STS: Pengosongan Perumahan Badak Putih 2 Oleh Korem 061 Suryakancana Adalah Pelanggaran Hukum

Sugeng Teguh Santoso, kordinator tim Pembela Warga Bogor Tergusur.

BOGOR,verbivora.com- Peristiwa pengosongan rumah warga  Teplan , Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor yang dahulu sejak tahun 1960-an yang dikenal warga penghuni awal sebagai  sebagai Perumahan Badak putih 2 , secara paksa oleh Korem 061 Suryakancana Bogor/Kodim Bogor berbuntut panjang. Perumahan badak putih 2 yang tanahnya telah dikuasai selama puluhan tahun dan memiliki serta PBB atas nama warga telah  diklaim sebagai rumah dinas TNI oleh pihak Korem/ Kodim.

Peristiwa pengosongan paksa pada 26 juli 2018 , selain memaksa 8 keluarga kehilangam tempat tinggal juga membawa implikasi beberapa warga mengalami kekererasan fisik ada yang pecah bibir bagian dalam dijahit beberapa jahitan, ada yang patah gigi depannya, ada yang rusuknya mengalami tendangan .

Sugeng Teguh Santoso, kordinator tim Pembela Warga Bogor Tergusur, menyatakan  bahwa tindakan pengosongan paksa warga penghuni perumahan Badak Putih 2 tanpa perintah Pengadilan dengan main hakim sendiri adalah peebuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian material dan immaterial  bagi warga dikosongkan paksa.

Ditambahkan   oleh STS, bahwa sengketa antara warga penghuni dgn pihak TNI AD ( korem 061 Suryakancana/ Kodim Bogor ) adalah termasuk dalam kualifikasi sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan melalui putusasan pengadilan. 

"bukan dengan main paksa sepihak. Tindakan pengosongan paksa sepihak dapat dikualifikasi sebagai main hakim sendiri, mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia," tegas Sugeng.

Penyelesaian secara hukum melalui pengadilan adalah yang paling tepat  karena warga memiliki dan membayar PBB sejak puluhan tahun sampai saat dikosongkan. Artinya, warga berdasarkan prinsip hukum beziter recht dlm pasal 1977 KUH Perdata, dan prinsip keutamaan yang dianut dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria, maka warga yang menguasai tanah negara secara lebih dari 20 tahun bahkan telah diterbitkan PBB adalah pihak yang paling berhak atas tanah tersebut bukan TNI.

Dijelaskan  lebih lanjut oleh STS, harus diingat bahwa status tanah Negara berbeda dengan status tanah pemerintah. Tanah negara adalah yang belum dibebani hak atas tanah di atasnya, dan setiap warga negara berhak menggarap, menguasai dan memanfaatkan tanah Negara yang kepadanya berdasarkan UU No. 5 tahun 1960 berhak mengajukan hak atas tanah ( bikin sertifikat )  penguasaan tanah negara dibuktikan dgn diterbitkanny PBB atas nama warga.

 "Tanah pemerintah adalah tanah yang sudah dibebani hak atas nama pemerintah. Dalam kasus ini seharusnya ada bukti sertifikat atau tanda bukti hak atas nama TNI,  dan tentunya klo sudah ada hak atas tanah atas nama institusi TNI atau institusi atau nama badan hukum atau nama perseorangan dipastikan tidak akan terbit PBB atas nama warga," jelas Sugeng.

Lebih lanjut, STS meghimbau, jika ada rencana penggunaan tanah tersebut untuk kepentingan pemerintah atau TNI maka yang harus ditempuh adalah pembicaraan pemberian penggantian materiel  pada warga penghuni sesuai kesepakatan secara setara.  Bukan dengan cara paksa. Tindakan pengosongan secara paksa bahkan menggunakan kekerasan adalalah perbuatan melawan hukum.

“Saya berharap TNI AD dalam hal ini Korem 061 Suryakancana/Kodim Bogor dapat bijaksana bersikap, apalagi mereka adalah keluarga TNI yang telah berjasa dalam masa kemerdekaan dan beberapa diantaranya telah mendapatkan tanda penghargaan pengabdian dan ada juga yang sudah dimakamkan di makam pahlawan,” tutup Sugeng Teguh Santoso.