Reformasi Adalah Dalang

Foto. Dok. Pribadi

Reformasi merupakan ihwal perubahan bagi bangsa Indonesia. Kebebasan dalam medengungkan pendapat secara individu maupun kelompok  merupakan buah terbesar dari reformasi. Dampak gerakan reformasi masih terus bersemayam dalam tubuh Republik ini hingga kini. 

Meskipun gerakan tersebut terjadi pada 20 tahun silam. Berbagai jenis persepsi tentang reformasi yang diterjemahkan oleh setiap orang menjadi salah satu indikator ketebalan eksistensi reformasi. Namun, mesti diakui bahwa pada masa kini pengangkangan terhadap tujuan lahirnya reformasi, masih sangat mendominasi aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejarah singkat gerakan reformasi

Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya, tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setelah Orde Baru memegang tampuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya. Hal ini menimbulkan akses-akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945 banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

Pada awal bulan Maret 1998 melalui sidang umum MPR, Soeharto terpilih kembali menjadi presiden republik Indonesia, serta melaksanakan pelantikan Kabinet Pembangunan VII. Namun, situasi saat itu justru semakin tak kunjung membaik. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Kondisi dan situasi seperti ini mengundang keprihatinan rakyat. 

Memasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demostrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut turunnya Soeharto dari kursi kepresidenannya. Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi unjuk rasa mahasiswa universitas Trisakti, terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembaknya empat mahasiswa hingga tewas.

Melihat situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tak terkendali, rakyat menjadi semakin kritis menyatakan pemerintah Orde Baru tidak berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat.

Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain, adili Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD 1945, penghapusan dwi fungsi ABRI, otonomi daerah, supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Gerakan yang dilakukan ribuan mahasiswa untuk merubah era orde baru menjadi reformasi menuai hasil.

Tepat pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di istana Negara, presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Presiden menunjuk wakil presiden B. J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden serta pelantikannya dilakukan di depan ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak saat itu, presiden republik Indonesia dijabat oleh B. J. Habibie sebagai presiden pertama yang memimpin jalannya roda kebangsaan di era reformasi.

Indonesia kekinian dalam bingkai Reformasi

Dua puluh tahun berjalan, terwujudnya ke-enam agenda gerakan reformasi secara komprehensif masih sangat jauh dari keberhasilan. Reformasi memang tetap melangkah namun tertatih dan tergopoh-gopoh. Gerbong reformasi berjalan sangat tidak signifikan, sebagaimana harapan penumpangnya. Bahkan jalur menuju arah yang lebih baik justru mulai melenceng ke luar jalur dan tujuan. Buah kebebasan reformasi membentuk proporsi publik yang makin apresiatif hingga mencapai 70 persen, paling tidak dalam tafsiran saya.

Namun, perihal kebebasan berekspresi, di sisi lain juga membawa komponen masyarakat berkompetisi politik dalam pemilihan umum. Sebagian besar energi bangsa dicurahkan untuk membangun opini, menyerang lawan politik, serta mengambil berbagai langkah yang justru menghasilkan konflik dan perpecahan.

Sementara dari sisi penegakan hukum, acapkali memberi kesan diskriminatif dan berlarut-larut yang menyebabkan publik belum melihat perubahan esensial kelembagaan hukum Indonesia. Tak heran, setelah dua puluh tahun reformasi berjalan, pemenuhan harapan terhadap supremasi hukum dinilai masih jauh panggang dari api. Penegakan hukum saat ini seolah menjadi lebih buruk apabila dibandingkan dengan masa sebelum Reformasi.

Sedangkan dari sisi ekonomi, sejak berlangsungnya krisis moneter pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mulai mengalami defisit. Keadaan perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun. Pengangguran juga semakin luas. Sebagai akibatnya, petumbuhan ekonomi menjadi sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk sejak krisis tahun 1997.

Disamping penanganan masalah pengangguran, dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah hendaknya juga memperhatikan harga produk pertanian Indonesia, karena selama masa pemerintahan Orde Baru maupun sejak krisis 1997 tidak pernah berpihak kepada petani. Apabila pendapatan petani meningkat, maka permintaan petani terhadap barang-barang non pertanian juga meningkat.

Dengan ditetapkannya harga produk pertanian yang tidak merugikan petani, maka para petani akan mampu membeli produk industri non pertanian. ini akan memberi semangat dan daya pikat ekonomi rakyat untuk bangkit mengembangkan kegiatan usaha pertaniannya.

Tak bisa dipungkiri, bahwa pihak pemerintah dari zaman ke zaman memang telah berusaha untuk membawa Indonesia keluar dari krisis. Tetapi tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, rasanya pemerintah perlu membuat skala prioritas agar bisa segera keluar dari berbagai macam kesenjangan.

Terpilihnya presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri yang naik menggantikan Gus Dur, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono yang sepuluh tahun menduduki kursi kepresidenan hingga masa Joko Widodo saat ini yang sangat konsen dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kehidupan ekonomi masyarakat.

Namun dengan kondisi perekonomian negara yang ditinggalkan oleh pemerintahan Orde Baru, tidak mungkin dapat diatasi oleh seorang presiden dalam waktu singkat. Oleh sebab itu untuk mengatasi krisis, presiden sebagai pemegang kekuasaan, memerlukan penyelesaian secara bertahap berdasarkan skala prioritas.

Cita–cita Reformasi

Kebebasan dalam menyebarkan pendapat atau aspirasi atas dasar demokrasi mesti bermuara pada progresivitas bangsa sebagaimana perintah reformasi. Kebebasan yang dimaksud sangat tidak memungkinkan untuk memecah belah persatuan. 

Derajat bangsa Indonesia yang terangkat karena berhasil melepaskan diri dari pemerintahan yang tidak demokratis, mestinya menjadi modal bagi setiap elemen masyarakat untuk memberikan kontribusi aktif secara masif terhadap perkembangan bangsa.

Reformasi juga dibekali dengan harapan tentang berkualitasnya otonomi daerah. Melihat kondisi ril masa kini, walaupun kebijakan otonomi telah digulirkan lebih dari satu dekade, makna otonomi daerah masih dikuasai oleh oligarki politik lokal.

Kebijakan otonomi daerah menjadi pemenuhan kepentingan politik dan ekonomi bagi elite lokal, bahkan modal asing. Nyaris belum ada hasil dari terlaksananya pemberian otonomi daerah tersebut. Sementara reformasi sangat memungkinkan keberhasilan daerah tanpa harus menghapus eksistensi elit politik.

Perubahan yang diusung oleh mahasiswa dan rakyat dengan tinta, darah serta nyawa, harus terus didengungkan sekeras-kerasnya secara substansial bukan artifisial. Reformasi pun jangan basi atau bahkan mati.

Nyawa tokoh–tokoh pejuang reformasi tentu tidak merelakan bangsa dan negara yang dibela terperangkap dalam jurang kehancuran. Hidupkan semangat reformasi dimulai dari reformasi diri dan keluarga.

Oleh: Rendy Stefano Aktivis PMKRI Maumere