Perubahan Untuk Perbaikan

BAGIKAN:

Ket. Alboin Samosir (Foto: Istimewa)

Oleh Alboin Samosir*

Pemilihan umum merupakan metode yang sampai saat ini masih digunakan oleh Indonesia dalam proses pergantian kekuasaan baik di  bidang legislatif maupun di eksekutif.  Perjalanan proses pemilihan umum telah banyak mengalami pasang surut semenjak pemilihan umun tahun tahun 1955. Gonta-ganti peraturan sepertinya sudah menjadi hidangan wajib setiap kita akan memulai pemilu, dimulai dari UU No 27 Tahun 1953 sampai yang sekarang, UU No 7 Tahun 2017.

Disetiap pergantian regulasi itu selalu lahir polemik, selalu ada pro-kontra begitu juga dengan undang undang pemilu yang kita pakai saat ini. Mulai dari permasalahan presidensial threshold, parliamentary threshold, dan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak. Dan yang paling banyak menyita perhatian kita adalah dampak dari pemilihan serentak ini yakni, banyak petugas KPPS yang jadi korban akibat kelelahan saat rekapitulasi suara.

Saat Undang-undang ini disahkan, banyak pihak yang sudah mengantri di depan pintu Mahkamah Konstitusi untuk segera mengajukan judicial review terkait permasalahan beberapa pasal misalnya pasal 222, yakni pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Pasal ini dianggap membatasi hak konstitusional bagi mereka yang ingin mengabdikan diri sebagai pemegang pucuk pimpinan di Indonesia. 

Ambang batas 20 persen suara di perlemen dianggap berlebihan dan bertentangan dengan pasal 6A Ayat (2) yang membuka kesempatan secara luas bagi siapa pun yang ingin menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Mengingat juga pemilihan umum kali ini diadakan serentak maka banyak kalangan menilai tidak tepat menggunakan perolehan suara di pemilihan sebelumnya, karena akan ada saja hasil diluar dugaan. Banyak kalangan juga beranggapan dengan presidensial threshold 20 persen berpotensi untungkan petahana.

Yang sepakat dengan ambang batas pencalonan presiden 20 persen bukan tanpa perlawanan. Menurut mereka adanya ambang batas 20 persen akan memperkuat ketatanegaraan kita yang notabene menganut sistem presidensial. Karena dalam setiap kebijakannya presiden dirasa perlu memiliki kekuatan yang cukup di parlemen untuk menggolkan beberapa kebijakan penting dan juga akan membantu stabilitas presiden dari intervensi parlemen.

Beberapa hari menjelang pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi selaku lembaga tinggi peradilan negara yang memiliki kekuatan final dan mengikat membuat para penguji yang terdiri dari lembaga maupun perseorangan harus gigit jari. Pasalnya, semua gugatan yang diajukan ditolak oleh Mahkamah konstitusi. Mahkamah konstitusi beranggapan dengan adanya presidensial threshold 20 persen akan memperkuat posisi presiden di negara yang menganut sistem presidensial. Jelas, anggapan itu masih belum menjadi jawaban dari gugatan yang diajukan oleh penguji namun, apapun itu wajib hukumnya menaati putusan dari MK.

Tidak hanya bermasalah di presidensial threshold namun, permasalahan itu tampak ketika pemilihan umum serentak ini selesai diadakan. Permasalahan itu nampak ketika banyak meregang nyawa petugas di beberapa daerah akibat kelelahan dalam proses rekapitulasi suara. Menurut laman resmi KPU tercatat ada sekita 225 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya dirawat di rumah sakit.

Yang menjadi pertanyaan kita bersama yakni, apakah memang hal ini tidak mampu diprediksi oleh penyelenggara atau memang penyelenggara beranggapan proses penghitungan ini akan sama saja dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Sudah menjadi budaya di negeri ini segala sesuatu tidak pernah berpikir secara matang. Trial and error sudah menjadi hal yang wajar.

Penyematan pahlawan demokrasi ataupun pahlawan pemilu bagi para KPPS ataupun pihak terlibat lainnya menurut saya sah-sah saja dan sudah sepatutnya pemerintah menghargai pengorbanan mereka dengan apresiasi yang tinggi. Namun, bila kita melihat dari segi sistem dan regulasi yang berlaku mereka menjadi korban dari sistem yang tidak mampu memprediksi dan mewaspadai kemungkinan serta dampak dari pemilu serentak ini yang konon katanya demi efektifitas dan efisiensi.

Berkaca dari semua kejadian tersebut proses undang-undang nomor 7 tahun 2017 harus segera dievalausi. Perubahan regulasi harus segera diwacanakan. Menurut penulis, alasan efektifitas dan penghematan anggaran tidaklah jauh lebih penting dibandingkan ratusan nyawa yang telah dikorbankan. Begitu juga dengan metode pengitungan yang masih tradisional harus segara diganti. E-VOTE atau memilih secara elektronik, sedikit banyak akan membantu permasalahan ini.

Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Begitu juga dengan sistem pemilu kita kali ini harus segera diubah agar tidak ada lagi pihak yanng dirugikan dan terciptanya bonum commune (kebaikan bersama). Gonta-ganti regulasi tidak akan menggaransi kepada kita akan terciptanya pemimpin yang baik, amanah, dan negarawan namun, sebagai civil society perlu hadir dan mengawalnya.  Yang harus kita kawal dalam perubahan regulasi ini yakni, agar dalam perumusan setiap pasal tidak disematkan kepentingan pribadi, golongan, ataupun kepentingan partai melainkan kepentingan bangsa ini dengan harapan melalui sistem yang kita kawal bersama akan lahir pemimpin yang mampu menjawab tantangan bangsa hari ini dan masa depan.

*Penulis adalah Ketua Presidium PMKRI Cabang Pematangsiantar

KOMENTAR

Nama

#Kita_Indonesia,19,#Pilpres2019,4,#RUUPesantrendanPendidikanKeagamaan.,1,Aceh utara,1,afrika,1,Agama,1,Agus,1,Agustina Doren,3,Ahok,4,Aksi 2 Desember,1,Aksi Damai,1,Aktivis,2,Alboin Samosir,1,Alfred R. Januar Nabal,1,Amandemen,1,Amnesti,1,Anas,1,Anastasia Rosalinda,1,Anastasia Rosalinda B,1,ANBTI,1,Andre Pareira,1,Angelo Wake Kako,1,Anies,2,Anies-Sandi,1,Anis Baswedan,1,Apel Kebangsaan,1,Artikel,11,AS,3,B ERITA PMKRI,1,BADJA NTT,1,Bandung,1,Banjarmasin,1,Bara Pattyradja,2,Bayi,1,Beijing,1,Beijng,1,bencana alam NTT,1,Berita,2,berita PMKRI,2,Berita PMKRI Kupang,2,Berita PMKRI Pusat,16,Berita PMKRI Ruteng,2,Berita PMKRI Samarinda,2,Bhumibol,1,Bogor,2,Bogor Tolak Khilafah,1,Bone,1,BPKP,1,Buaya,1,Bunda,1,Buni yani,1,Bupati Lembata,1,Cagub,1,Cegah Radikalisme,3,Cerpen,3,Chrisantus Nana,1,cina,1,Cipayung Plus,1,covid-19,2,Daerah,35,Demo Susulan,1,Demokrasi,5,Den Haag,1,Denpasar,1,Densus Tipikor,1,Desa Bantala,1,desa takarai,1,Desak,1,Dhani,1,Dialog,1,Dibekap,1,Dibenturkan,1,Diciduk,1,dies natalis pmkri,1,Diplomasi,1,Dipolisikan,1,Dirjen Bimas Katolik,1,Disintegrasi Bangsa,1,diskusi pancasila,1,Ditangkap,4,Ditendang,1,Diteror,1,Djarot,1,DPD,4,DPD-RI,1,DPR RI,1,DPRD NTT,1,Dukun,1,Duta Genre,1,Efraim Mbomba Reda,1,Ekologi,1,Eksekusi,1,Epenk Djawang,2,Era 4.0,1,Erens Holivil,1,ESDM,1,Fahri,1,Febby Siharina,1,Filipina,1,Flores Timur,2,Florianus Herminus Mau,1,Fokus,9,Freeport,2,Gabriel Toang,1,Gadungan,1,Geert Wilder,1,Gempa Lombok,6,Gempa NTB,3,Gempa Palu,3,Gempa Palu #Kita_Indonesia,4,Glen Fredly,1,GMKI Makassar,1,GMNI Makassar,1,GMNI Sumut,2,GP Ansor,1,Gratifikasi,1,Greget,1,GUSDURian,1,Gusma,1,Habib Riziq,1,Habibie,1,Hacker WhatsApp,1,HAITI,1,Hari HAM,5,Hari Kartini,3,Hari Pahlawan,3,Hari Valentine,1,Hillary,1,Hillary Clinton,1,HIMAPEN JABODETABEK,1,Hindari Kriminalisasi,1,Hoax,1,Human Trafficking,2,ICRP,1,ICW,1,Ignatius Pati Ola,1,IKASANTRI,2,Impor Garam,1,india,1,inggris,1,Intan,1,Intelijen,1,Internasional,49,Irak,4,IrmanGusman,3,ISIS,1,Islamophobia,1,Israel,1,Istri Dimas kanjeng,1,Jaga Toleransi,1,Jajak Pendapat,1,Jakarta,23,Jembatan Waima,1,JEMI BERE,1,Jipik,1,Jokowi,4,Jokowi.,1,Jurnalistik,1,Kabar PMKRI Maumere,4,Kabar IMCS,1,Kabar PMKRI,11,Kabar PMKRI Ambon,3,Kabar PMKRI Bogor,1,Kabar PMKRI Bogor.,1,kabar PMKRI Denpasar,1,Kabar PMKRI Jambi,1,Kabar PMKRI Makassar,5,Kabar PMKRI Malang,2,Kabar PMKRI Mataram,1,Kabar PMKRI Nasional,1,Kabar PMKRI Nias,2,Kabar PMKRI Palopo,1,Kabar PMKRI Pekanbaru,5,Kabar PMKRI Pematangsiantar,4,Kabar PMKRI Pontianak,1,Kabar PMKRI Ruteng,5,Kabar PMKRI Samarinda,4,Kabar PMKRI Sintang,1,Kabar PMKRI Yogyakarta,2,Kabinet Indonesia Maju,1,Kalbar,1,Kalimantan Selatan,2,KALTENG,1,Kampanye,2,Kapolda,1,Kapolda Metro Jaya,1,Kapolri,3,Kasidi,1,katedral makasar,3,Katolik,1,Keberagaman #KitaIndonesia,1,Kebhinekaan,2,Kejari,1,kejati bengkulu,1,Kekerasan Militer,1,Kekerasan Seksual,1,Kembalikan,1,Kemenag,1,Kemendes PDTT,1,Kemenkumham,2,Kesehatan,2,Khawatir MUI Ditunggangi,1,Kita Indonesia,16,KKB,1,Kominfo,18,Komnas HAM,2,Komnas Perempuan,1,kompas media,1,Komputer,1,koneksi internet,1,KontraS,2,Korupsi,2,KPK,4,KPU,1,KSR,1,KWI,1,LAMPUNG,3,Larantuka,1,Lembaga Kajian PP PMKRI,1,Lembaga Negara,1,lembaga otsus papua,1,Lidya Sartono,1,LIPI,1,LKK,1,Logo PMKRI,1,Lulung,1,Mabim PMKRI Pontianak,1,Mahasiswa Papua,2,Mahmudi,1,Majelis Adat Dayak,1,Makasar,2,Makassar,1,malaka,1,Malang,1,MANGGARAI,1,Mario Fernandez,1,Mario Yosryandi Sara,2,Mars Wera,1,Maruarar Sirait,1,Marz Wera,1,Mata Rakyat,1,MEA,1,Megawati,1,meksiko,1,Menag,1,Menhan,1,Menkominfo,8,Menlu Tongkok,1,Michell Rompis,1,Militan,1,Militer,1,MPAB,3,MPAB PMKRI Ruteng,1,MPAB/MABIM,1,Muchdi,1,Munir,1,Mutilasi,1,Myanmar,8,Nagekeo,1,Narkoba,1,Nasional,221,Natal 2018,1,Natal Bersama Kota Bogor.,1,Natalius Pigai,1,Nawacita Jokowi,2,Nawacita Jokowi Gagal,1,New York,3,Ngada,1,NKRI,1,NTT,2,NU,1,Obama,1,Okto Nahak,1,OMK,1,Opini,100,Orang Muda,1,Ormas,1,Otsus,2,otsus papua,2,Ovin Gili,1,Padang,1,Papua,7,Parade Bhineka Tunggal Ika,1,Pariwisata,1,Parno S. Mahulae,1,Partai Demokrat,2,Partai Komunis,1,Patung Buddha,1,Paulus Gemma Galgani,1,Paus,2,Paus Fransiskus,2,PBB,1,PDIP,1,Peduli Kemanuisan.,1,Pembangunan,1,Pemboman,2,Pemkot Malang,1,PEMPROV DKI JAKARTA,1,Penangguhan,1,Pendidikan,2,Penembakan Anggota PMKRI,1,Perbedaan,1,Perbup,1,Perempuan,1,Pesan Prabowo,1,PHPT PP PMKRI,1,Pilkada,4,Pilkada Damai,1,Pilkada Jakarta,2,Pilpres 2019,5,Pilpres2019,5,PK Makassar,1,PKB,1,PLTP Mataloko,1,PMII,1,PMKRI,103,PMKRI Alor,1,PMKRI Ambon,3,PMKRI ATAMBUA,1,PMKRI Balikpapan,1,PMKRI Bandar Lampung,3,PMKRI Banjarmasin,1,PMKRI Batam,1,PMKRI Bengkulu,10,PMKRI Bogor,1,PMKRI Cabang Ngada,1,PMKRI Calon Cabang Sambas,1,PMKRI Denpasar,1,PMKRI Ende,3,PMKRI Gorontalo,1,PMKRI Jajakan Gowa,2,PMKRI Jakarta Pusat,10,PMKRI Jakarta Timur,1,PMKRI Jambi,3,PMKRI Jayapura,1,PMKRI Jogja,1,PMKRI Juara,1,PMKRI Kapuas Hulu,1,PMKRI Kendari,3,PMKRI Kupang,12,PMKRI Lampung,1,PMKRI Langgur,2,PMKRI Larantuka,1,PMKRI Madiun,1,PMKRI Makassar,14,pmkri malaka,2,PMKRI Malang,6,PMKRI Manado,4,PMKRI Mataram,1,PMKRI Maumere,15,PMKRI Medan,4,PMKRI Nias,1,PMKRI Padang,1,Pmkri palangka Raya,3,Pmkri palangkaraya,2,PMKRI Palembang,6,PMKRI Palopo,3,PMKRI Palu,1,PMKRI Papua,1,PMKRI Peduli,6,PMKRI Pematangsiantar,2,PMKRI Pontianak,1,PMKRI Samarinda,7,PMKRI Sambas,1,PMKRI Saumlaki,1,PMKRI Siantar,5,PMKRI Sibolga,1,PMKRI Sungai Raya,2,PMKRI Surakarta,2,PMKRI Timika,1,PMKRI Timor,1,PMKRI Tomohon,1,PMKRI Tondano,4,PMKRI Toraja,5,PMKRI Tual,1,PMKRI Yogyakarta,1,PMRI Ende,1,PNS,1,Polemik UPR,1,Polisi,3,Politik,11,Politisasi SARA,1,POLRI,1,POLTEK Kupang,1,PP GMKI,1,PP PMKRI,27,Presiden,1,Press Release,5,Pribumi,1,Profil,4,Prolegnas,1,Prostitusi Online,2,Puisi,15,Pungli,1,Putin,1,Radikalisme,1,Raja,1,RAKERNAS,1,RAKERNAS PMKRI,3,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi Hari Kartini,2,Regional,163,Rendi,1,Rendy Stevano,2,Restu Hapsari,1,Rikard Djegadut,1,Rinto Namang,1,Risma,1,Rizieq,2,Robertus Dagul,4,Rudal,1,Rumah,1,Rusia,1,RUU PKS,1,Sakinem,1,salman khan,1,Samarinda,3,Samarinda.,1,Sandiaga,1,satelit 6G,1,Seribu Lilin,1,Setya Novanto,2,Siaran Pers,3,SIKKA,2,Sistem,1,Siti Zuhro,1,Somalia,1,SPI,1,Stop Kekerasan Terhadap Perempuan,1,Strategi,1,Sukmawati,1,sulawesi barat,1,Sulawesi Selatan,2,Suriah,1,Survei,1,Swedia,1,Tahan Ahok,1,Tahun Baru 2019,1,Tanjung Balai,1,Tedy Ndarung,1,telegram kapolri,1,Teologi Maut,1,Tepo Seliro,1,Teresa,1,Terorisme,3,Thomas Tukan,2,Thomson Sabungan Silalahi,1,TKW,1,TNI,3,Tolak HTI,2,Tomson Silalahi,1,Tondano,1,toraja,1,Transaksi,1,Trump,3,Tumor Ganas,1,Turnamen Futsal,1,Uang,1,UNDANA Kupang,1,Unipa Maumere,2,Uskup Kupang,1,UU ITE,1,Vaksin,3,Vatikan,6,Vebivorian,1,Verbivorian,8,Verbivorian. PMKRI Jakarta Pusat,2,Wali Kota,1,WaliKota,1,Wanita Berjilbab,1,Wartawan,1,Wartawan TEMPO,1,WhatsApp,1,WHO,1,Wikileaks,1,Wiranto,1,Wuhan,1,Xi Jimping,1,Yensiana,1,Yogen Sogen,4,
ltr
item
Verbivora.com: Perubahan Untuk Perbaikan
Perubahan Untuk Perbaikan
Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Begitu juga dengan sistem pemilu kita kali ini harus segera diubah agar tidak ada lagi pihak yanng dirugikan dan terciptanya bonum commune (kebaikan bersama). Gonta-ganti regulasi tidak akan menggaransi kepada kita akan terciptanya pemimpin yang baik, amanah, dan negarawan namun, sebagai civil society perlu hadir dan mengawalnya
https://4.bp.blogspot.com/-tew6dcps-Nw/XMZ5igmuW1I/AAAAAAAAADo/ZixuN4ziYYkdnsXZFEsUqH5olMVa2-hCQCEwYBhgL/s640/siantar.jpeg
https://4.bp.blogspot.com/-tew6dcps-Nw/XMZ5igmuW1I/AAAAAAAAADo/ZixuN4ziYYkdnsXZFEsUqH5olMVa2-hCQCEwYBhgL/s72-c/siantar.jpeg
Verbivora.com
https://www.verbivora.com/2019/04/perubahan-untuk-perbaikan.html
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/2019/04/perubahan-untuk-perbaikan.html
true
1552102979589694575
UTF-8
Semua postingan Belum ada postingan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal Balas Delete Oleh Home HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP SEARCH SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan postingan yang Anda cari Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Follower Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy