Korupsi dan Strategi Penguatan Akuntabilitas

Harus diakui, bahwa fenomena korupsi masih masif terjadi di bangsa ini. Dalam banyak kasus korupsi, oknum DPR/DPRD yang paling rentan dengan prilaku korup


Erens Holivil (Foto: Dok. Pribadi)
Oleh: Erens Holivil*

Sementara publik merasakan geliatnya euforia demokrasi hari-hari ini, tiba-tiba persoalan korupsi kembali mencuat ke permukaan. Wakil Ketua DPR nonaktif, Taufik Kurniawan, diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen. Taufik diduga menerima Rp 3,65 Miliar dari Bupati Kebumen, Muhammad Yahya Fuad. Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama 8 orang lainnya (Kompas.com,12/2/2019). 

Lagi-lagi, kasus ini menjerat beberapa oknum di lembaga birokrasi dan legislatif. Lembaga yang sebetulnya menjadi pilar demokrasi, tetapi malah menjadi salah satu episentrum korupsi. Ini ironis, karena di lingkungan birokrasi sekalipun, yang sebetulnya punya tanggunjawab besar dalam proses pembuatan kebijakan, gerbong korupsi masih sangat terbuka.

Tentu persoalan ini memantik perhatian masyarakat, walaupun meresponya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang muak dan karenanya apatis dengan masalah korupsi. Sikap seperti ini bisa dimengerti, sebab secara in se korupsi merusak seluruh tatanan hidup rakyat. Tetapi apakah dengan sikap seperti itu, masalah korupsi lenyap dari problem kebangsaan ini.

Kita memang risih dengan problem itu, tetapi melihat korupsi secara komprehensif masih sangat penting. Penting, karena korupsi punya dampak luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Seperti ungkapan Kofi Annan, seorang mantan sekjen PBB dalam acara promulgasi Konvensi PBB Antikorupsi tahun 2004, bahwa korupsi adalah sebuah wabah dengan spectrum dampak sangat luas yang menghancurkan tatanan sosial, tatanan ekonomi pasar, menurunkan kualitas hidup, dan menyuburkan kejahatan terorganisir. Dengan alasan itu, maka menelaah masalah korupsi masih sangat relevan.

Korupsi, Remunerasi, dan Lemahnya Sistem Akuntabilitas

Harus diakui, bahwa fenomena korupsi masih masif terjadi di bangsa ini. Dalam banyak kasus korupsi, oknum DPR/DPRD yang paling rentan dengan prilaku korup. Merilis data KPK, dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2018, pejabat DPR/DPRD yang terlibat kasus korupsi sebanyak 247 orang, Gubernur 20 orang, dan Walikota/Bupati dan Wakil sebanyak 101 orang (https://acch.kpk.go.id, update 31/12/2018). Jelas, DPR/DPRD pencetak rekor paling banyak dalam menghasilkan para koruptor.

Tentu tidak hanya terjadi dalam tubuh internal legislatif, di lembaga birokrasi yang notabene sebagai lembaga pembuat kebijakan, juga menjadi tempat kumpulan para koruptor. Ada banyak bentuk kasus korupsi di dalam internal birokrasi itu, yaitu berupa penyuapan, penggelapan, gratifikasi, pemerasan, dan penyimpangan dalam pendanaan. Saya kira masih segar dalam ingatan kita akan kasus-kasus korupsi di lingkungan birokrasi beberapa tahun silam. 

Rentetan kasus korupsi seperti fenomena Bank Century dan Wisma atlet yang melibatkan pejabat kemenpora sampai hari ini belum selesai. Kasus itu masih berkembang dengan pengungkapan tersangka baru, seperti Mantan Kemenpora Andi Malarangeng dan Mantan Ketua Partai Demokrat Anas Urbaninggrum. Beberapa pihak kemudian beranggapan bahwa kedua kasus ini masih terus berkembang dan disinyalir menyeret beberapa petinggi di negara ini.

Dari semua kasus korupsi itu, satu hal yang pasti bahwa ternyata pintu korupsi masih selalu terbuka para birokrat dan politisi, sejauh pemerintah bersikap apatis. Padahal, sesungguhnya dampak korupsi itu sangat masif bagi masyarakat luas, terutama masyarakat miskin. Sehingga tidak heran kalau Daniel F. Finn melihat korupsi sebagai praktik perampasan tanpa rasa kemanusiaan atas hak-hak orang miskin dan terpinggirkan (Daniel F. Finn, 2014). Akibat langsung dari korupsi untuk orang-orang miskin tanpak dalam fenomena sekolah tanpa buku, dan kualitas infrastrukut yang buruk, misalnya jalan raya, transportasi publik, dan pelayan air minum dan listrik.

Dari realitas buram ini, Lantas kita pun bertanya; apa yang seharusnya dibuat pemerintah dan masyarakat? Mengapa penyakit ini terus menghantui kehidupan bangsa kita? Dari faktanya, dalam hal tertentu pemerintah gagal dalam membuat strategi analisis yang holistik terhadap kasus korupsi. Arah program penanggulangan korupsi selama ini terbatas pada pelaku korupsi sebagai manusia ekonomi atau homo economicus. Oleh karenanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah hanya berupa remunerasi atau pemberian punishment sebagai efek jera.

Salah satu wujud dari remunerasi adalah reformasi pemberian penggajian pegawai pemerintah, sebagaimana halnya di Singapura dan Hongkong (Stupenhurst & Langseth, 1997). Pengabdosian kebijakan ini, oleh negara dipercaya sebagai kebijakan yang otentik  dalam upaya mengurangi prilaku korup.

Upaya renumerasi ini ternyata tidak efektif dalam kontek keindonesiaan kita. Nafsu liar para koruptor toh masih terus terjadi di beberapa kementrian atau institusi pemerintah. Kasus mafia pajak Gayus Tambunan, penyelewengan pangadaan alat simulator SIM oleh Joko Susilo, mafia kasus Akil Mochtar (Institute of Governance and Public Affairs, Magister Administasi Public UGM, 2014), dan kasus kolusi antara DPR dan Bupati, merupakan rentetan kasus dari tidak efektifnya renumerasi sebagai instrument pengurangan angka korupsi. Dengan kata lain, kebijakan remunerasi belum dapat memberikan jaminan birokrasi bersih dari korupsi.

Selian kebijakan renumerasi, penyebab lain yang bisa kita liat dari kegagalan penuntasan kasus korupsi ini adalah tidak adanya akuntabilitas yang kuat. Dalam hubungan dengan ini, Robert Klitgaard mengaskan bahwa korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuasaan yang terjadi karena para pemegang otoritas memiliki diskresi atau keluasaan dalam menjalankan kekuasaan serta tidak adanya akuntabilitas (Klitgaard, 2000). Artinya, masalah korupsi lebih disebabkan adanya kekuasaan dalam monopoli kekuasaan serta tidak ditunjangi akuntabilitas publik yang kuat.  

Praktikntya selama ini, bangsa ini sudah memiliki sistem akuntabilitas anggaran publik. Tentu tujuannya jelas untuk mempersempit ruang gerak para koruptor. Namun, dalam banyak hal terdapat substansi peraturan tentang akuntabilitas penggunaan keuangan negara masih bersifat internal dan cendrung formalistik. Hasilnya kongkalikong antara Bupati dan DPRD masih sangat mungkin terjadi. Seharusnya, akuntabilitas ini bisa memberikan porsi yang lebih bagi akuntabilitas eksternal terutama kepada masyarakat.

Strategi Penguatan Akuntabilitas

Sadar atau tidak, korupsi di Indonesia menjadi monster berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat luas. Oleh karenanya, akar masalah korupsi harus bisa dijelaskan lebih komprehensif dan tersutruktur. Sistem akuntabilitas yang kuat merupakan salah satu isntrumen guna membersikan birokrasi dan DPR/DPRD dari praktik korupsi. Sistem akuntabilitas yang kuat bisa diwujudkan melalui konsep trippel accountability (akuntabilitas kepada tiga pihak):

Pertama, akuntabilitas secara vertikal. Konsep ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan pertanggunjawaban kebijakan (termasuk keuangan) kepada pemerintah provinsi, kemudian diteruskan kepada kementrian dalam negeri. Karena itu, secara vertikal ada garis kontorl pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pemerintah daerah, yang kemudian diperkuat dari arah horizontal melalui DPRD dan masyarakat. Karena bagaimanapun banyak kepala daerah terjerat korupsi karena minimnya kepekaan dan kontol pemerintah pusat.

Kedua, akuntabilitas secara horizontal. Konsep ini mengharuskan pemerintah untuk bekerja sama dan bersinergi dengan DPR. Bagaimanapun DPRD adalah lembaga representatif untuk kepentingan rakyat, maka sudah seharusnya semua kepentingan publik terwakili di sana. Jadi DPR/DPRD mesti menjadi mediasi untuk menjawabi seluruh kepentingan rakyat, sehingga pemerintah bisa dengan cepat menjawabi persoalan rakyat. Saya kira korupsi bisa diatasi, kalau birokrasi dan DPR bisa menyatukan misi kemanusiaan untuk membangun bangsa yang lebih maju.

Ketiga, akuntabilitas berbasis rakyat. Konsep ini penting, karena mengaskan pentingnya partisipasi publik dalam seluruh kebijakan pemeintah. Prinsip dasarnya adalah adanya mekanisme pertanggungjawaban yang berbasis kelompok. Masyarakat diberi porsi yang lebih dalam penyelanggaran akuntabilitas publik. Karena itu masyarakat bisa diposisikan sebagai salah satu alat kontorol melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Caranya adalah pemberian informasi LPPD melalui media cetak  sehingga memungkinkan terciptanya mekanisme kontrol dari semua stakeholder.

Jauh lebih penting dari ketiga sistem di atas adalah kesadaran masyarakat dalam sebuah proses akuntabilitas anggaran publik bagi upaya pengurangan tindak pidana korupsi. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses akuntabilitas yang dilakukan pemerintah sehingga nantinya tercipta sebuah check and balance dalam penggunaan anggaran publik dan proses akuntabilitas tidak hanya bersifat asimetri. Hanya dengan ini, pintu masuk untuk koruptor ditutup rapat.

*Penulis adalah anggota Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)-Cabang Maumere


COMMENTS

Nama

''Untuk Gereja dan Tanah Air,5,#72thnber-PMKRI,2,#Bergelimang,1,#Gerejalokal,1,#hidup & Sastra,1,#Kita_Indonesia,29,#MABIM2019,2,#NKRI,1,#Pemilu2019,2,#Penulisbuku,1,#Pilpres2019,8,#ProEcclesiaEtPatria,3,#Regulasi,1,#RetNas,1,#RUUPesantrendanPendidikanKeagamaan.,1,#SalamBhineka,2,Agama,1,Agus,1,Agustina Doren,3,Ahok,4,Aksi 2 Desember,1,Aksi Damai,1,Aktivis,1,Alboin Samosir,2,Alfred R. Januar Nabal,2,Amandemen,1,Amnesti,1,Anas,1,Anastasia Rosalinda,1,Anastasia Rosalinda B,1,ANBTI,1,Andre Pareira,1,Angelo Wake Kako,1,Anies,1,Anies-Sandi,1,Anis Baswedan,1,Apel Kebangsaan,1,Artikel,2,AS,3,B ERITA PMKRI,1,BADJA NTT,1,bakti sosial,1,Banjarmasin,1,Bara Pattyradja,2,Bayi,1,Beijing,1,Beijng,1,Berita,6,berita PMKRI,2,Berita PMKRI Kupang,2,Berita PMKRI Pusat,16,Berita PMKRI Ruteng,2,Berita PMKRI Samarinda,3,Bhumibol,1,BKN,1,Bogor,1,Bogor Tolak Khilafah,1,BPKP,1,Buaya,1,Bunda,1,Buni yani,1,Bupati Lembata,1,Cagub,1,Cegah Radikalisme,3,Cerpen,3,Chrisantus Nana,1,Cipayung Plus,1,CPNS,1,Daerah,35,Deklarasi Kebangsaan,1,Demo Susulan,1,Demokrasi,4,Den Haag,1,Denpasar,1,Densus Tipikor,1,Desa Bantala,1,Desak,1,Dhani,1,Dialog,1,Dialog Kultural,1,Dibekap,1,Dibenturkan,1,Diciduk,1,Dies Natalis ke-72,2,Diplomasi,1,Dipolisikan,1,Dirjen Bimas Katolik,1,Ditangkap,4,Ditendang,1,Diteror,1,Djarot,1,Dominikus Dowo Koten,1,DPD,4,DPD-RI,1,DPRD NTT,1,Dukun,1,Duta Genre,1,Efraim Mbomba Reda,3,Ekologi,1,Eksekusi,1,Epenk Djawang,2,Era 4.0,1,Erens Holivil,1,ESDM,1,Fahri,1,Febby Siharina,1,Flores Timur,1,Florianus Herminus Mau,1,Fokus,8,Forum Temu Kebangsaan 2019,1,Freeport,2,Gabriel Toang,1,Gadungan,1,Geert Wilder,1,Gempa Lombok,6,Gempa NTB,3,Gempa Palu,3,Gempa Palu #Kita_Indonesia,4,Glen Fredly,1,GP Ansor,1,Gratifikasi,1,Greget,1,Guru PNS,1,GUSDURian,1,Gusma,1,Habib Riziq,1,Hari HAM,5,Hari Kartini,3,Hari Pahlawan,3,Hari Valentine,1,Hillary,1,Hillary Clinton,1,HIMAPEN JABODETABEK,1,Hindari Kriminalisasi,1,Hoax,1,Human Trafficking,2,ICRP,1,ICW,1,Ignatius Pati Ola,1,IKASANTRI,2,Impor Garam,1,Intan,1,Intelijen,1,Intergritas,1,Internasional,25,IrmanGusman,3,ISIS,1,Islamophobia,1,Israel,1,Istri Dimas kanjeng,1,Jaga Toleransi,1,Jajak Pendapat,1,Jakarta,23,Jembatan Waima,1,JEMI BERE,1,Jipik,1,Jokowi,2,Jokowi.,1,Jurnalistik,1,Kabar PMKRI Maumere,4,Kabar IMCS,1,Kabar Komda III PMKRI,2,Kabar PMKRI,11,Kabar PMKRI Ambon,3,kabar PMKRI Bengkulu,1,Kabar PMKRI Bogor,2,Kabar PMKRI Bogor.,1,kabar PMKRI Denpasar,1,Kabar PMKRI Jambi,1,Kabar PMKRI Makassar,4,Kabar PMKRI Malang,3,Kabar PMKRI Mataram,1,Kabar PMKRI Nasional,1,Kabar PMKRI Nias,2,Kabar PMKRI Palopo,1,Kabar PMKRI Pekanbaru,5,Kabar PMKRI Pematangsiantar,5,Kabar PMKRI Pontianak,1,Kabar PMKRI Ruteng,5,Kabar PMKRI Samarinda,7,Kabar PMKRI Sintang,1,Kabar PMKRI Surabaya,1,Kabar PMKRI Yogyakarta,2,Kalimantan Selatan,2,Kampanye,2,Kapolda,1,Kapolda Metro Jaya,1,Kapolri,2,Kasidi,1,Katolik,1,Keberagaman,1,Keberagaman #KitaIndonesia,2,Kebhinekaan,2,Kejari,1,Kekerasan Militer,1,Kekerasan Seksual,1,Kembalikan,1,Kemendes PDTT,1,Khawatir MUI Ditunggangi,1,Kita Indonesia,16,Komnas HAM,2,Komnas Perempuan,1,Komputer,1,KontraS,1,Kornelis Kedamen,1,Korupsi,2,KP PMKRI Pematangsiantar,1,KPK,4,Kristianitas,1,KWI,1,Lamahala,1,Launcing buku,1,Lembaga Kajian PP PMKRI,1,LIPI,1,Literasi Digital,1,Logo PMKRI,1,LOKNAS TO PMKRI,2,Lulung,1,Mabim PMKRI Pontianak,1,Mahasiswa Papua,2,Mahmudi,1,Majelis Adat Dayak,1,Makasar,1,Malang,1,MANGGARAI,1,Mario Fernandez,1,Mario Yosryandi Sara,2,Mars Wera,1,Maruarar Sirait,1,Marz Wera,1,Masa Bimbingan,2,Mata Rakyat,1,MEA,1,Megawati,1,Melchias Mekeng,1,Menag,1,Menhan,1,Menlu Tongkok,1,Michell Rompis,1,Milenial,1,Militan,2,Militer,1,MPAB,3,MPAB PMKRI Ruteng,1,MPAB/MABIM,2,Muchdi,1,Munir,1,Mutilasi,1,Myanmar,1,Nagekeo,1,Narkoba,1,Nasional,82,Natal 2018,1,Natal Bersama Kota Bogor.,1,Natalius Pigai,1,Nawacita Jokowi,2,Nawacita Jokowi Gagal,1,New York,3,Ngada,1,NKRI,1,NTT,3,NU,1,Obama,1,OMK,1,Opini,69,Orang Muda,1,Ormas,1,Ovin Gili,1,Papua,2,Parade Bhineka Tunggal Ika,1,Pariwisata,1,Parno S. Mahulae,1,Partai Komunis,1,Patung Buddha,1,Paulus Gemma Galgani,1,Paus,2,Paus Fransiskus,1,PDIP,1,Peduli Kemanuisan.,1,Pelantikan DPC,2,Pembangunan,1,Pemboman,2,Pemkot Malang,1,Penangguhan,1,Pendidikan Politik,1,Penembakan Anggota PMKRI,1,Perbedaan,1,Perbup,1,Perempuan,1,Pesan Prabowo,1,PHPT PP PMKRI,1,Pilkada,2,Pilkada Damai,1,Pilkada Jakarta,2,Pilpres 2019,5,Pilpres2019,5,Pius Yolan,1,PKB,1,PLTP Mataloko,1,PMII,1,PMKRI,41,PMKRI Alor,1,PMKRI ATAMBUA,1,PMKRI Bandar Lampung,1,PMKRI Banjarmasin,1,PMKRI Bengkulu,1,PMKRI Ende,3,PMKRI Jakarta Pusat,5,PMKRI Jayapura,1,PMKRI Juara,1,PMKRI Kendari,1,PMKRI Kupang,8,PMKRI Larantuka,1,PMKRI Makassar,3,PMKRI Malang,5,PMKRI Manado,1,PMKRI Maumere,7,PMKRI Padang,1,PMKRI Palembang,1,PMKRI Palu,1,PMKRI Peduli,6,PMKRI Pontianak,1,PMKRI Sungai Raya,1,PMKRI Surabaya,1,PMKRI Tondano,1,PMKRI Tual,1,PMRI Ende,1,PNS,1,Polemik UPR,1,Polisi,3,Politik,1,Politisasi SARA,1,POLTEK Kupang,1,PP GMKI,1,PP PMKRI,12,Press Release,5,Pribumi,1,Profil,1,Prostitusi Online,2,Puisi,15,Pungli,1,Putin,1,Radikalisme,1,Raja,1,RAKERNAS,1,RAKERNAS PMKRI,3,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi Hari Kartini,2,Regional,35,Rendi,1,Rendy Stevano,2,Retret Nasional,1,Rikard Djegadut,1,Rinto Namang,2,Risma,1,Rizieq,2,Robertus Dagul,4,RUAC,1,Rudal,1,Rumah,1,Rusia,1,RUU PKS,1,Sadar dan Terlibat,1,Sajak Epik,1,Sakinem,1,Samarinda,3,Sandiaga,1,Seribu Lilin,1,Setya Novanto,2,Siaran Pers,3,Sistem,1,Siti Zuhro,1,Somalia,1,SPI,1,Stop Kekerasan Terhadap Perempuan,1,Strategi,1,Sukmawati,1,Suriah,1,Swedia,1,Tahan Ahok,1,Tahun Baru 2019,1,Tanjung Balai,1,Tedy Ndarung,1,Teologi Maut,1,Tepo Seliro,1,Teresa,1,Terorisme,1,Thomas Tukan,2,Thomson Sabungan Silalahi,1,TNI,3,Tolak HTI,2,Tomson Silalahi,1,Transaksi,1,Trump,3,Tumor Ganas,1,Uang,1,UNDANA Kupang,1,Unipa Maumere,1,Universal,1,Uskup Kupang,1,Vebivorian,1,Verbivorian,8,Verbivorian. PMKRI Jakarta Pusat,2,Wali Kota,1,WaliKota,1,Wanita Berjilbab,1,Wartawan,1,Wikileaks,1,Wiranto,1,Xi Jimping,1,Yensiana,1,Yogen Sogen,4,
ltr
item
VERBIVORA.COM: Korupsi dan Strategi Penguatan Akuntabilitas
Korupsi dan Strategi Penguatan Akuntabilitas
Harus diakui, bahwa fenomena korupsi masih masif terjadi di bangsa ini. Dalam banyak kasus korupsi, oknum DPR/DPRD yang paling rentan dengan prilaku korup
https://2.bp.blogspot.com/-IRJPE-g9fYY/XGZJ_rR5FpI/AAAAAAAABrs/P-rAWdbvjuAh_7O7UJwcZHz3OWMOW8ZugCLcBGAs/s640/2b5fe64a-0f55-444b-b207-53e97e4f5a26.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-IRJPE-g9fYY/XGZJ_rR5FpI/AAAAAAAABrs/P-rAWdbvjuAh_7O7UJwcZHz3OWMOW8ZugCLcBGAs/s72-c/2b5fe64a-0f55-444b-b207-53e97e4f5a26.jpg
VERBIVORA.COM
http://www.verbivora.com/2019/02/korupsi-dan-strategi-penguatan.html
http://www.verbivora.com/
http://www.verbivora.com/
http://www.verbivora.com/2019/02/korupsi-dan-strategi-penguatan.html
true
1552102979589694575
UTF-8
Semua postingan Belum ada postingan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal Balas Delete Oleh Home HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP CARI SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan postingan yang Anda cari Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Follower Follow KONTEN PREMIUM Bagikan untuk buka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy