HAM Papua! Maju Kena, Mundur Kena!

Papua terus menerus dijejal dengan kebijakan dari Jakarta. Walaupun tidak menyentuh, mereka tahu bila protes/angkat suara, biasanya nyawa terancam dan bisa saja mati tidak jelas. Negara menciptakan ketakutan, alih-alih bahwa Papua sudah membaik. Namun bila terus-menerus, ketakutan itu bisa terkumpul kuat menjadi keberanian yang permanen

Thomas Tukan (Foto. Istimewa)
Oleh: Thomas Tukan*

Situasi Hak Asasi Manusia Papua di berbagai bidang tetap memburuk. Beragam peristiwa kekerasan, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil di negeri emas ini terjadi dari tahun ke tahun, tidak berujung – tidak pernah habis! Papua masih menjadi zona merah di bidang hak asasi manusia. Tulisan ini mencoba mengingatkan kita kembali atas sekian banyak peristiwa di Papua yang pernah terungkap dan dibahas dalam perspektif HAM.

Atau, minimal sekali sebagai sumbangan tidak bernilai untuk kembali merawat dan mengingatkan kita pada suara-suara korban yang hampir terlupakan. Papua seperti daerah tanpa Negara! Saya menyebut ini dengan sangat hati-hati, takut dianggap pemberontak, ditangkap sebagai separatis, sekalipun saya bukan orang Papua – bukan secara biologis, tapi saya adalah Papua secara nasib!

Peter Drucker salah seorang Guru Manajemen sejagad berpendapat bahwa “sesungguhnya tidak ada ada negara yang miskin atau terbelakang, yang ada adalah negara-negara yang tidak terkelolah (unmanaged) dengan baik sekaligus tidak memiliki kepemimpinan (leadership) yang efektif”. Jika Peter Drucker benar, maka pemikirannya ini bisa menjadi pijakan hipotesis kita tentang faktor penyebab krisis HAM yang melanda di negeri Papua.

Saya berpikir tidaklah prematur bila menyebut persoalan HAM Papua adalah akibat dari unmanaged negara. Apa sebutan paling pas, bila 73 tahun negara ini merdeka, katanya bebas dari imperium kolonialisme luar, menerima deklarasi HAM sebagai landasan konstitusi negaranya, meratifikasi berpuluh-ratus aturan tentang HAM, lalu Papua masih tetap darurat HAM – kalau bukan negara tidak benar dan tidak mampu mengurusnya?!

Jelang akhir 2015 hingga periode awal 2016 tersiar kabar puluhan anak mati dari Distrik Mbua (sekita 54 orang), lalu terungkap sekitar 90% anak-anak Mbua terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).[1] Selain itu, Papua belum terbebas dari kondisi kritis endemik HIV-AIDS. Data yang dihimpun hinggah triwulan kedua, Juni 2016 sebanyak 25.349 kasus HIV-AIDS, yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Orang yang meninggal dunia karena HIV-AIDS mencapai 1836 jiwa.[2] Jumlah ini sangatlah mengkhawatirkan dan telah menjadi ancaman luar biasa bagi keberlangsungan hidup orang-orang di tanah Papua. Kematian balita yang beruntun dalam beberapa bulan dan tantangan HIV-AIDS merupakakn kegagalan negara (Pusat dan Daerah) untuk memutuskan rantai kematian, dan menjadi potret keseluruhan bagaimana hak asasi kesehatan di Papua terlupakan.

Kebebasan berekspresi di Papua semakin memburuk. Protes damai yang berlangsung sepanjang tahun, terakhir menghadapi kekuatan dan tekanan dari pihak keamanan militer tentara dan polisi. Aparat keamanan menangkap secara sewenang-wenang disertai penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Kita tidak bisa menghitung lagi berapa jumlah aktivitas kebebasan berekspresi orang Papua yang dibubarkan secara paksa oleh negara. Selama 4 tahun terakhir sejumlah aktivis Papua diadili dengan tuduhan makar dan penghasutan saat berbicara depan umum. Mereka diadili dan dijatuhi hukuman penjara. 

Contohnya Steven  Itlay dkk: aktivis KNPB Timika. Bahkan beberapa korban aktivis dan masyarakat sipil yang mengisahkan kematian misterius, seperti Robert Jitmau: kordinator Solidaritas Pedagang Asli Papua yang dikenal aktif mendampingi mama-mama Papua memperjuangkan pasar permanen; dan Otinus Sondegau: seorang anak 16 tahun pelajar SMP di Sugapa yang meninggal karena ditembak oleh satuan Brimob pada Agustus 2016. Nama-nama ini hanyalah sedikit, mewakili dari sekian korban yang mungkin tidak terkuak dan didiamkan oleh masyarakat karena takut pada negaranya.

Sampai hari ini masyarakat Papua sulit mendapatkan haknya memperoleh informasi yang bebas. Kran kebebasan informasi tidak kunjung dibuka dan menjadi jalan terjal bagi kehidupan pers tanah Papua. Janji kebebasan pers pernah diungkapkan oleh presiden Joko Widodo pada 2015. Saat itu tuan Presiden menjanjikan wartawan luar negeri bebas datang meliput Papua. Tahun pertama Jokowi membuat harapan bagi masyarakat Papua, namun “sayang seribu sayang” persoalan kebebasan pers tampaknya lebih kompleks yang presiden bayangkan. Pernyataan seorang kepala negara tak sepenuhnya disepakati institusi-institusi pemerintah lainnya.

Di tingkat lapangan, aparat keamanan tetap menjadi pihak yang mengontrol proses kebebasan pers dan arus informasi. Aliansi Jurnal Independen Kota Jayapura mencatat selama 2016-2017 pelanggaran kemerdekaan pers dilakukan oleh aparat keamanan, misalnya: perusakan alat-alat jurnalistik, penghalangan dan intimidasi wartawan sampai pada pemblokiran media.[3]  Diperparah lagi nasib media dan wartawan menjadi “pancaroba” karena lemahnya perlindungan hukum yang ada di sana. Papua sungguh sangat digembok pintu ekspresinya!!

Proses hukum bagi aparat keamanan yang melakukan pelanggaran hukum dilakukan oleh institusi kepolisian, bila mendapat desakan dan tekanan dari publik. Namun kasus yang tidak terekspos besar oleh media yang terpantau publik dan kalangan pembela HAM, tidak akan mendapat perhatian dari kepolisian. Pelaku dibiarkan tanpa dilakukan penegakan hukum. Praktik impunitas yang tinggi bagi aparat keamanan yang melakukan tidakan sewenang-wenang semakin memperburuk situasi HAM di tanah Papua.

Ancaman berikut yang sedang dihadapi masyarakat Papua adalah bukan dengan aparat keamanan saja, namun dengan alat berat eskavator yang membongkar dusun dan hutan adat milik mereka oleh perusahaan sawit. Sebuah perampasan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) masyarakat yang bila dipandang serius berindikasi pada kejahatan genosida yang tersistematis. Kehadiran negara melegalkan bisnis ini dengan mem-backup segalanya dan membuat orang Papua harus berhadapan dengan senjata ketika hak-haknya dirampas.

Apakah belum adil selama ini, bahwa SDA itu milik dan aset orang Papua dan Jakarta yang dapat pajaknya?? Untuk siapakah pembangunan jalan trans Papua itu? Untuk orang Papua kah, atau untuk para pengembang sawit?? Tanah itu ada pemiliknya! Orang Papua pun tahu dengan pasti bahwa pembangunan ini orang Papua hanya “tahu jadinya” saja dan tidak menjadi pelaku utamanya.

Pada tahun 2016 persoalan pelanggaran HAM di Papua mendapat sorotan dari sejumlah negara-negara di kawasan Pasifik. Asosiasi negara-negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pasifik Island Forum (PIF) memasukan agenda HAM Papua dalam sidang dan mendesak penanganan dan penyelesaian secara serius. Kritikan keras kepada Pemerintah Indonesia yang tidak mau terbuka dan berniat baik menjalin komunikasi terkait pelanggaran HAM Papua. Bahkan desakan negara pasifik inipun telah sampai ke forum PBB untuk sebisa mungkin mendorong keterlibatannya mengambil alih penanganan masalah HAM di Papua.

Indonesia sendiri melalui perhatian Presiden Joko Widodo terhadap Papua dari awal periode patut diapresiasi. Salah satunya adalah langkah nyata pembebasan 5 tahanan politik Papua pada 9 Mei 2015. Presiden dianggap berani menyentuh persoalan tahanan politik yang beberapa dekade ditentang oleh pemerintah Indonesia. Termaksud janjinya memperbolehkan wartawan asing masuk ke Papua. Namun 4 tahun sudah berjalan dan situasi Papua makin terpuruk. Jokowi dipandang tidak berani dan tegas dalam penangan persoalan HAM di Papua.

Kita menyesal konflik kekerasan yang selalu terjadi di tanah Papua. Termaksud pembunuhan 31 pekerja proyek Trans Papua di Kabupaten Nduga baru-baru ini. Apakah benar itu perbuatan kelompok separatis? Saya sendiri pun tidak yakin! Hal ini karena tidak adanya kata sepakat dari pimpinan negara untuk mengakhiri konflik tersebut. Evaluasi Papua harus dilihat secara holistik-komprehensif, bukan karbitan semata. Sebab pemerintah perlu tahu, banyak hal esensial yang membuat orang Papua tolak pembangunan. Memang benar infrastruktur Papua itu penting, namun jauh dari itu pembangunan manusia di Papua harus menjadi prioritas pemerintah. Apakah tidak jahat bila pemerintah gencar membangun proyek negara di Papua lalu mengabaikan dan merampas hak-hak keterlibatan manusianya?

Bertahun lamanya pemimpin negara membangun kesejahteraan rakyat, namun cara yang dipakai selalu menjadikan orang Papua dan tanah Papuanya sebagai obyek. Bukan sebagai subyek! Papua hidup dengan tatanannya berdasarkan budaya dan adat – hidup dan tumbuh sebagai instrument yang membuat orang Papua mendiami buminya ribuan tahun yang lalu sampai sekarang. Budaya dan adat orang Papua itu jelas! Rumah itu harus dibangun sendiri, bukan dibangun orang lain. Kalaupun rumah dibangun sendiri dan memerlukan bantuan, itu pasti datang dari dalam sendiri dan bukan dari luar.[4] 

Saya teringat dengan pesan Ben Mboi, seorang dokter militer dan mantan Gubernur NTT, dalam memoarnya selepas setelah pulang dari misi Irian Barat tahun 1963. “Saya melihat sesungguh perebutan Irian Barat dengan militer kembali ke pangkuan Indonesia barulah sebuah cerita awal! Cerita akhir mengembalikan Papua semestinya sudah dengan pendekatan kebijakan pembangunan yang berbudaya, bukan masih dengan pendekatan budaya militer”. Bagi saya ini adalah pesan kemanusian. Bagaimana mungkin sebuah daerah yang oleh mereka surga kecil jatuh ke dunia itu, namun oleh negara harus dihadapi dengan over militer, pembangunan pos-pos TNI/Polisi dimana-mana, lalu kita menganggap mereka telah bernafas bebas?

Sepertinya ada lembaran sejarah tentang Papua yang tidak sepenuhnya negara mengakui secara jujur. Rangkaian peristiwa pelanggaran HAM yang tidak putus-patah di Papua itu dipandang sebagai kejahatan struktural. Bahwa yang terjadi itu sebagai akibatnya, namun sebagai penyebabnya adalah ketidakmampuan kita untuk mengelola dan mengurus Papua, dan diperparah ketidak punyaan pemimpin kita yang mengurus dengan hati. Peter Drucker benar kali ini!

Kejahatan HAM di Papua bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi sumbangan ketimpangan struktural dari variable-variabel lainnya yang sengaja dilupakan, semisal ketimpangan kebijakan, pengabaian terhadap sistem budaya dan adat, Otonomi Khusus yang tidak dengan hati, penuh dengan KKN dan lain sebagainya.

Kisah yang diulas di atas adalah sebagian kecil saja dalam rentan waktu 4 tahun kepemimpinan Jokowi-JK. Masih banyak yang belum terpublikasi. Meski dalam keterbatasan akses itu, namun tidak menutup pintu bagi masyarakat Papua, media dan aktivis HAM untuk senantiasa memperjuangkan hak asasi keadilan. Kalau saja ada kehendak dan itikad baik pemerintah untuk tidak membatasi, membuka ruang bernafas masyarakat dan para pejuang HAM, serta jujur mengakui diri, maka mungkin saja Papua akan bisa diperbaiki, minimal berkurang persoalan HAM nya. Mereka warganegara, punya hak asasi yang sama tinggi – sama rendah dengan warganegara lainnya.

Papua terus menerus dijejal dengan kebijakan dari Jakarta. Walaupun tidak menyentuh, mereka tahu bila protes/angkat suara, biasanya nyawa terancam dan bisa saja mati tidak jelas. Negara menciptakan ketakutan, alih-alih bahwa Papua sudah membaik. Namun bila terus-menerus, ketakutan itu bisa terkumpul kuat menjadi keberanian yang permanen. Indonesia jangan terkejut akan hal itu. Mungkin saja bayangan genting, rumit dan sulitnya Papua bukan berada di lapangan kehidupan mereka, tapi berada dalam isi kepala nya para pemimpin. Pemerintah lupa, jika yang paling mengetahui tentang Papua adalah orang Papua sendiri. Olehnya stop kekerasan atas nama pembangunan!

Selamat hari HAM Sedunia, 10 Desember 2018!!

*Penulis adalah aktivis PMKRI, Peminat Isu HAM



[1] Aventinus Jenaru, dkk, Seri Memoria Passionis No. 31, Papua di Ambang Kehancuran, SKPKC, Papua, 2016
[2] Ibid.,
[3] Ibid.,
[4] Oleh: George Saa., dalam: https://wipanews.com/papua-bukan-tanah-kosong/


COMMENTS

Nama

#Kita_Indonesia,15,#Pilpres2019,3,#RUUPesantrendanPendidikanKeagamaan.,1,Agama,1,Agus,1,Agustina Doren,2,Ahok,4,Aksi 2 Desember,1,Aksi Damai,1,Aktivis,1,Alfred R. Januar Nabal,1,Amandemen,1,Amnesti,1,Anas,1,Anastasia Rosalinda B,1,ANBTI,1,Andre Pareira,1,Angelo Wake Kako,1,Anies,1,Anies-Sandi,1,Anis Baswedan,1,Apel Kebangsaan,1,Artikel,2,AS,3,B ERITA PMKRI,1,BADJA NTT,1,Banjarmasin,1,Bara Pattyradja,1,Bayi,1,Beijing,1,Beijng,1,Berita,1,berita PMKRI,2,Berita PMKRI Kupang,2,Berita PMKRI Pusat,16,Berita PMKRI Ruteng,2,Berita PMKRI Samarinda,1,Bhumibol,1,Bogor,1,Bogor Tolak Khilafah,1,BPKP,1,Buaya,1,Bunda,1,Buni yani,1,Bupati Lembata,1,Cagub,1,Cegah Radikalisme,3,Cerpen,3,Chrisantus Nana,1,Cipayung Plus,1,Daerah,27,Demo Susulan,1,Demokrasi,4,Den Haag,1,Denpasar,1,Densus Tipikor,1,Desa Bantala,1,Desak,1,Dhani,1,Dialog,1,Dibekap,1,Dibenturkan,1,Diciduk,1,Diplomasi,1,Dipolisikan,1,Dirjen Bimas Katolik,1,Ditangkap,4,Ditendang,1,Diteror,1,Djarot,1,DPD,4,DPD-RI,1,DPRD NTT,1,Dukun,1,Duta Genre,1,Ekologi,1,Eksekusi,1,Epenk Djawang,1,Era 4.0,1,Fahri,1,Febby Siharina,1,Flores Timur,1,Florianus Herminus Mau,1,Fokus,8,Freeport,2,Gabriel Toang,1,Gadungan,1,Geert Wilder,1,Gempa Lombok,6,Gempa NTB,3,Gempa Palu,3,Gempa Palu #Kita_Indonesia,4,GP Ansor,1,Gratifikasi,1,Greget,1,GUSDURian,1,Gusma,1,Habib Riziq,1,Hari HAM,3,Hari Kartini,3,Hari Pahlawan,3,Hillary,1,Hillary Clinton,1,Hindari Kriminalisasi,1,Hoax,1,Human Trafficking,2,ICRP,1,ICW,1,Ignatius Pati Ola,1,Impor Garam,1,Intan,1,Intelijen,1,Internasional,25,IrmanGusman,3,ISIS,1,Islamophobia,1,Israel,1,Istri Dimas kanjeng,1,Jaga Toleransi,1,Jajak Pendapat,1,Jakarta,23,Jembatan Waima,1,JEMI BERE,1,Jipik,1,Jokowi,2,Jurnalistik,1,Kabar PMKRI Maumere,3,Kabar IMCS,1,Kabar PMKRI,11,Kabar PMKRI Ambon,3,Kabar PMKRI Bogor,1,Kabar PMKRI Bogor.,1,kabar PMKRI Denpasar,1,Kabar PMKRI Jambi,1,Kabar PMKRI Makassar,3,Kabar PMKRI Malang,2,Kabar PMKRI Mataram,1,Kabar PMKRI Nasional,1,Kabar PMKRI Nias,2,Kabar PMKRI Palopo,1,Kabar PMKRI Pekanbaru,5,Kabar PMKRI Pematangsiantar,2,Kabar PMKRI Pontianak,1,Kabar PMKRI Ruteng,5,Kabar PMKRI Samarinda,4,Kabar PMKRI Sintang,1,Kabar PMKRI Yogyakarta,2,Kalimantan Selatan,2,Kampanye,2,Kapolda,1,Kapolda Metro Jaya,1,Kapolri,2,Kasidi,1,Katolik,1,Keberagaman #KitaIndonesia,1,Kebhinekaan,2,Kejari,1,Kekerasan Militer,1,Kekerasan Seksual,1,Kembalikan,1,Kemendes PDTT,1,Khawatir MUI Ditunggangi,1,Kita Indonesia,16,Komnas HAM,2,Komputer,1,KontraS,1,Korupsi,1,KPK,4,KWI,1,Lembaga Kajian PP PMKRI,1,LIPI,1,Logo PMKRI,1,Lulung,1,Mabim PMKRI Pontianak,1,Mahasiswa Papua,2,Mahmudi,1,Majelis Adat Dayak,1,Makasar,1,Malang,1,MANGGARAI,1,Mario Fernandez,1,Mario Yosryandi Sara,1,Mars Wera,1,Marz Wera,1,Mata Rakyat,1,MEA,1,Megawati,1,Menag,1,Menhan,1,Menlu Tongkok,1,Michell Rompis,1,Militan,1,Militer,1,MPAB,3,MPAB PMKRI Ruteng,1,MPAB/MABIM,1,Muchdi,1,Munir,1,Mutilasi,1,Myanmar,1,Narkoba,1,Nasional,79,Natalius Pigai,1,Nawacita Jokowi,1,Nawacita Jokowi Gagal,1,New York,3,NKRI,1,NU,1,Obama,1,OMK,1,Opini,52,Orang Muda,1,Ormas,1,Ovin Gili,1,Papua,2,Parade Bhineka Tunggal Ika,1,Pariwisata,1,Partai Komunis,1,Patung Buddha,1,Paulus Gemma Galgani,1,Paus,2,Paus Fransiskus,1,PDIP,1,Peduli Kemanuisan.,1,Pembangunan,1,Pemboman,2,Penangguhan,1,Penembakan Anggota PMKRI,1,Perbedaan,1,Perempuan,1,Pesan Prabowo,1,PHPT PP PMKRI,1,Pilkada,2,Pilkada Damai,1,Pilkada Jakarta,2,Pilpres 2019,5,Pilpres2019,4,PKB,1,PMII,1,PMKRI,41,PMKRI Alor,1,PMKRI ATAMBUA,1,PMKRI Bandar Lampung,1,PMKRI Banjarmasin,1,PMKRI Bengkulu,1,PMKRI Ende,3,PMKRI Jakarta Pusat,2,PMKRI Jayapura,1,PMKRI Juara,1,PMKRI Kendari,1,PMKRI Kupang,7,PMKRI Makassar,3,PMKRI Malang,4,PMKRI Manado,1,PMKRI Maumere,7,PMKRI Palembang,1,PMKRI Peduli,6,PMKRI Pontianak,1,PMKRI Sungai Raya,1,PMKRI Tondano,1,PMKRI Tual,1,PMRI Ende,1,PNS,1,Polemik UPR,1,Polisi,3,Politik,1,Politisasi SARA,1,POLTEK Kupang,1,PP GMKI,1,PP PMKRI,10,Press Release,5,Pribumi,1,Profil,1,Puisi,13,Pungli,1,Putin,1,Radikalisme,1,Raja,1,RAKERNAS,1,RAKERNAS PMKRI,3,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi Hari Kartini,2,Regional,35,Rendi,1,Rendy Stevano,2,Rikard Djegadut,1,Risma,1,Rizieq,2,Robertus Dagul,3,Rudal,1,Rumah,1,Rusia,1,Sakinem,1,Samarinda,3,Sandiaga,1,Seribu Lilin,1,Setya Novanto,2,Siaran Pers,3,Sistem,1,Siti Zuhro,1,Somalia,1,SPI,1,Strategi,1,Sukmawati,1,Suriah,1,Swedia,1,Tahan Ahok,1,Tanjung Balai,1,Tedy Ndarung,1,Teologi Maut,1,Tepo Seliro,1,Teresa,1,Terorisme,1,Thomas Tukan,2,Thomson Sabungan Silalahi,1,TNI,3,Tolak HTI,2,Tomson Silalahi,1,Transaksi,1,Trump,3,Tumor Ganas,1,Uang,1,UNDANA Kupang,1,Unipa Maumere,1,Uskup Kupang,1,Vebivorian,1,Verbivorian,8,Verbivorian. PMKRI Jakarta Pusat,2,Wali Kota,1,WaliKota,1,Wanita Berjilbab,1,Wartawan,1,Wikileaks,1,Wiranto,1,Xi Jimping,1,Yensiana,1,Yogen Sogen,4,
ltr
item
VERBIVORA.COM: HAM Papua! Maju Kena, Mundur Kena!
HAM Papua! Maju Kena, Mundur Kena!
Papua terus menerus dijejal dengan kebijakan dari Jakarta. Walaupun tidak menyentuh, mereka tahu bila protes/angkat suara, biasanya nyawa terancam dan bisa saja mati tidak jelas. Negara menciptakan ketakutan, alih-alih bahwa Papua sudah membaik. Namun bila terus-menerus, ketakutan itu bisa terkumpul kuat menjadi keberanian yang permanen
https://3.bp.blogspot.com/-7SCMLnjAydo/XAoXL5SaOZI/AAAAAAAABgw/j3Gbm1eHuLIztDVoq6N82j8dFdUAa7tiQCEwYBhgL/s640/4c0daa03-5fdf-4244-829f-a6a39868f16e.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-7SCMLnjAydo/XAoXL5SaOZI/AAAAAAAABgw/j3Gbm1eHuLIztDVoq6N82j8dFdUAa7tiQCEwYBhgL/s72-c/4c0daa03-5fdf-4244-829f-a6a39868f16e.jpg
VERBIVORA.COM
http://www.verbivora.com/2018/12/ham-papua-maju-kena-mundur-kena_7.html
http://www.verbivora.com/
http://www.verbivora.com/
http://www.verbivora.com/2018/12/ham-papua-maju-kena-mundur-kena_7.html
true
1552102979589694575
UTF-8
Semua postingan Belum ada postingan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal Balas Delete Oleh Home HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP CARI SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan postingan yang Anda cari Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Follower Follow KONTEN PREMIUM Bagikan untuk buka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy