KSR Komda VIII PMKRI, Gali Dampak Perpindahan Ibukota Negara ke Kalimantan

BAGIKAN:

Ket. Komda VIII didampingi ketua presidium PMKRI Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda saat menggelar konferensi pers hasil KSR KOMDA VII

SAMARINDA, VERBIVORA.COM- Konferensi Studi Regional (KSR) Komisariat Daerah (KOMDA) VIII (Kaltim, Kalteng, Kalsel) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santo Thomas Aquinas Tahun 2019 telah selesai digelar.

Forum kajian ilmiah yang juga merupakan pendidikan formal berjenjang dalam internal PMKRI ini mengangkat tema "Dampak Ekologi, HAM dan Sosial Budaya Terhadap Daerah Calon Ibukota Negara" digelar di Aula Keuskupan Agung Samarinda selama 5 hari dan ditutup pada hari ini Sabtu, 7 September petang.

Peserta KSR ini berjumlah 25 orang, merupakan kader-kader terbaik dari Regio VIII, 8 orang delegasi PMKRI Cabang Palangkaraya, 5 orang delegasi PMKRI Cabang Banjarmasin dan 12 orang delegasi PMKRI Cabang Samarinda juga sebagai tuan rumah kegiatan.

Kegiatan diawali dengan Misa Pembukaan yang dipimpin oleh Pastor Claudius dan Sidang Kehormatan yang dipimpin langsung oleh Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI, Prudensius Dhager Sarane, Senin 2/9.

Dilanjutkan Seminar Nasional pada hari Selasa sekaligus pembukaan secara resmi oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Samarinda, Mgr. Yustinus Harjosusanto serta Asisten III Pemerintah Provinsi Kaltim, Fathul Halim.

Adapun narasumber dalam seminar adalah Bernaulus Saragih, akademisi kehutanan Kaltim, Jhon Muhammad, aktivis HAM, Roedy Haryo Widjono, budayawan Kaltim, Perwakilan Bappenas dan Ketua Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo serta Charles Siahaan, Jurnalis Senior Kaltim yang dipercaya sebagai moderator.

Bernaulus Saragih, salah satu narasumber seminar mengatakan, walaupun belum ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang pasti pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan akan berdampak pada lingkungan.

Lokasi yang dipilih untuk dijadikan Ibukota tuturnya, merupakan daerah yang dikelilingi hutan dan akan memakan anggaran yang banyak, apabila hutan yang dijadikan Ibukota tersebut digusur maka akan berdampak pada berkurangnya mata air yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Sementara Roedy Haryo Widjono, budayawan Kaltim yang juga menjadi narasumber seminar, lebih menekankan pada pengembalian aset alam dan budaya leluhur Kalimantan yang telah rusak.

Kegiatan diteruskan dengan Focuss Group Discution (FGD) oleh seluruh peserta yang telah dibagi menjadi 3 komisi yaitu Komisi Ekologi, Komisi HAM dan Komisi Sosial Budaya. Hasil FGD dari masing-masing komisi kemudian dibahas dalam sidang pleno dan menghasilkan rekomendasi. Kegiatan ditutup dengan Konferensi Pers dan Sidang Penutupan.

Dalam konferensi persnya, Raja Ivan Sihombing, Komisaris Daerah Regio VIII, mengatakan rekomendasi dari KSR ini selanjutnya akan disampaikan ke Pemerintah Daerah setempat dan Presiden Republik Indonesia melalui Bappenas, juga akan dibawa dalam forum yang lebih tinggi di PMKRI yaitu Konferensi Studi Nasional (KSN) yang digelar di Kota Kupang, 18 September mendatang.

Hasil Rekomendasi KSR Komda VIII PMKRI

Berikut ini adalah rekomendasi yang dihasilkan dalam Konferensi Studi Regional (KSR) Komisariat Daerah Regio VIII PMKRI,

Komisi Ekologi
1. Dalam pemindahan ibu kota Negara, pemerintah harus memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan berdasarkan undang – undang no. 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2. Mendorong pemerintah melalui (BAPPENAS) untuk membuat desain ibu kota negara berlandaskan green city

3. Mendorong pemerintah untuk membuat turunan undang – undang yang menjelaskan secara spesifik mengenai perlindungan obat tradisional berdasarkan undang – undang no.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

