Kebijakan Reformasi Agraria Perlu Dievaluasi

BAGIKAN:

 

Balduinus Ventura -Aktivis PMKRI (Foto: Dok. Pribadi)

Jakarta, Verbivora.com -- Momentum hari tani nasional sebagai bentuk penghormatan negara terhadap jasa dan perjuangan para petani di Indonesia. Dalam sejarah panjang kemerdekaan Indonesia petani memiliki kontribusi yang besar. Pada era prakemerdekaan petani memiliki peranan penting dalam melawan penjajah maupun dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Pasca kemerdekaan keberadaan petani juga sangat diperlukan dalam memperjuangkan ketahanan pangan dan stabilitas kebutuhan primer rakyat.Latarbelakang lahirnya hari tani juga tak lain untuk memberikan alarm pembebasan agraria dari cengkraman kolonialisme dan imperialisme.

Pada awal kemerdekaan pemerintah republik Indonesia di bawa kepemimpinan Soekarno, menetapkan sebuah Undang-Undang No.5 tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Spirit dari Undang-Undang tersebut  untuk memberikan perlindungan terhadap petani, mengambil alih tanah petani dari tangan penjajah dan menghentikan peraktek-praktek perampasan tanah sebagai bentuk warisan penjajah.Dari situ, petani punya legitimasi dan legalitas untuk mengolah tanahnya dalam menghasilkan sesuatu yang produktif untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya secara mandiri dan  merdeka

Dalam perjalanannya spirit itu semakin lama semakin memudar, pasalnya banyak praktek-praktek yang mengangkangi eksistensi dan kedaulatan petani dalam memproduktifkan lahannya.Salah satu masalah yang paling mendasar maraknya kasus perampasan tanah untuk kepentingan Industri.Para petani dirampas lahannya untuk kepentingan para investor dan penguasa.Sementara secara sosiologis hampir mayoritas praktek perampasan tanah terjadi di masyarakat agraris.Artinya proses industrialisasi masyarakat tani dengan kekerasan berujung pada praktik perbudakan modern atau proletarisasi tanpa melihat aspek historis, sosiologis, ekologis dan ekonomis

Inkonsistensi negara dalam mewujudkan Undang-Undang No.5 tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria mengakibatkan kehidupan petani terancam.Petani tidak lagi penting dimata negara hanya karena kepentingan kelompok dan investor semata.Sementara secara historis para petani hidup dari eksplotasi lahan atau tanahnya tanpa bekerja dibawah tekanan atau ketergantungan dengan industry.Pada sisi yang lain kehadiran industry baik untuk perkebunan, pertambangan maupun untuk proyek strategis nasional tidak memberikan dampak signifakan bagi kesejahteraan bagi masyarakat luas.Industri pertambangan sekedar hadir  untuk kebutuhan investor dan penguasa dengan mengorbankan tanah bahkan nyawa manusia

Perampasan tanah masyarakat adat yang berkedok investasi melalui alat represif negara tidak hanya merusak nilai, martabat dan kehormatan petani dan masyarakat adat tetapi juga melecehkan kejernihan sejarah.Kita ketahui bersama bahwa petani punya implikasi besar dalam mewujudkan  ketahanan pangan. Pasalnya pengakuan eksistensialitas dan kedaulatan masyarakat hukum adat tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Agraria tetapi juga diatur dan diakui dalam konstitusi dalam bernegara.Pasal 18 B Undang-undang dasar 1945, dengan tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya .

Pada bagian lain,konstitusi sudah mengatur tegas pada pasal 33 ayat  (3) bumi air dan segala kekayaan yang ada didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.Secara filosofis dan paradigma konstitusional idealnya kekayaann alam yang ada di Indonesia harus dikelola oleh negara dengan memperhatikan nilai dan kepentingan rakyat bukan para investor.Kekayaan alam yang ada harus dieksploitasi negara dengan tujuan mendasar untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk petani dan masyarakat hukum adat.Petani dan masyarakat adat sebagai satu-kesatuan yang tak terpisahkan  tidak boleh diabaikan oloeh negara.

Kebijakan pemerintah terkait reformasi agraria sampai hari belum menjawab akar persoalan yang marak terjadi dimasyarakat.Hal itu dibuktikan dengan begitu banyak kasus agraria yang terjadi dan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.Reformasi agraria pada hakikatnya harus menjawab dua persoalan yang substantif baik pencegahan konflik horizontal maupun persoalan vertikal yang berdampak langsung pada perampasan agraria.Faktanya pemerintah selama ini cendrung bertendensius pada perspektif tunggal dalam hal ini berorientasi pada hal-hal administrative-yuridis.Padahal yang lebih penting dari itu pemerintah seharusnya mampu meminimalisir kasus yang basisnya vertical dalam hal ini pengusaha dan penguasa merampas tanah masyatrakat untuk kepentingan akumulasi.

Pada aspek yang lain kebijakan reformasi agraria terkesan hanya slogan belaka karena pada titik tertentu banyak hal-hal prinsipil yang berimplikasi negative pada kedaulatan agraria dan tanah masyarakat adat.Seperti data yang dilkansir oleh tirto id bahwa sekurang-kurangnya ada sekitar 104 kasus agraria sepanjang 2021.Sementara kemiskinanan menurut data BPS per ,maret 2022 didominasi oleh masyarakat pedesaan.Ini membuktikan perampasan tanah yang diaktori oleh Negara yang berselingku dengan pengusaha sebagai cerminan kolonialisasi modern.Banyak konflik agraria yang tidak jelas penyelesaiannya dan cendrung menguntungkan para investor sementara masyarakat tani hanya menjadi korban dari maraknya industrialisasi dan kapitalisasi agraria

Rakyat berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan petani dan konsisten dalam mengawal dan menindak tegas para mafia tanah dan para investor yang mengangkangi kedaulatan masyarakat adat dan petani.Reformasi agraria bukan sekedar narasi untuk mengelabui ketertindasan masyarakat atas eksploitasi dan kapitalisasi lahannya oleh para pemodal.Tetapi rakyat ingin tindakan dan  terobosan kongkrit dari negara sehingga konflik agraria dan hak-hak petani dan masyarakat adat tetap dilindungi oleh negara dari tangan pemodal yang merampas lahan secara brutal dengan kedok ninvestasi.

Penulis: Balduinus Ventura (Ketua Lembaga Advokasi Hukum & HAM PP PMKRI)

KOMENTAR

Nama

#Kita_Indonesia,19,#Pilpres2019,4,#RUUPesantrendanPendidikanKeagamaan.,1,Aceh utara,1,Afganistan,1,afrika,1,Agama,1,Agus,1,Agustina Doren,3,Ahok,4,Aksi 2 Desember,1,Aksi Damai,1,Aktivis,2,Alboin Samosir,1,Alfred R. Januar Nabal,1,Amandemen,1,Amnesti,1,Anas,1,Anastasia Rosalinda,1,Anastasia Rosalinda B,1,ANBTI,1,Andre Pareira,1,Angelo Wake Kako,1,Anies,1,Anies-Sandi,1,Anis Baswedan,1,Apel Kebangsaan,1,Artikel,17,AS,3,B ERITA PMKRI,1,BADJA NTT,1,Bandung,1,Banjarmasin,1,Bara Pattyradja,2,Bayi,1,Beijing,1,Beijng,1,Berita,2,berita PMKRI,2,Berita PMKRI Kupang,2,Berita PMKRI Pusat,16,Berita PMKRI Ruteng,2,Berita PMKRI Samarinda,2,Bhumibol,1,Bogor,2,Bogor Tolak Khilafah,1,Bone,1,BPK,1,BPKP,1,Buaya,1,BUMN,1,Bunda,1,Buni yani,1,Bupati Dogiyai,2,Bupati Lembata,1,BUPATI NAGEKEO,1,Cagub,1,Cegah Radikalisme,3,Cerpen,4,CHINA,1,Chrisantus Nana,1,cina,1,Cipayung Plus,1,covid-19,3,Daerah,58,Danrem samarinda,1,Demo Susulan,1,Demokrasi,7,Den Haag,1,Denpasar,1,Densus Tipikor,1,Desa Bantala,1,Desak,1,Dhani,1,Dialog,1,Dibekap,1,Dibenturkan,1,Diciduk,1,Diplomasi,1,Dipolisikan,1,Dirjen Bimas Katolik,1,Disintegrasi Bangsa,1,Ditangkap,4,Ditendang,1,Diteror,1,Djarot,1,DOGIYAI,2,DONASI BUKU,1,DPD,4,DPD-RI,1,DPR RI,1,DPRD Dogiyai,2,DPRD Kota Malang,1,DPRD NTT,1,dprd provinsi kaltim,1,Dukun,1,Duta Genre,1,Efraim Mbomba Reda,1,Ekologi,1,Eksekusi,1,Epenk Djawang,2,Era 4.0,1,Erens Holivil,1,ESDM,1,Fahri,1,Febby Siharina,1,Filipina,1,Flores Timur,2,Florianus Herminus Mau,1,Fokus,9,Freeport,2,Gabriel Toang,1,Gadungan,1,GAME ONLINE,2,Geert Wilder,1,Gempa Lombok,6,Gempa NTB,3,Gempa Palu,3,Gempa Palu #Kita_Indonesia,4,Glen Fredly,1,GMKI,5,GMKI Makassar,1,GMNI Makassar,1,GMNI Sumut,4,GP Ansor,1,Gratifikasi,1,Greget,1,Gubernur NTT,1,GUSDURian,1,Gusma,1,Habib Riziq,1,Habibie,1,Hacker WhatsApp,1,HAITI,1,Hari HAM,5,Hari Kartini,3,Hari Pahlawan,3,hari sumpah pemuda,3,Hari Valentine,1,Hillary,1,Hillary Clinton,1,HIMAPEN JABODETABEK,1,Hindari Kriminalisasi,1,Hoax,1,Human Trafficking,2,ICRP,1,ICW,1,Ignatius Pati Ola,1,IKASANTRI,2,Impor Garam,1,india,1,inggris,1,Intan,1,Intelijen,1,Internasional,51,Irak,4,IrmanGusman,3,ISIS,1,Islamophobia,1,Israel,1,Istri Dimas kanjeng,1,Jaga Toleransi,1,Jajak Pendapat,1,Jakarta,23,Jembatan Waima,1,JEMI BERE,1,Jipik,1,Jokowi,5,Jokowi.,1,Jurnalistik,1,Kabar PMKRI Maumere,4,Kabar IMCS,1,Kabar PMKRI,11,Kabar PMKRI Ambon,3,Kabar PMKRI Bogor,1,Kabar PMKRI Bogor.,1,kabar PMKRI Denpasar,1,Kabar PMKRI Jambi,1,Kabar PMKRI Makassar,5,Kabar PMKRI Malang,2,Kabar PMKRI Mataram,1,Kabar PMKRI Nasional,1,Kabar PMKRI Nias,2,Kabar PMKRI Palopo,1,Kabar PMKRI Pekanbaru,5,Kabar PMKRI Pematangsiantar,4,Kabar PMKRI Pontianak,1,Kabar PMKRI Ruteng,5,Kabar PMKRI Samarinda,4,Kabar PMKRI Sintang,2,Kabar PMKRI Yogyakarta,2,Kabinet Indonesia Maju,1,Kabupaten Malaka,1,Kabupaten NAGEKEO,2,Kalbar,1,Kalimantan Selatan,2,Kampanye,2,Kapolda,1,Kapolda Metro Jaya,1,Kapolri,3,Kasidi,1,katedral makasar,3,Katolik,1,Keberagaman #KitaIndonesia,1,Kebhinekaan,2,KEJAGUNG,1,Kejari,1,kejari sikka,1,kejati bengkulu,1,Kekerasan Militer,1,Kekerasan Seksual,1,Kembalikan,1,Kemenag,1,Kemendes PDTT,1,Kemenkumham,2,Kesehatan,2,Khawatir MUI Ditunggangi,1,Kita Indonesia,16,KOMDA PAPUA,1,komda sumbagsel,1,komda timor,1,Kominfo,18,Komnas HAM,2,Komnas Perempuan,1,kompas media,1,Komputer,1,koneksi internet,1,KontraS,2,Korem Samarinda,1,Korupsi,2,Korupsi Perum Perindo,1,KPK,4,KPU,1,KWI,1,Labuan bajo,1,LAMPUNG,2,Larantuka,1,Lembaga Kajian PP PMKRI,1,Lembaga Negara,1,Lidya Sartono,1,LIPI,1,LITERASI,1,LKK,1,LKPJ 2020,1,Logo PMKRI,1,Lulung,1,Mabim PMKRI Pontianak,1,Mahasiswa Papua,2,Mahmudi,1,Majelis Adat Dayak,1,Makasar,2,Makassar,1,Malang,1,MANGGARAI,2,Mario Fernandez,1,Mario Yosryandi Sara,2,Mars Wera,1,Maruarar Sirait,1,Marz Wera,1,Mata Rakyat,1,MEA,1,Megawati,1,meksiko,1,Menag,1,Menhan,1,Menkominfo,8,Menlu Tongkok,1,Michell Rompis,1,Militan,1,Militer,1,MIMIKA,1,MPAB,4,MPAB PMKRI Ruteng,1,MPAB/MABIM,1,Muchdi,1,Munir,1,Mutilasi,1,Myanmar,8,Nagekeo,1,Narkoba,1,Nasional,288,Natal 2018,1,Natal Bersama Kota Bogor.,1,Natalius Pigai,1,Nawacita Jokowi,2,Nawacita Jokowi Gagal,1,New York,3,Ngada,1,NKRI,1,NTT,2,NU,1,Obama,1,Okto Nahak,1,OMK,1,Opini,131,Orang Muda,1,Ormas,1,Otsus,2,Ovin Gili,1,Padang,1,Papua,7,Parade Bhineka Tunggal Ika,1,Pariwisata,1,Parno S. Mahulae,1,Partai Demokrat,2,Partai Komunis,1,Pasar Danga,1,Patung Buddha,1,Paulus Gemma Galgani,1,Paus,2,Paus Fransiskus,3,PB PMII,2,PBB,1,PDIP,1,Peduli Kemanuisan.,1,Pelayanan Publik,1,Pembangunan,1,Pemboman,2,Pemkot Malang,1,Pemkot Surabaya,1,pemprov jambi,1,Pemuda Katolik Papua Barat,1,Penangguhan,1,Pendidikan,2,Penembakan Anggota PMKRI,1,penistaan agama,1,Perbedaan,1,Perbup,1,Perempuan,1,PERMASNA,1,Pesan Prabowo,1,PHPT PP PMKRI,1,Pilkada,4,Pilkada Damai,1,Pilkada Jakarta,2,Pilpres 2019,5,Pilpres2019,5,PK Makassar,1,PKB,1,PLTP Mataloko,1,PMII,2,PMKRI,148,PMKRI Alor,1,PMKRI Ambon,4,PMKRI ATAMBUA,1,PMKRI Bali,2,PMKRI Balikpapan,1,PMKRI Bandar Lampung,4,PMKRI Banjarmasin,1,PMKRI Batam,1,PMKRI Bengkulu,12,PMKRI Bogor,2,PMKRI Cabang Ngada,1,PMKRI Calon Cabang Sambas,1,PMKRI Denpasar,3,PMKRI Ende,3,PMKRI Flores,1,PMKRI Gorontalo,1,PMKRI Gowa,2,PMKRI Jajakan Gowa,2,PMKRI Jakarta Pusat,20,PMKRI Jakarta Timur,2,PMKRI Jakarta Utara,6,PMKRI Jambi,6,PMKRI Jayapura,1,PMKRI Jember,1,PMKRI Jogja,1,PMKRI Juara,1,PMKRI Kalimantan Tengah,2,PMKRI Kapuas Hulu,2,PMKRI Kefa,2,PMKRI Kendari,3,PMKRI Kupang,14,PMKRI Lampung,3,PMKRI Langgur,6,PMKRI Larantuka,1,PMKRI Madiun,1,PMKRI Makassar,29,pmkri malaka,4,PMKRI Malang,9,PMKRI Manado,6,PMKRI Mataram,2,PMKRI Maumere,21,PMKRI Medan,5,PMKRI Ngada,1,PMKRI Nias,1,PMKRI Padang,1,Pmkri palangka Raya,7,Pmkri palangkaraya,3,PMKRI Palembang,8,PMKRI Palopo,12,PMKRI Palu,1,PMKRI Papua,2,PMKRI Peduli,6,PMKRI Pekanbaru,2,PMKRI Pematangsiantar,4,PMKRI Pontianak,1,PMKRI Regio Timor,1,PMKRI Ruteng,1,PMKRI Samarinda,10,PMKRI Sambas,1,PMKRI Saumlaki,1,PMKRI Siantar,6,PMKRI Sibolga,1,PMKRI Sintang,1,PMKRI Sorong,1,PMKRI Sumatera,1,PMKRI Sungai Raya,2,PMKRI Surabaya,7,PMKRI Surakarta,4,PMKRI Timika,1,PMKRI Timor,2,PMKRI Tomohon,2,PMKRI Tondano,4,PMKRI Toraja,11,PMKRI Tual,1,PMKRI Yogyakarta,1,PMRI Ende,1,PNS,1,Polemik UPR,1,Polisi,3,Politik,12,Politisasi SARA,1,POLRES KUPANG KOTA.,1,POLRES Sikka,1,POLRI,1,POLTEK Kupang,1,PP GMKI,2,PP PMKRI,39,PPKM,1,Presiden,1,Press Release,5,Pribumi,1,Profil,4,Prolegnas,1,Prostitusi Online,2,Puisi,15,Pungli,1,Putin,1,Radikalisme,1,Raja,1,RAKERNAS,1,RAKERNAS PMKRI,3,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi Hari Kartini,2,Regial,2,Regional,264,Regional. PMKRI Sumatera,1,Rendi,1,Rendy Stevano,2,Restu Hapsari,1,Rikard Djegadut,1,Rinto Namang,1,Risma,1,Rizieq,2,Robertus Dagul,4,RSUD TC.HILLERS MAUMERE,1,RUAC,1,Rudal,1,Rumah,1,Rusia,1,RUU Masyarakat Adat,1,RUU PKS,1,Sakinem,1,salman khan,1,Samarinda,3,Samarinda.,1,Sandiaga,1,satelit 6G,1,SENAT Mahasiswa,1,Seribu Lilin,1,Setya Novanto,2,Siaran Pers,3,SIKKA,2,Sistem,1,Siti Zuhro,1,Somalia,1,SPI,1,STKIP Betun,1,Stop Kekerasan Terhadap Perempuan,1,Strategi,1,Sukmawati,1,sulawesi barat,1,Sulawesi Selatan,2,sulsel,1,Sumba Timur,1,Suriah,1,Survei,1,Swedia,1,Tahan Ahok,1,Tahun Baru 2019,1,Taliban,1,Tanjung Balai,1,Tedy Ndarung,1,telegram kapolri,1,Teologi Maut,1,Tepo Seliro,1,Teresa,1,Terorisme,3,Thomas Tukan,2,Thomson Sabungan Silalahi,1,TKW,1,TNI,3,Tolak HTI,2,Tomson Silalahi,1,Tondano,1,toraja,2,Transaksi,1,Trump,3,Tumor Ganas,1,Uang,1,UNDANA Kupang,1,Unipa Maumere,2,Uskup Kupang,1,Ustad Yahya Waloni,1,UU ITE,1,Vaksin,3,Vatikan,6,Vebivorian,1,Verbivorian,8,Verbivorian. PMKRI Jakarta Pusat,2,Waduk Lambo.,1,Wali Kota,1,WaliKota,1,Wanita Berjilbab,1,Wartawan,1,Wartawan TEMPO,1,WhatsApp,1,WHO,1,Wikileaks,1,Wiranto,1,Wuhan,1,Xi Jimping,1,Yensiana,1,Yogen Sogen,4,
ltr
item
Verbivora.com: Kebijakan Reformasi Agraria Perlu Dievaluasi
Kebijakan Reformasi Agraria Perlu Dievaluasi
Penetapan hari tani nasional sebagai bentuk penghormatan Negara terhadap jasa dan perjuangan para petani di Indonesia.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijizhnTmqYCflMG3mun2rVB_WtgpIEEDcJ5KjPCDvj3XIyvMnlf_J6PI2IY5H-juLGhvkFKRK9fyY1pbKpD4egwv2ayU56DI86m3RXgrqChbvqr2wciOeqDHMmK7khwPVvrTZOdEkbBNfus4MB4a-DihHvO0sGWAaXD6VL7vYDVanX3vt8Ez7Ar_878Q/s320/WhatsApp%20Image%202022-09-24%20at%2014.56.51.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijizhnTmqYCflMG3mun2rVB_WtgpIEEDcJ5KjPCDvj3XIyvMnlf_J6PI2IY5H-juLGhvkFKRK9fyY1pbKpD4egwv2ayU56DI86m3RXgrqChbvqr2wciOeqDHMmK7khwPVvrTZOdEkbBNfus4MB4a-DihHvO0sGWAaXD6VL7vYDVanX3vt8Ez7Ar_878Q/s72-c/WhatsApp%20Image%202022-09-24%20at%2014.56.51.jpeg
Verbivora.com
https://www.verbivora.com/2022/09/kebijakan%20reformasi%20agraria%20perlu%20dievaluasi.html
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/2022/09/kebijakan%20reformasi%20agraria%20perlu%20dievaluasi.html
true
1552102979589694575
UTF-8
Semua postingan Belum ada postingan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal Balas Delete Oleh Home HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP SEARCH SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan postingan yang Anda cari Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Follower Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy