PP PMKRI Minta Polda Bengkulu Bebaskan Kader PMKRI dan Petani yang Ditahan

Jakarta, Verbivora.com - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) meminta Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu untuk membebaskan kader PMKRI dan petani yang ditahan akibat tuduan pencurian kelapa sawit.

Sengketa Hak Guna Usaha (HGU) PT. Jenggalu Permai yang telah habis masa berlakunya sejak tahun 2016 lalu dan masih dikelola oleh pihak PT. Agri Andalas semakin memanas, pasalnya pada  Senin 08/11/2021.

Dimulai sekitar pukul 08:00 WIB, puluhan warga Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan. 

Aksi memanen buah kelapa sawit tersebut akhirnya ditanggapi oleh PT Agri Andalas, dengan melaporkan beberapa warga dengan tuduhan pencurian karena PT Agri Andalas beranggapan tanah eks HGU PT Jenggalu Permai sudah resmi mereka miliki. 

Baca juga: Konflik Antara Aparat dan Masyarakat Adat Terjadi Lagi, PMKRI: Bentuk Arogansi Pemerintah

Hingga berita ini diturunkan, delapan warga serta anggota PMKRI yang turut terlibat dalam kasus tersebut telah ditahan di Polda Bengkulu.

Menanggapi kejadian tersebut, PP PMKRI meminta agar Kepala Polisi Daerah Bengkulu (Kapolda Bengkulu) segera membebaskan kedelapan warga yang ditahan.

Alboin Samosir, selaku Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI mengatakan, “desakan kita meminta Polda Bengkulu untuk segera membebaskan warga bukanlah tanpa sebab, lahan eks HGU PT Jenggalu Permai ini tidak dapat diklaim oleh pihak manapun termaksud oleh PT Agri Andalas, mengingat ijin HGU-nya belum juga dikeluarkan oleh pemerintah.”

“Maka, dalil perusahaan yang mengalamatkan warga sebagai pencuri tidak tepat adanya. Sebab PT Agri Andalas juga belum dapat menunjukkan dokumen resmi tentang ijin Hak Guna Usaha. Dalam keadaan tersebut maka status lahan bersifat status quo, oleh karena itu, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun sampai pemerintah mengeluarkan ijin HGU yang resmi”, lanjut nya.

Baca juga: Tindakan Represif Aparat Terjadi Lagi, PP PMKRI: Perlu Sanksi Tegas

Alboin yang saat ditemui di Sekretariat PP PMKRI menuturkan, “aksi memanen buah kelapa sawit yang dilakukan oleh warga bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekesalan terhadap seluruh pihak terkait yang menimbulkan ketidakpastian hukum tentang kepemilikan lahan eks HGU tersebut.”

“Oleh karena itu, kiranya Polda Bengkulu dapat dangan arif dan bijaksana menanggapi kasus ini, sebab apa yang sekiranya dilakukan oleh warga adalah murni sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang terkesan tertutup dengan izin HGU dan PT Agri Andalas yang  terindikasi melaksanakan usaha perkebunan secara ilegal di eks lahan PT Jenggalu Permai,”tutupnya. *(AR)

Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI, Alboin Samosir/ist.