4. Menekan pemerintah pusat untuk memperhatikan kekayaan alam daerah penyangga ibukota negara
5. Meminta pemerintah daerah agar menyelesaikan permasalahan ekologi yang sedang terjadi,dengan menutup lubang tambang dan mereboisasi kembali hutan di Kaltim, Kalsel, dan Kalteng yang saat ini sudah rusak

Komisi HAM

1. Mendorong pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan ketenagaakerjaan yang berkualitas , baik di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. (berdasarkan UU No 39 tahun 1999  HAM BAB III Pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 tentang Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia)

2. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan keamanan kepada masyarakat adat dan pendatang. (berdasarkan UU No 39 tahun 1999 HAM Pasal 29 Ayat 1 tentang Hak Atas Rasa Aman, Pasal 40 dan Pasal 41 Ayat 1 Tentang Hak Atas Kesejahteraan)

3. Mendorong pemerintah untuk mensosialisasikan betapa pentingnya nota kesepahaman (MOU) antara masyarakat adat dan perusahaan (dibawah naungan pemerintah) terkait penyediaan lowongan pekerjaan. (berdasarkan UU HAM No 39 tahun 1999  BAB III Pasal 12 tentang Hak Mengembangkan Diri)

4. Meminta agar Pemerintah  memperhatikan hak masyarakat  adat dan memperketat perijinan perusahaan-perusahaan yang masuk ke Kalimantan serta merevisi / mencabut UU  dan peraturan daerah yang tidak berpihak kepada masyarakat adat. (berdasarkan UU Dasar 1945 Pasal 18 (B) ayat 2, UU HAM No 39 tahun 1999 BAB II Pasal 6 ayat 1 dan 2 tentang Asas-Asas Dasar, Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang Hak Atas Rasa Aman, Pasal 44 Tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan)

5. Meminta pemerintah tidak melibatkan TNI/POLRI dalam pembebesan lahan  yang akan di jadikan daerah ibu kota negara diluar tanah milik negara  dan lebih melakukan pendekatan sosial dengan melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan agama. (berdasarkan UU  no 39 tahun 1999 pasal 29 ayat 1tentang hak atas rasa aman)

Komisi Sosial Budaya

1. Meminta agar pemerintah untuk mengakui serta menjaga keberadaan kepercayaan suku asli daerah Kalimantan yaitu kaharingan
(Pasal 28E ayat(2) UUD 1945 “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan” Pasal  28i ayat(1) UUD 1945 “ bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia” Pasal 29 ayat(2) UUD 1945 “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama”)

2. Meminta pemerintah Manjadikan kebudayaan dayak sebagai mata pelajaran wajib dalam pendidikan di Kalimantan
UUD 1945 Pasal 32 ayat (1)
“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”
UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia

3. Meminta pemerintah pusat/daerah lebih menonjolkan budaya masyarakat adat dengan cara mengadakan festival kebudayaan, dengan catatan tidak menghilangkan makna dan mengurangi substansi yang sesungguhnya dari kebudayaan masyarat adat itu sendiri

4. Mewajibkan pemerintah agar pembangunan infrastruktur (pemerintahan, bisnis maupun fasilitas umum) yang dilakukan di Lokasi Ibu Kota Negara maupun di provinsi penyangga harus bernuansa Dayak serta tidak membangun fasilitas umum yang bernuansa keagamaan

5. Meminta Pemerintah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat adat dan wajib menghormati serta menghargai segala hal yang berhubungan dengan tradisi masyarakat adat di wilayah Ibu Kota Negara.

6. Meminta pemerintah untuk menjadikan batik khas kalimantan sebagai seragam wajib dikenakan oleh Aparatur Sipil Negara dan pelajar di seluruh kalimantan pada hari tertentu

KOMENTAR

Nama

#Kita_Indonesia,19,#Pilpres2019,4,#RUUPesantrendanPendidikanKeagamaan.,1,Aceh utara,1,afrika,1,Agama,1,Agus,1,Agustina Doren,3,Ahok,4,Aksi 2 Desember,1,Aksi Damai,1,Aktivis,2,Alboin Samosir,1,Alfred R. Januar Nabal,1,Amandemen,1,Amnesti,1,Anas,1,Anastasia Rosalinda,1,Anastasia Rosalinda B,1,ANBTI,1,Andre Pareira,1,Angelo Wake Kako,1,Anies,2,Anies-Sandi,1,Anis Baswedan,1,Apel Kebangsaan,1,Artikel,11,AS,3,B ERITA PMKRI,1,BADJA NTT,1,Bandung,1,Banjarmasin,1,Bara Pattyradja,2,Bayi,1,Beijing,1,Beijng,1,Berita,2,berita PMKRI,2,Berita PMKRI Kupang,2,Berita PMKRI Pusat,16,Berita PMKRI Ruteng,2,Berita PMKRI Samarinda,2,Bhumibol,1,Bogor,2,Bogor Tolak Khilafah,1,Bone,1,BPKP,1,Buaya,1,Bunda,1,Buni yani,1,Bupati Lembata,1,Cagub,1,Cegah Radikalisme,3,Cerpen,3,Chrisantus Nana,1,cina,1,Cipayung Plus,1,covid-19,2,Daerah,35,Demo Susulan,1,Demokrasi,5,Den Haag,1,Denpasar,1,Densus Tipikor,1,Desa Bantala,1,desa takarai,1,Desak,1,Dhani,1,Dialog,1,Dibekap,1,Dibenturkan,1,Diciduk,1,Diplomasi,1,Dipolisikan,1,Dirjen Bimas Katolik,1,Disintegrasi Bangsa,1,Ditangkap,4,Ditendang,1,Diteror,1,Djarot,1,DPD,4,DPD-RI,1,DPR RI,1,DPRD NTT,1,Dukun,1,Duta Genre,1,Efraim Mbomba Reda,1,Ekologi,1,Eksekusi,1,Epenk Djawang,2,Era 4.0,1,Erens Holivil,1,ESDM,1,Fahri,1,Febby Siharina,1,Filipina,1,Flores Timur,2,Florianus Herminus Mau,1,Fokus,9,Freeport,2,Gabriel Toang,1,Gadungan,1,Geert Wilder,1,Gempa Lombok,6,Gempa NTB,3,Gempa Palu,3,Gempa Palu #Kita_Indonesia,4,Glen Fredly,1,GMKI Makassar,1,GMNI Makassar,1,GMNI Sumut,1,GP Ansor,1,Gratifikasi,1,Greget,1,GUSDURian,1,Gusma,1,Habib Riziq,1,Habibie,1,Hacker WhatsApp,1,HAITI,1,Hari HAM,5,Hari Kartini,3,Hari Pahlawan,3,Hari Valentine,1,Hillary,1,Hillary Clinton,1,HIMAPEN JABODETABEK,1,Hindari Kriminalisasi,1,Hoax,1,Human Trafficking,2,ICRP,1,ICW,1,Ignatius Pati Ola,1,IKASANTRI,2,Impor Garam,1,india,1,inggris,1,Intan,1,Intelijen,1,Internasional,49,Irak,4,IrmanGusman,3,ISIS,1,Islamophobia,1,Israel,1,Istri Dimas kanjeng,1,Jaga Toleransi,1,Jajak Pendapat,1,Jakarta,23,Jembatan Waima,1,JEMI BERE,1,Jipik,1,Jokowi,4,Jokowi.,1,Jurnalistik,1,Kabar PMKRI Maumere,4,Kabar IMCS,1,Kabar PMKRI,11,Kabar PMKRI Ambon,3,Kabar PMKRI Bogor,1,Kabar PMKRI Bogor.,1,kabar PMKRI Denpasar,1,Kabar PMKRI Jambi,1,Kabar PMKRI Makassar,5,Kabar PMKRI Malang,2,Kabar PMKRI Mataram,1,Kabar PMKRI Nasional,1,Kabar PMKRI Nias,2,Kabar PMKRI Palopo,1,Kabar PMKRI Pekanbaru,5,Kabar PMKRI Pematangsiantar,4,Kabar PMKRI Pontianak,1,Kabar PMKRI Ruteng,5,Kabar PMKRI Samarinda,4,Kabar PMKRI Sintang,1,Kabar PMKRI Yogyakarta,2,Kabinet Indonesia Maju,1,Kalbar,1,Kalimantan Selatan,2,Kampanye,2,Kapolda,1,Kapolda Metro Jaya,1,Kapolri,3,Kasidi,1,katedral makasar,3,Katolik,1,Keberagaman #KitaIndonesia,1,Kebhinekaan,2,Kejari,1,kejati bengkulu,1,Kekerasan Militer,1,Kekerasan Seksual,1,Kembalikan,1,Kemenag,1,Kemendes PDTT,1,Kemenkumham,2,Kesehatan,2,Khawatir MUI Ditunggangi,1,Kita Indonesia,16,Kominfo,18,Komnas HAM,2,Komnas Perempuan,1,kompas media,1,Komputer,1,koneksi internet,1,KontraS,2,Korupsi,2,KPK,4,KPU,1,KWI,1,LAMPUNG,2,Larantuka,1,Lembaga Kajian PP PMKRI,1,Lembaga Negara,1,Lidya Sartono,1,LIPI,1,LKK,1,Logo PMKRI,1,Lulung,1,Mabim PMKRI Pontianak,1,Mahasiswa Papua,2,Mahmudi,1,Majelis Adat Dayak,1,Makasar,2,Makassar,1,malaka,1,Malang,1,MANGGARAI,1,Mario Fernandez,1,Mario Yosryandi Sara,2,Mars Wera,1,Maruarar Sirait,1,Marz Wera,1,Mata Rakyat,1,MEA,1,Megawati,1,meksiko,1,Menag,1,Menhan,1,Menkominfo,8,Menlu Tongkok,1,Michell Rompis,1,Militan,1,Militer,1,MPAB,3,MPAB PMKRI Ruteng,1,MPAB/MABIM,1,Muchdi,1,Munir,1,Mutilasi,1,Myanmar,8,Nagekeo,1,Narkoba,1,Nasional,218,Natal 2018,1,Natal Bersama Kota Bogor.,1,Natalius Pigai,1,Nawacita Jokowi,2,Nawacita Jokowi Gagal,1,New York,3,Ngada,1,NKRI,1,NTT,2,NU,1,Obama,1,Okto Nahak,1,OMK,1,Opini,97,Orang Muda,1,Ormas,1,Otsus,2,otsus papua,2,Ovin Gili,1,Padang,1,Papua,6,Parade Bhineka Tunggal Ika,1,Pariwisata,1,Parno S. Mahulae,1,Partai Demokrat,2,Partai Komunis,1,Patung Buddha,1,Paulus Gemma Galgani,1,Paus,2,Paus Fransiskus,2,PBB,1,PDIP,1,Peduli Kemanuisan.,1,Pembangunan,1,Pemboman,2,Pemkot Malang,1,PEMPROV DKI JAKARTA,1,Penangguhan,1,Pendidikan,2,Penembakan Anggota PMKRI,1,Perbedaan,1,Perbup,1,Perempuan,1,Pesan Prabowo,1,PHPT PP PMKRI,1,Pilkada,4,Pilkada Damai,1,Pilkada Jakarta,2,Pilpres 2019,5,Pilpres2019,5,PK Makassar,1,PKB,1,PLTP Mataloko,1,PMII,1,PMKRI,100,PMKRI Alor,1,PMKRI Ambon,3,PMKRI ATAMBUA,1,PMKRI Balikpapan,1,PMKRI Bandar Lampung,3,PMKRI Banjarmasin,1,PMKRI Batam,1,PMKRI Bengkulu,10,PMKRI Bogor,1,PMKRI Cabang Ngada,1,PMKRI Calon Cabang Sambas,1,PMKRI Denpasar,1,PMKRI Ende,3,PMKRI Gorontalo,1,PMKRI Jajakan Gowa,2,PMKRI Jakarta Pusat,9,PMKRI Jakarta Timur,1,PMKRI Jambi,3,PMKRI Jayapura,1,PMKRI Jogja,1,PMKRI Juara,1,PMKRI Kapuas Hulu,1,PMKRI Kendari,2,PMKRI Kupang,11,PMKRI Lampung,1,PMKRI Langgur,2,PMKRI Larantuka,1,PMKRI Madiun,1,PMKRI Makassar,14,pmkri malaka,2,PMKRI Malang,6,PMKRI Manado,4,PMKRI Mataram,1,PMKRI Maumere,13,PMKRI Medan,2,PMKRI Nias,1,PMKRI Padang,1,Pmkri palangka Raya,2,Pmkri palangkaraya,2,PMKRI Palembang,6,PMKRI Palopo,1,PMKRI Palu,1,PMKRI Peduli,6,PMKRI Pontianak,1,PMKRI Samarinda,7,PMKRI Sambas,1,PMKRI Saumlaki,1,PMKRI Siantar,5,PMKRI Sungai Raya,1,PMKRI Surakarta,1,PMKRI Timika,1,PMKRI Tomohon,1,PMKRI Tondano,4,PMKRI Toraja,4,PMKRI Tual,1,PMKRI Yogyakarta,1,PMRI Ende,1,PNS,1,Polemik UPR,1,Polisi,3,Politik,11,Politisasi SARA,1,POLRI,1,POLTEK Kupang,1,PP GMKI,1,PP PMKRI,23,Presiden,1,Press Release,5,Pribumi,1,Profil,4,Prolegnas,1,Prostitusi Online,2,Puisi,15,Pungli,1,Putin,1,Radikalisme,1,Raja,1,RAKERNAS,1,RAKERNAS PMKRI,3,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi Hari Kartini,2,Regional,147,Rendi,1,Rendy Stevano,2,Restu Hapsari,1,Rikard Djegadut,1,Rinto Namang,1,Risma,1,Rizieq,2,Robertus Dagul,4,Rudal,1,Rumah,1,Rusia,1,RUU PKS,1,Sakinem,1,salman khan,1,Samarinda,3,Samarinda.,1,Sandiaga,1,satelit 6G,1,Seribu Lilin,1,Setya Novanto,2,Siaran Pers,3,SIKKA,1,Sistem,1,Siti Zuhro,1,Somalia,1,SPI,1,Stop Kekerasan Terhadap Perempuan,1,Strategi,1,Sukmawati,1,sulawesi barat,1,Sulawesi Selatan,2,Suriah,1,Survei,1,Swedia,1,Tahan Ahok,1,Tahun Baru 2019,1,Tanjung Balai,1,Tedy Ndarung,1,telegram kapolri,1,Teologi Maut,1,Tepo Seliro,1,Teresa,1,Terorisme,3,Thomas Tukan,2,Thomson Sabungan Silalahi,1,TKW,1,TNI,3,Tolak HTI,2,Tomson Silalahi,1,Tondano,1,Transaksi,1,Trump,3,Tumor Ganas,1,Uang,1,UNDANA Kupang,1,Unipa Maumere,1,Uskup Kupang,1,UU ITE,1,Vaksin,3,Vatikan,6,Vebivorian,1,Verbivorian,8,Verbivorian. PMKRI Jakarta Pusat,2,Wali Kota,1,WaliKota,1,Wanita Berjilbab,1,Wartawan,1,Wartawan TEMPO,1,WhatsApp,1,WHO,1,Wikileaks,1,Wiranto,1,Wuhan,1,Xi Jimping,1,Yensiana,1,Yogen Sogen,4,
ltr
item
Verbivora.com: KSR Komda VIII PMKRI, Gali Dampak Perpindahan Ibukota Negara ke Kalimantan
KSR Komda VIII PMKRI, Gali Dampak Perpindahan Ibukota Negara ke Kalimantan
Lokasi yang dipilih untuk dijadikan Ibukota tuturnya, merupakan daerah yang dikelilingi hutan dan akan memakan anggaran yang banyak, apabila hutan yang dijadikan Ibukota tersebut digusur maka akan berdampak pada berkurangnya mata air yang menjadi kebutuhan masyarakat.
https://1.bp.blogspot.com/-BP571y_qBpQ/XXSoYQfXVQI/AAAAAAAAB_4/w6rFr5PDk7gTt8AYnXHRd8AMV_JbC17ewCLcBGAs/s640/c1b43159-7f15-4b57-b121-7f471231ea04.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-BP571y_qBpQ/XXSoYQfXVQI/AAAAAAAAB_4/w6rFr5PDk7gTt8AYnXHRd8AMV_JbC17ewCLcBGAs/s72-c/c1b43159-7f15-4b57-b121-7f471231ea04.jpg
Verbivora.com
https://www.verbivora.com/2019/09/ksr-komda-viii-pmkri-gali-dampak.html
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/2019/09/ksr-komda-viii-pmkri-gali-dampak.html
true
1552102979589694575
UTF-8
Semua postingan Belum ada postingan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal Balas Delete Oleh Home HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP SEARCH SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan postingan yang Anda cari Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Follower Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy