-ZgHK4nNszW4/W9LiKr-cVnI/AAAAAAAABO0/Iur-n5L_Niw7eNsVf_rdQl1A-6EZvCvPgCLcBGAs/s72-c/logo-PMKRI.jpg
VERBIVORA.COM
http://www.verbivora.com/2018/10/pmkriruu-pesantren-dan-pendidikan.html
http://www.verbivora.com/
http://www.verbivora.com/
http://www.verbivora.com/2018/10/pmkriruu-pesantren-dan-pendidikan.html
true
1552102979589694575
UTF-8
Semua postingan Belum ada postingan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal Balas Delete Oleh Home HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP CARI SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan postingan yang Anda cari Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Follower Follow KONTEN PREMIUM Bagikan untuk buka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy