Stop Kekerasan Terhadap Perempuan Saatnya Kita Berani Bicara

Perubahan KUHP cenderung menempatkan isu kekerasan seksual sebagai persoalan kesusilaan, sehingga pengaturannya lebih melindungi rasa kesusilaan masyarakat daripada rasa keadilan korban. Padahal tindakan kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tergolong pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan korban.

Ket. Agustina Doren (Foto. Dok. Pribadi)


Oleh: Agustina Doren

Masih ingatkah kita akan kasus pelecehan seksual yang dialami oleh ibu Baiq Nuril  seorang guru yang dilecehkan oleh kepala sekolahnya sendiri. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa pelecahan seksual atau kekerasan seksual yang dialami Ibu Baiq Nuril hanya tindakan pelecehan seksual biasa semata.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang terkait dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik yang merujuk pada tindakan atau hubungan seks. Pelecehan seksual menuju pada tindakan bernuansa seksual melalui kontak fisik maupun non fisik yang ditujukan pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang.

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa yang dinamakan kekerasan seksual itu ketika perempuan diperkosa, dipaksa melakukan tindakan seks dan mendapatkan tindakan kekerasan seperti dipukul ketika  dipaksa untuk  melakukan hubungan seks.

Padahal, perlu kita ketahui bersama bahwa,  bentuk kekerasan seksual  atau pelecehan seksual itu termasuk siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan, tersinggung, yang membuat seorang perempuan merasa direndahakan martabatnya.

Budaya patriarki yang kian membelenggu perempuan dan konsekuensi dari produk budaya patriarki terebut membuat perempuan selalu berada di posisi kedua. Mereka (kaum laki-laki) beranggapan bahwa perempuan adalah sosok yang selalu harus tunduk dan patuh dalam segala hal termasuk tindakan seks. Bahkan dalam  masyarakat atau kalangan tertentu masih menjalankan kebiasaan atau tradisi yang seolah-olah tidak bisa lagi ditawar.

Misalnya, suatu pekerjaan yang  hanya bisa dikerjakan oleh kaum lelaki dan perempuan tidak memiliki kekuatan atau hak untuk terlibat dalam pekerjaan itu. Akibat dari budaya patriarki yang sampai hari ini masih dianut oleh beberapa masyarakat daerah memberikan batasan dalam ruang gerak yang wajar dan tak wajar dilakukan oleh perempuan. Pola pikir tersebut sangat memengaruhi pandangan masyarakat akan kedudukan yang layak bagi perempuan.

Pemerintah  dan RKUHP nya saat ini masih kurang dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan baik di ruang publik maupun beratnya hukuman yang diberikan kepada pelaku. Seperti yang tercatat oleh Komnas Perempuan pada tahun 2018 menunjukkan hal yang baru, berdasarkan laporan kekerasan di ranah privat/personal yang diterima Mitra Pengadalayanan terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. 

Sementara angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus. Persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus).

Di lain hal, dari 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan oleh Komnas Perempuan, tidak semuanya dikenali dan diatur dalam sistem hukum nasional. KUHP Indonesia mengenal perkosaan dengan pengertian yang sangat sempit sebagai penetrasi penis ke vagina dan harus ada pemaksaan secara fisik. Pelecehan seksual tidak dikenali oleh KUHP, makanya ketika kasus itu terjadi hanya diusut dengan pasal pencabulan itupun hanya bisa digunakan jika pelecehan tersebut terjadi secara fisik. Padahal pelecehan seksual bisa terjadi secara verbal dan non-verbal.

Penyiksaan seksual pun tidak dikenali oleh KUHP sehingga konsekuensi logisnya, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah penanganan tidak dilakukan dengan serius dan sistemik akibat keterbatasan perangkat hukum. Eksploitasi seksual yang diatur dalam UU Pornografi juga sangat lemah dalam memberikan efek jera dan cenderung diletakan dalam tataran moral sehingga tidak bisa mengintervensi lebih jauh eksploitasi yang dialami perempuan yang menjadi objek di dalamnya. Efek daripada lemahnya KUHP terkait penyiksaan seksual terhadap perempuan berpotensi me-reviktimasi korban.

Perubahan KUHP cenderung menempatkan isu kekerasan seksual sebagai persoalan kesusilaan, sehingga pengaturannya lebih melindungi rasa kesusilaan masyarakat daripada rasa keadilan korban. Padahal tindakan kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tergolong pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan korban.

Masyarakat sendiri perlu merespon fenomena gunung es ini dengan merubah cara berpikirnya dalam menyikapi kasus kekerasan seksual. Tidak menyalahkan pelaku, tetapi korbannyalah yang justru disalahkan. Apapun alasannya, perempuan tidak boleh mendapatkan kekerasan seksual seperti diperkosa atau dilecehkan. 

Justru korban kekerasan seksual atau korban pelecehan seksual harus diberi perlindungan, menjadi pendengar yang baik bagi mereka, memberikan Semangat Dan dukungan, Rangkul mereka, bukan dihina, Dipojokan dan di anggap tidak punya harga diri ataupun murahan jangan biarkan mereka berjalan sendiri.

*Penulis adalah seorang bidan dan aktivis sosial.

Penulis: Agustina Doren
Editor: Yogen Sogen

COMMENTS

Nama

#Kita_Indonesia,15,#Pilpres2019,3,#RUUPesantrendanPendidikanKeagamaan.,1,Agama,1,Agus,1,Agustina Doren,2,Ahok,4,Aksi 2 Desember,1,Aksi Damai,1,Aktivis,1,Alfred R. Januar Nabal,1,Amandemen,1,Amnesti,1,Anas,1,Anastasia Rosalinda B,1,ANBTI,1,Andre Pareira,1,Angelo Wake Kako,1,Anies,1,Anies-Sandi,1,Anis Baswedan,1,Apel Kebangsaan,1,Artikel,2,AS,3,B ERITA PMKRI,1,BADJA NTT,1,Banjarmasin,1,Bara Pattyradja,1,Bayi,1,Beijing,1,Beijng,1,Berita,1,berita PMKRI,2,Berita PMKRI Kupang,2,Berita PMKRI Pusat,16,Berita PMKRI Ruteng,2,Berita PMKRI Samarinda,1,Bhumibol,1,Bogor,1,Bogor Tolak Khilafah,1,BPKP,1,Buaya,1,Bunda,1,Buni yani,1,Bupati Lembata,1,Cagub,1,Cegah Radikalisme,3,Cerpen,3,Chrisantus Nana,1,Cipayung Plus,1,Daerah,27,Demo Susulan,1,Demokrasi,4,Den Haag,1,Denpasar,1,Densus Tipikor,1,Desa Bantala,1,Desak,1,Dhani,1,Dialog,1,Dibekap,1,Dibenturkan,1,Diciduk,1,Diplomasi,1,Dipolisikan,1,Dirjen Bimas Katolik,1,Ditangkap,4,Ditendang,1,Diteror,1,Djarot,1,DPD,4,DPD-RI,1,DPRD NTT,1,Dukun,1,Duta Genre,1,Ekologi,1,Eksekusi,1,Epenk Djawang,1,Era 4.0,1,Fahri,1,Febby Siharina,1,Flores Timur,1,Florianus Herminus Mau,1,Fokus,8,Freeport,2,Gabriel Toang,1,Gadungan,1,Geert Wilder,1,Gempa Lombok,6,Gempa NTB,3,Gempa Palu,3,Gempa Palu #Kita_Indonesia,4,GP Ansor,1,Gratifikasi,1,Greget,1,GUSDURian,1,Gusma,1,Habib Riziq,1,Hari HAM,3,Hari Kartini,3,Hari Pahlawan,3,Hillary,1,Hillary Clinton,1,Hindari Kriminalisasi,1,Hoax,1,Human Trafficking,2,ICRP,1,ICW,1,Ignatius Pati Ola,1,Impor Garam,1,Intan,1,Intelijen,1,Internasional,25,IrmanGusman,3,ISIS,1,Islamophobia,1,Israel,1,Istri Dimas kanjeng,1,Jaga Toleransi,1,Jajak Pendapat,1,Jakarta,23,Jembatan Waima,1,JEMI BERE,1,Jipik,1,Jokowi,2,Jurnalistik,1,Kabar PMKRI Maumere,3,Kabar IMCS,1,Kabar PMKRI,11,Kabar PMKRI Ambon,3,Kabar PMKRI Bogor,1,Kabar PMKRI Bogor.,1,kabar PMKRI Denpasar,1,Kabar PMKRI Jambi,1,Kabar PMKRI Makassar,3,Kabar PMKRI Malang,2,Kabar PMKRI Mataram,1,Kabar PMKRI Nasional,1,Kabar PMKRI Nias,2,Kabar PMKRI Palopo,1,Kabar PMKRI Pekanbaru,5,Kabar PMKRI Pematangsiantar,2,Kabar PMKRI Pontianak,1,Kabar PMKRI Ruteng,5,Kabar PMKRI Samarinda,4,Kabar PMKRI Sintang,1,Kabar PMKRI Yogyakarta,2,Kalimantan Selatan,2,Kampanye,2,Kapolda,1,Kapolda Metro Jaya,1,Kapolri,2,Kasidi,1,Katolik,1,Keberagaman #KitaIndonesia,1,Kebhinekaan,2,Kejari,1,Kekerasan Militer,1,Kekerasan Seksual,1,Kembalikan,1,Kemendes PDTT,1,Khawatir MUI Ditunggangi,1,Kita Indonesia,16,Komnas HAM,2,Komputer,1,KontraS,1,Korupsi,1,KPK,4,KWI,1,Lembaga Kajian PP PMKRI,1,LIPI,1,Logo PMKRI,1,Lulung,1,Mabim PMKRI Pontianak,1,Mahasiswa Papua,2,Mahmudi,1,Majelis Adat Dayak,1,Makasar,1,Malang,1,MANGGARAI,1,Mario Fernandez,1,Mario Yosryandi Sara,1,Mars Wera,1,Marz Wera,1,Mata Rakyat,1,MEA,1,Megawati,1,Menag,1,Menhan,1,Menlu Tongkok,1,Michell Rompis,1,Militan,1,Militer,1,MPAB,3,MPAB PMKRI Ruteng,1,MPAB/MABIM,1,Muchdi,1,Munir,1,Mutilasi,1,Myanmar,1,Narkoba,1,Nasional,79,Natalius Pigai,1,Nawacita Jokowi,1,Nawacita Jokowi Gagal,1,New York,3,NKRI,1,NU,1,Obama,1,OMK,1,Opini,52,Orang Muda,1,Ormas,1,Ovin Gili,1,Papua,2,Parade Bhineka Tunggal Ika,1,Pariwisata,1,Partai Komunis,1,Patung Buddha,1,Paulus Gemma Galgani,1,Paus,2,Paus Fransiskus,1,PDIP,1,Peduli Kemanuisan.,1,Pembangunan,1,Pemboman,2,Penangguhan,1,Penembakan Anggota PMKRI,1,Perbedaan,1,Perempuan,1,Pesan Prabowo,1,PHPT PP PMKRI,1,Pilkada,2,Pilkada Damai,1,Pilkada Jakarta,2,Pilpres 2019,5,Pilpres2019,4,PKB,1,PMII,1,PMKRI,41,PMKRI Alor,1,PMKRI ATAMBUA,1,PMKRI Bandar Lampung,1,PMKRI Banjarmasin,1,PMKRI Bengkulu,1,PMKRI Ende,3,PMKRI Jakarta Pusat,2,PMKRI Jayapura,1,PMKRI Juara,1,PMKRI Kendari,1,PMKRI Kupang,7,PMKRI Makassar,3,PMKRI Malang,4,PMKRI Manado,1,PMKRI Maumere,7,PMKRI Palembang,1,PMKRI Peduli,6,PMKRI Pontianak,1,PMKRI Sungai Raya,1,PMKRI Tondano,1,PMKRI Tual,1,PMRI Ende,1,PNS,1,Polemik UPR,1,Polisi,3,Politik,1,Politisasi SARA,1,POLTEK Kupang,1,PP GMKI,1,PP PMKRI,10,Press Release,5,Pribumi,1,Profil,1,Puisi,13,Pungli,1,Putin,1,Radikalisme,1,Raja,1,RAKERNAS,1,RAKERNAS PMKRI,3,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi Hari Kartini,2,Regional,35,Rendi,1,Rendy Stevano,2,Rikard Djegadut,1,Risma,1,Rizieq,2,Robertus Dagul,3,Rudal,1,Rumah,1,Rusia,1,Sakinem,1,Samarinda,3,Sandiaga,1,Seribu Lilin,1,Setya Novanto,2,Siaran Pers,3,Sistem,1,Siti Zuhro,1,Somalia,1,SPI,1,Strategi,1,Sukmawati,1,Suriah,1,Swedia,1,Tahan Ahok,1,Tanjung Balai,1,Tedy Ndarung,1,Teologi Maut,1,Tepo Seliro,1,Teresa,1,Terorisme,1,Thomas Tukan,2,Thomson Sabungan Silalahi,1,TNI,3,Tolak HTI,2,Tomson Silalahi,1,Transaksi,1,Trump,3,Tumor Ganas,1,Uang,1,UNDANA Kupang,1,Unipa Maumere,1,Uskup Kupang,1,Vebivorian,1,Verbivorian,8,Verbivorian. PMKRI Jakarta Pusat,2,Wali Kota,1,WaliKota,1,Wanita Berjilbab,1,Wartawan,1,Wikileaks,1,Wiranto,1,Xi Jimping,1,Yensiana,1,Yogen Sogen,4,
ltr
item
VERBIVORA.COM: Stop Kekerasan Terhadap Perempuan Saatnya Kita Berani Bicara
Stop Kekerasan Terhadap Perempuan Saatnya Kita Berani Bicara
Perubahan KUHP cenderung menempatkan isu kekerasan seksual sebagai persoalan kesusilaan, sehingga pengaturannya lebih melindungi rasa kesusilaan masyarakat daripada rasa keadilan korban. Padahal tindakan kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tergolong pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan korban.
https://1.bp.blogspot.com/-o2mkOEujrJY/XAo06KsbM6I/AAAAAAAABhE/e3GqS7N8t4Me5euEwo_VEJzy1zPh5xNRACLcBGAs/s640/f3708e7e-0fca-4887-9c89-65ba4f2d063a.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-o2mkOEujrJY/XAo06KsbM6I/AAAAAAAABhE/e3GqS7N8t4Me5euEwo_VEJzy1zPh5xNRACLcBGAs/s72-c/f3708e7e-0fca-4887-9c89-65ba4f2d063a.jpg
VERBIVORA.COM
http://www.verbivora.com/2018/12/stop-kekerasan-terhadap-perempuan.html
http://www.verbivora.com/
http://www.verbivora.com/
http://www.verbivora.com/2018/12/stop-kekerasan-terhadap-perempuan.html
true
1552102979589694575
UTF-8
Semua postingan Belum ada postingan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal Balas Delete Oleh Home HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP CARI SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan postingan yang Anda cari Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Follower Follow KONTEN PREMIUM Bagikan untuk buka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy