Anggap Natal Demonstratif, PMKRI Surati Walikota Malang

Surat himbauan perayaan Natal 2018 dan tahun baru 2019 oleh Pemkot Malang

MALANG, VERBIVORA.COM- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Malang surati Pemerintah Kota Malang terkait surat edaran oleh Pemkot Malang yang menghimbau Umat Nasrani agar tidak melaksanakan ibadah dan perayaan Natal secara demonstratif.

Surat himbauan Nomor 730/4146/35.73.406/2018 pertanggal 17 Desember yang dikeluarkan oleh Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji tersebut direspon oleh PMKRI Malang dengan mengajukan keberatan terhadap isi surat edaran yang rentan berpotensi terhadap konflik umat beragama. Minggu, 23/12.

PMKRI Malang melihat point dua (2) yang mengatakan “bagi warga yang merayakan Natal dan tahun baru tidak dilakukan secara demonstratif yang mengganggu perasaan umat lain dan mengganggu ketertiban umum serta menyampaikan kepada pihak yang terkait sesuai ketentuan berlaku”. 

Point dua (2) tersebut dianggap sangat berpotensi terhadap konflik umat beragama di Kota Malang karena perayaan Natal oleh umat Katolik dan Protestan akan ditafsir sebagai biang munculnya demonstrasi-demonstrasi di Kota Malang menyongsong Natal dan tahun baru yang mengganggu perasaan umat lain.

“Bahwa pernyataan Walikota Malang dan Klarifikasi dari Kabid Humas Pemkot Malang sangat absurd yang menilai perayaan Natal dan tahun baru adalah dua perayaan yang substansinya sama yakni hura-hura sehingga mengganggu umat lain dan harus mendapat izin,” tegas PMKRI Malang dalam surat yang diterima verbivora.com. Senin, 24/12.

PMKRI Malang menilai isi surat himbauan Walikota Malang sangat provokatif dimana umat beragama lain akan menjadikan himbauan Walikota Malang sebagai dalil membubarkan perayaan Natal jika mengganggu perasaan umat beragama lain tanpa izin.

Di lain hal, PMKRI Malang menilai adanya idikasi otoritatif Pemkot Malang karena surat himbauan tersebut dikeluarkan tanpa didahului dengan rembuk bersama lembaga resmi agama lain. “PMKRI Cabang Malang menilai adanya indikasi otoritatif pemerintah Kota Malang dengan tidak menghadirkan lembaga resmi Gereja Katolik dan Gereja Protestan dan lembaga resmi agama lain guna merumuskan sebuah consensus bersama,” ujar PMKRI Malang dalam surat bernomor 069/DPC/III-F/12/2018.

Terkait sikap Walikota yang dinilai provokatif dan otoritatif tersebut, PMKI Malang menegaskan bahwa, UUD 1945 telah menjamin kebebasan beragama bagi warga negara dan negara hadir untuk melindungi bukan untuk memprovokasi.

Berdasarkan keberatan dan pandangan PMKRI Malang terhadap Walikota yang terkesan ketidakberpihakannya terhadap umat Katolik dan Kristen yang sedang dalam momentum perayaan ini, PMKRI Malang dalam suratnya meminta Walikota Malang untuk; Pertama, meralat surat edaran yang dinilai mendiskreditkan umat Nasrani. 

Kedua, meminta maaf kepada umat Nasrani kususnya dan Warga Kota Malang umumnya. Ketiga, kepada Walikota Malang agar tidak mengulangi diksi yang sama dan sejenis pada perayaan Natal dan tahun-tahun yang akan datang. Keempat, melakukan hearing guna mendengar pendapat dari lembaga resmi keagamaan.

Surat keberatan DPC PMKRI Malang  bernomor 069/DPC/III-F/12/2018 pertanggal 23 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kornelis Kedaman, S.Pd selaku Plt. Ketua Presidium dan Sekretaris Jenderal, Emanuel Lama Tokan tersebut ditujukkan langsung kepada Walikota Malang dengan tembusan kepada Presiden Joko Widodo, Kemendagri dan Gubernur Provinsi Jawa Timur.*