Makassar, Verbivora.com - Sebagai upaya mengawal wacana penghapusan BBM bersubsidi jenis premium, Aliansi Mahasiswa Merdeka Peduli Rakyat melakukan Aksi Jilid II .
Aksi tersebut dilaksanakan oleh kelompok organisasi yang tergabung dalam aliansi, PMKRI Cabang Makassar, HMI MPO Cabang Makassar, dan IMM Makassar Timur, (28/102021).
Teobaldus Hemma Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Makassar Mengatakan, akan ada aksi jilid III terkait wacana penghapusan BBM bersubsi jenis premium.
"Aksi Jilid II ini meninadaklanjuti terkait RDP untuk membas substansi pengkajian wacana penghapusan BBM bersubsidi," kata Teobaldus.
Ia menilai, wacana penghapusan BBM bersupsi jenis premium sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah dan akan berpotensi pada masalah pengangguran.
"Disisilain, wacana ini sudah sejak tahun 2018, meskipun sudah diperbincangkan dipublik akan dihapus total ditahun 2022 mendatang, secara bertahap perlu dilakukan pengkajian ulang baik dari masalah amdal maupun secara regulasi harus ada koridornya, ujar Baldy.
Baca juga: Hari Tani Nasional, Aliansi Mahasiswa Peduli Petani Tegaskan Empat Tuntutan
"Saya sangat kecewa, DPRD Provinsi Sulsel tidak mau mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengkaji soal tututan kami. Sehingga dalam waktu dekat kami akan melaksanakan aksi Jilid III untuk menindaklanjuti tuntutan kami, beber Baldy kepada insan pers.
Ketua HMI MPO Cabang Makassar, Akbar melanjutkan, bahwa kebijakan penghapusan BBM bersubsidi tentu akan merugikan masyarakat.
"Kebijakan ini mesti dikaji ulang, pemerintah harus memikirkan keduanya, menyelamatkan lingkungan dan tanpa mengesampingkan perekonomian masyarakat," tutur Akbar.
"Apalagi, kita di aliansi punya kajian, misalnya dari 27 kabupaten kota yang kami survei, terdapat 85,4 persen tidak setuju dengan kebijakan penghapusan BBM subsidi ini, saya kira kami akan terus menyuarakan segala hal yang kami yakini sebagai kebenaran," lanjutnya.
Hal senada ditekankan oleh Ketua IMM Makassar Timur Muhammad Arsyad, bahwa selama DPR belum memberikan kepastian atas tuntutan mereka, maka aksi demonstrasi akan terus dilakukan untuk mendapatkan kepastian RDP.
Baca juga: Ketua PMKRI Makassar: Negara Belum Mampu Tangani Teroris di Poso
Yoris selaku koordinator lapangan mengungkapkan, kksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Merdeka Peduli Rakyat adalah aksi yang terkonsolidasi dan murni untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kelas menengah ke bawah.
"Kita ketahui bersama bahwa isu penghapusan BBM bersubsidi menuai kontroversi di masyarakat. Olehnya itu tentu ada kajian dari aliansi ini, serta dilanjutkan dengan survey dimasyarakat, kesimpulannya dari 89 responden, sebanyak 84,5 persen tidak setuju atas kebijakan penghapusan BBM bersubsidi, karena akan berdampak besar bagi segala aspek dan tentunya masyarakat kelas mengah ke bawah," terangnya.
Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Makassar Petrus Dala, menyampaikan menolak wacana yang dibuat pemerintah, apalagi di tengah Pandemi Covid-19.
Dengan demikian, Aliansi Mahasiswa Merdeka Peduli Rakyat menyatakan dengan tegas, "menolak rencana penghapusan BBM bersubsidi" dengan pertimbangan masyarakat terutama nelayan, pengemudi bentor, dan petani yang masih membutuhkan BBM bersubsidi jenis premium dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Berdasarkan Pertimbangan di atas, ada sejumlah tuntutan yang sampaikan, pertama, menolak kebijakan penghapusan BBM bersubsidi.
Kedua, mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk memfalitasi diadakanya RDP antara Aliansi Mahasiswa Merdeka Peduli Rakyat bersama pihak-pihak yang terlibat terkait dalam kebijakan penghapusan BBM bersupsidi. Ketiga, mendesak kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan terkait. *(AR)
 |
| Aliansi Mahasiswa Merdeka Peduli Rakyat melakukan Aksi Jilid II, Kamis (28/10/2021) |
KOMENTAR