Rapuhnya Mahkamah Konstitusi Indonesia

BAGIKAN:

Balduinus Ventura  (Foto: Dok. Pribadi)
Jakarta, Verbivora.comMahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga Negara yang lahir dari proses demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Runtuhnya rezim Orde Baru melahirkan konsep dan gagasan baru dalam menata ulang politik  dan sistem hukum di Indonesia. Output dari reformasi politik dan hukum  itu dibuktikan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan lahirnya Mahkamah Konstitusi yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang  No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Lembaga ini sebagai salah satu Institusi negara yang berkewenangan untuk menjaga dan menegakan nilai-nilai konstitusional yang demokratis.

Dalam spirit awalnya eksistensi dan urgensi Mahkamah Konstitusi tidak sekedar untuk  menjalankan tugas yang sifatnya hukum tertulis (normative-positifistik) tetapi juga bisa menegakan nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang hidup di masyarakat. Keberadaan Mahkama konstitusi sebagai pertentangan politik orde baru dituntut untuk mampu menghentikan praktik-praktik politik kolutif, kebijakan publik yang tidak berkeadilan dan penegakan hukum yang koruptif - diskriminatif. Mahkamah Konstitusi  juga dituntut untuk mengawal dan mewujudkan nilai, cita-cita  dan visi seluruh masyarakat Indonesia.

Belenggu hak politik dan hak asasi manusia yang terjadi pada era Soeharto berakibat fatal pada kehidupan rakyat. Lembaga penegak hukum hanyalah corong kekuasaan semata. Hukum ditegakan bukan untuk menciptakan rasa keadilan ditengah masyarakat justru untuk kepentingan penguasa. Banyak produk hukum yang dibuat untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan sementara rakyat hidup dalam keterhimpitan  dan pembungkaman absolut di bawah rezim otoritarian. Disinilah semangat dan spirit lahirnya Mahkamah Konstitusi sehingga rakyat punya harapan dalam memperjuangkan dan  mewujudkan hak politik, hukum, sosial, budaya dan seluruh hak konstitusionalnya.

Realitas Politik dan Tubuh Mahkamah Konstitusi

Belakangan ini ruang publik selalu dihebohkan dengan pembicaraan terkait Mahkamah Konstitusi, pasalnya lembaga ini sebagai salah satu Lembaga mulia yang harus dijaga kemuliannya oleh siapapun termasuk oleh Lembaga politik lainnya. Mahkamah Konstitusi sebagai produk konstitusi  memiliki tugas konstitusional untuk menguji semua Undang-Undang yang dibuat, baik oleh Dewan Perwakian Rakyat maupun bersama pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat sebagaimana yang tertuang dalam pasal  24C ayat (1) UUD 1945. Tapi pada realitasnya akhir-akhir ini, banyak rakyat yang justru meragukan independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi.

Selain persoalan integritas Mahkamah Konstitusi juga dianggap memiliki  konflik kepentingan baik dengan lembaga  Dewan Perwakilan Rakyat maupun pemerintah. Marwah Mahkamah Konstitusi dianggap tidak berpihak pada denyutan jantung persoalan rakyat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dianggap telah mencederai etika demokrasi karena alasan-alasan yang potensialitas merusak kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran dan fungsi utama menjaga konstitusi. Ada beberapa indikasi bahkan putusan-putusan Mahkama Konstitusi yang dianggap kurang tepat dan menimbulkan ambiguitas di tengah publik,

Pertama , putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau biasa disebut omnibuslaw  No. 91/PUU-XVIII/2O2O tentang Inkonstitusional bersyarat pada pengujian formil Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasca putusan tersebut banyak pakar yang merasa aneh dengan keputusan tersebut. Pasalnya pasca pembacaan putusan tersebut presiden menerjemahkan secara terbalik di depan publik melalui media televisi. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi terkesan tidak mengikat kekuasaan untuk membatalkan seluruh produk hukum yang lahir dari omnibuslaw dalam hal ini peraturan pemerintah. Hal Ini menunjukan suara penolakan publik melalui rentetan demonstrasi di jalanan tidak terakomodir secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

Problem dalam Undang-Undang Omnibuslaw adalah banyak pasal-pasal yang secara substansial atau materi tidak berpihak pada masyarakat kecil dan merusak lingkungan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi terkesan ambigu dan tergesa-gesa dalam putusan tersebut. Konsekuensi hari ini banyak publik yang mengganggap bahwa kalau Mahkamah Konstitusi pro rakyat kenapa tidak dibatalkan secara materi. Dalam pengertian Mahkamah Konstitusi harus menguji juga secara substansi problem dalam omnibuslaw sehingga rakyat tidak terkesan dipermainkan. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan lembaga terakhir untuk menjamin keadilan pada rakyat justru bersikap inkonsistensi dan ambiguitas terhadap rakyat apalagi sampai hari ini banyak rakyat yang masih bingung terkait dengan tindaklanjut dari putusan itu. Masalah ekonomi, masalah agraria, masalah lingkungan masih terus terjadi di masyarakat pasca putusan itu dikeluarkan. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat merasa pesimis dan menduga ada konflik kepentingan yang mengakibatkan independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi diragukan oleh publik.

Kedua, ketua hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Ipar dari Presiden Jokowi. Sejak ketua hakim Mahkamah konstitusi menikahi adik kandung dari Presiden Jokowidodo, banyak akademisi dan intelektual hukum indonesia meminta Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengundurkan diri dari hakim Mahkamah Konstitusi. Adanya keterikatan hubungan keluarga ini tentu menjadi problem dan gangguan bagi independensi hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi. Tentu secara hukum mungkin tidak diatur tapi yang perlu dipahami bahwa, ada etika yang harus dijaga oleh seorang Mahkamah dalam menjaga marwah dan kehormatannya dari benturan apapun.

Dalam logika dan etika demokrasi, sebenarnya sikap dari ketua Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengundurkan diri sebenarnya tidak etis dan mencorengi logika jernih dari demokrasi. Ada standar etis yang harus dijaga oleh Mahkmah konstitusi yaitu konflik kepentingan. Keterikatan hubungan keluarga berpotensi nepotisme dalam menjalankan tugas dan konflik kepentingan. Apalagi fungsi presiden memiliki  keterhubungan langsung dengan Mahkamah Konstitusi  lebih khusus terkait dengan produk Undang-Undang. Alasan etis ini yang seharusnya dipertimbangkan oleh ketua Mahkamah Konstitusi sehingga praktik-praktik etis demokrasi terus ditegakan terutama oleh penyelenggara negara termasuk Hakim Mahkamah.

Ketiga, putusan Mahkama Konstitusi No.68/ PUU-XX/2022 yang tidak mewajibkan menteri untuk mengundurkan diri jika mau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dari putusan ini kita melihat bahwa keputusan Mahkama  Konstitusi  mencederai nilai-nilai demokrasi dan tidak melihat konflik kepentingan pada tubuh kekuasan. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan seorang pejabat Negara berperan ganda dalam menjalankan tugas negara dan tugas kepentingan  politisnya. Sebagai pejabat negara menteri dibiayai oleh negara, dikasih mobil dan uang oleh negara untuk menyelenggarkan pemerintahan  tetapi pada saat yang sama bukankah semua itu berpotensi disalahgunakan?

Hal ini yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah  Konstitusi, karena idealnya  Mahkama Konstitusi bukan hanya berpatokan pada hukum  tertulis tapi Ia harus punya stok moral dan nilai yang harus dijadikan prinsip dalam menjaga kejernihan dan cara bernegara yang konstitusional. Konfik kepentingan ini yang kemudian dijadikan titik awal lahirnya kolusi dan korupsi dalam menjalankan pemerintahan. So, seorang menteri potensialitas menggunakan uang rakyat untuk kepentingan dan keperluan kampanye bukan untuk mengurus rakyat.

Dari rentetan situasi diatas kita bisa melihat bahwa cita-cita awal dari urgensitas lahirnya Mahkamah Konstitusi masih jauh dari apa yang diharapkan untuk menghentikan seluruh kekacauan politik dan hukum yang selalu berupaya menabrak konstitusi. Dalam perjalanan spirit itu mulai memudar dan mengesampingkan rasa keadilan pada rakyat dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Jadi harapan publik, Mahkamah Konstitusi untuk selalu membuka diri terhadap kritik publik dan kembalikan marwah dan spirit awal sejarah agar kepercayaan rakyat kembali pulih, berani menegakan fungsi dan kewenangan secara objektif serta berani membatalkan kebijakan hukum yang tidak  pro rakyat demi keadaban demokrasi yang lebih baik tanpa ada intervensi yang meruntuhkan kehormatan Mahkamah Konstitusi.

 


Oleh : Balduinus Ventura 

(Ketua Lembaga Advokasi Hukum & HAM Pengurus Pusat PMKRI)

KOMENTAR

Nama

#Kita_Indonesia,19,#Pilpres2019,4,#RUUPesantrendanPendidikanKeagamaan.,1,Aceh utara,1,Afganistan,1,afrika,1,Agama,1,Agus,1,Agustina Doren,3,Ahok,4,Aksi 2 Desember,1,Aksi Damai,1,Aktivis,2,Alboin Samosir,1,Alfred R. Januar Nabal,1,Amandemen,1,Amnesti,1,Anas,1,Anastasia Rosalinda,1,Anastasia Rosalinda B,1,ANBTI,1,Andre Pareira,1,Angelo Wake Kako,1,Anies,1,Anies-Sandi,1,Anis Baswedan,1,Apel Kebangsaan,1,Artikel,17,AS,3,B ERITA PMKRI,1,BADJA NTT,1,Bandung,1,Banjarmasin,1,Bara Pattyradja,2,Bayi,1,Beijing,1,Beijng,1,Berita,2,berita PMKRI,2,Berita PMKRI Kupang,2,Berita PMKRI Pusat,16,Berita PMKRI Ruteng,2,Berita PMKRI Samarinda,2,Bhumibol,1,Bogor,2,Bogor Tolak Khilafah,1,Bone,1,BPK,1,BPKP,1,Buaya,1,BUMN,1,Bunda,1,Buni yani,1,Bupati Dogiyai,2,Bupati Lembata,1,BUPATI NAGEKEO,1,Cagub,1,Cegah Radikalisme,3,Cerpen,4,CHINA,1,Chrisantus Nana,1,cina,1,Cipayung Plus,1,covid-19,3,Daerah,58,Danrem samarinda,1,Demo Susulan,1,Demokrasi,7,Den Haag,1,Denpasar,1,Densus Tipikor,1,Desa Bantala,1,Desak,1,Dhani,1,Dialog,1,Dibekap,1,Dibenturkan,1,Diciduk,1,Diplomasi,1,Dipolisikan,1,Dirjen Bimas Katolik,1,Disintegrasi Bangsa,1,Ditangkap,4,Ditendang,1,Diteror,1,Djarot,1,DOGIYAI,2,DONASI BUKU,1,DPD,4,DPD-RI,1,DPR RI,1,DPRD Dogiyai,2,DPRD Kota Malang,1,DPRD NTT,1,dprd provinsi kaltim,1,Dukun,1,Duta Genre,1,Efraim Mbomba Reda,1,Ekologi,1,Eksekusi,1,Epenk Djawang,2,Era 4.0,1,Erens Holivil,1,ESDM,1,Fahri,1,Febby Siharina,1,Filipina,1,Flores Timur,2,Florianus Herminus Mau,1,Fokus,9,Freeport,2,Gabriel Toang,1,Gadungan,1,GAME ONLINE,2,Geert Wilder,1,Gempa Lombok,6,Gempa NTB,3,Gempa Palu,3,Gempa Palu #Kita_Indonesia,4,Glen Fredly,1,GMKI,5,GMKI Makassar,1,GMNI Makassar,1,GMNI Sumut,4,GP Ansor,1,Gratifikasi,1,Greget,1,Gubernur NTT,1,GUSDURian,1,Gusma,1,Habib Riziq,1,Habibie,1,Hacker WhatsApp,1,HAITI,1,Hari HAM,5,Hari Kartini,3,Hari Pahlawan,3,hari sumpah pemuda,3,Hari Valentine,1,Hillary,1,Hillary Clinton,1,HIMAPEN JABODETABEK,1,Hindari Kriminalisasi,1,Hoax,1,Human Trafficking,2,ICRP,1,ICW,1,Ignatius Pati Ola,1,IKASANTRI,2,Impor Garam,1,india,1,inggris,1,Intan,1,Intelijen,1,Internasional,51,Irak,4,IrmanGusman,3,ISIS,1,Islamophobia,1,Israel,1,Istri Dimas kanjeng,1,Jaga Toleransi,1,Jajak Pendapat,1,Jakarta,23,Jembatan Waima,1,JEMI BERE,1,Jipik,1,Jokowi,5,Jokowi.,1,Jurnalistik,1,Kabar PMKRI Maumere,4,Kabar IMCS,1,Kabar PMKRI,11,Kabar PMKRI Ambon,3,Kabar PMKRI Bogor,1,Kabar PMKRI Bogor.,1,kabar PMKRI Denpasar,1,Kabar PMKRI Jambi,1,Kabar PMKRI Makassar,5,Kabar PMKRI Malang,2,Kabar PMKRI Mataram,1,Kabar PMKRI Nasional,1,Kabar PMKRI Nias,2,Kabar PMKRI Palopo,1,Kabar PMKRI Pekanbaru,5,Kabar PMKRI Pematangsiantar,4,Kabar PMKRI Pontianak,1,Kabar PMKRI Ruteng,5,Kabar PMKRI Samarinda,4,Kabar PMKRI Sintang,2,Kabar PMKRI Yogyakarta,2,Kabinet Indonesia Maju,1,Kabupaten Malaka,1,Kabupaten NAGEKEO,2,Kalbar,1,Kalimantan Selatan,2,Kampanye,2,Kapolda,1,Kapolda Metro Jaya,1,Kapolri,3,Kasidi,1,katedral makasar,3,Katolik,1,Keberagaman #KitaIndonesia,1,Kebhinekaan,2,KEJAGUNG,1,Kejari,1,kejari sikka,1,kejati bengkulu,1,Kekerasan Militer,1,Kekerasan Seksual,1,Kembalikan,1,Kemenag,1,Kemendes PDTT,1,Kemenkumham,2,Kesehatan,2,Khawatir MUI Ditunggangi,1,Kita Indonesia,16,KOMDA PAPUA,1,komda sumbagsel,1,komda timor,1,Kominfo,18,Komnas HAM,2,Komnas Perempuan,1,kompas media,1,Komputer,1,koneksi internet,1,KontraS,2,Korem Samarinda,1,Korupsi,2,Korupsi Perum Perindo,1,KPK,4,KPU,1,KWI,1,Labuan bajo,1,LAMPUNG,2,Larantuka,1,Lembaga Kajian PP PMKRI,1,Lembaga Negara,1,Lidya Sartono,1,LIPI,1,LITERASI,1,LKK,1,LKPJ 2020,1,Logo PMKRI,1,Lulung,1,Mabim PMKRI Pontianak,1,Mahasiswa Papua,2,Mahmudi,1,Majelis Adat Dayak,1,Makasar,2,Makassar,1,Malang,1,MANGGARAI,2,Mario Fernandez,1,Mario Yosryandi Sara,2,Mars Wera,1,Maruarar Sirait,1,Marz Wera,1,Mata Rakyat,1,MEA,1,Megawati,1,meksiko,1,Menag,1,Menhan,1,Menkominfo,8,Menlu Tongkok,1,Michell Rompis,1,Militan,1,Militer,1,MIMIKA,1,MPAB,4,MPAB PMKRI Ruteng,1,MPAB/MABIM,1,Muchdi,1,Munir,1,Mutilasi,1,Myanmar,8,Nagekeo,1,Narkoba,1,Nasional,288,Natal 2018,1,Natal Bersama Kota Bogor.,1,Natalius Pigai,1,Nawacita Jokowi,2,Nawacita Jokowi Gagal,1,New York,3,Ngada,1,NKRI,1,NTT,2,NU,1,Obama,1,Okto Nahak,1,OMK,1,Opini,131,Orang Muda,1,Ormas,1,Otsus,2,Ovin Gili,1,Padang,1,Papua,7,Parade Bhineka Tunggal Ika,1,Pariwisata,1,Parno S. Mahulae,1,Partai Demokrat,2,Partai Komunis,1,Pasar Danga,1,Patung Buddha,1,Paulus Gemma Galgani,1,Paus,2,Paus Fransiskus,3,PB PMII,2,PBB,1,PDIP,1,Peduli Kemanuisan.,1,Pelayanan Publik,1,Pembangunan,1,Pemboman,2,Pemkot Malang,1,Pemkot Surabaya,1,pemprov jambi,1,Pemuda Katolik Papua Barat,1,Penangguhan,1,Pendidikan,2,Penembakan Anggota PMKRI,1,penistaan agama,1,Perbedaan,1,Perbup,1,Perempuan,1,PERMASNA,1,Pesan Prabowo,1,PHPT PP PMKRI,1,Pilkada,4,Pilkada Damai,1,Pilkada Jakarta,2,Pilpres 2019,5,Pilpres2019,5,PK Makassar,1,PKB,1,PLTP Mataloko,1,PMII,2,PMKRI,148,PMKRI Alor,1,PMKRI Ambon,4,PMKRI ATAMBUA,1,PMKRI Bali,2,PMKRI Balikpapan,1,PMKRI Bandar Lampung,4,PMKRI Banjarmasin,1,PMKRI Batam,1,PMKRI Bengkulu,12,PMKRI Bogor,2,PMKRI Cabang Ngada,1,PMKRI Calon Cabang Sambas,1,PMKRI Denpasar,3,PMKRI Ende,3,PMKRI Flores,1,PMKRI Gorontalo,1,PMKRI Gowa,2,PMKRI Jajakan Gowa,2,PMKRI Jakarta Pusat,20,PMKRI Jakarta Timur,2,PMKRI Jakarta Utara,6,PMKRI Jambi,6,PMKRI Jayapura,1,PMKRI Jember,1,PMKRI Jogja,1,PMKRI Juara,1,PMKRI Kalimantan Tengah,2,PMKRI Kapuas Hulu,2,PMKRI Kefa,2,PMKRI Kendari,3,PMKRI Kupang,14,PMKRI Lampung,3,PMKRI Langgur,6,PMKRI Larantuka,1,PMKRI Madiun,1,PMKRI Makassar,29,pmkri malaka,4,PMKRI Malang,9,PMKRI Manado,6,PMKRI Mataram,2,PMKRI Maumere,21,PMKRI Medan,5,PMKRI Ngada,1,PMKRI Nias,1,PMKRI Padang,1,Pmkri palangka Raya,7,Pmkri palangkaraya,3,PMKRI Palembang,8,PMKRI Palopo,12,PMKRI Palu,1,PMKRI Papua,2,PMKRI Peduli,6,PMKRI Pekanbaru,2,PMKRI Pematangsiantar,4,PMKRI Pontianak,1,PMKRI Regio Timor,1,PMKRI Ruteng,1,PMKRI Samarinda,10,PMKRI Sambas,1,PMKRI Saumlaki,1,PMKRI Siantar,6,PMKRI Sibolga,1,PMKRI Sintang,1,PMKRI Sorong,1,PMKRI Sumatera,1,PMKRI Sungai Raya,2,PMKRI Surabaya,7,PMKRI Surakarta,4,PMKRI Timika,1,PMKRI Timor,2,PMKRI Tomohon,2,PMKRI Tondano,4,PMKRI Toraja,11,PMKRI Tual,1,PMKRI Yogyakarta,1,PMRI Ende,1,PNS,1,Polemik UPR,1,Polisi,3,Politik,12,Politisasi SARA,1,POLRES KUPANG KOTA.,1,POLRES Sikka,1,POLRI,1,POLTEK Kupang,1,PP GMKI,2,PP PMKRI,39,PPKM,1,Presiden,1,Press Release,5,Pribumi,1,Profil,4,Prolegnas,1,Prostitusi Online,2,Puisi,15,Pungli,1,Putin,1,Radikalisme,1,Raja,1,RAKERNAS,1,RAKERNAS PMKRI,3,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi Hari Kartini,2,Regial,2,Regional,264,Regional. PMKRI Sumatera,1,Rendi,1,Rendy Stevano,2,Restu Hapsari,1,Rikard Djegadut,1,Rinto Namang,1,Risma,1,Rizieq,2,Robertus Dagul,4,RSUD TC.HILLERS MAUMERE,1,RUAC,1,Rudal,1,Rumah,1,Rusia,1,RUU Masyarakat Adat,1,RUU PKS,1,Sakinem,1,salman khan,1,Samarinda,3,Samarinda.,1,Sandiaga,1,satelit 6G,1,SENAT Mahasiswa,1,Seribu Lilin,1,Setya Novanto,2,Siaran Pers,3,SIKKA,2,Sistem,1,Siti Zuhro,1,Somalia,1,SPI,1,STKIP Betun,1,Stop Kekerasan Terhadap Perempuan,1,Strategi,1,Sukmawati,1,sulawesi barat,1,Sulawesi Selatan,2,sulsel,1,Sumba Timur,1,Suriah,1,Survei,1,Swedia,1,Tahan Ahok,1,Tahun Baru 2019,1,Taliban,1,Tanjung Balai,1,Tedy Ndarung,1,telegram kapolri,1,Teologi Maut,1,Tepo Seliro,1,Teresa,1,Terorisme,3,Thomas Tukan,2,Thomson Sabungan Silalahi,1,TKW,1,TNI,3,Tolak HTI,2,Tomson Silalahi,1,Tondano,1,toraja,2,Transaksi,1,Trump,3,Tumor Ganas,1,Uang,1,UNDANA Kupang,1,Unipa Maumere,2,Uskup Kupang,1,Ustad Yahya Waloni,1,UU ITE,1,Vaksin,3,Vatikan,6,Vebivorian,1,Verbivorian,8,Verbivorian. PMKRI Jakarta Pusat,2,Waduk Lambo.,1,Wali Kota,1,WaliKota,1,Wanita Berjilbab,1,Wartawan,1,Wartawan TEMPO,1,WhatsApp,1,WHO,1,Wikileaks,1,Wiranto,1,Wuhan,1,Xi Jimping,1,Yensiana,1,Yogen Sogen,4,
ltr
item
Verbivora.com: Rapuhnya Mahkamah Konstitusi Indonesia
Rapuhnya Mahkamah Konstitusi Indonesia
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtKBgrFVMVFtOkQwZR1l2KctGTJXKnzcWThyUeO2H7YLCdlGTOOdf70Z1N1G__R3s9vX226FgXqudTKWXzLLyQXEUuAm_1Pn8vCS9__h4UEAvofz3BkQKPMpjcjq-DjhkerxcYcIET6zUKf2vd5HpX_nLlzu64Wwrgtf8YbCNrUNWExOcOja2RfJV7-g/w295-h320/venn.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtKBgrFVMVFtOkQwZR1l2KctGTJXKnzcWThyUeO2H7YLCdlGTOOdf70Z1N1G__R3s9vX226FgXqudTKWXzLLyQXEUuAm_1Pn8vCS9__h4UEAvofz3BkQKPMpjcjq-DjhkerxcYcIET6zUKf2vd5HpX_nLlzu64Wwrgtf8YbCNrUNWExOcOja2RfJV7-g/s72-w295-c-h320/venn.png
Verbivora.com
https://www.verbivora.com/2022/11/rapuhnya-mahkamah-konstitusi-indonesia.html
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/2022/11/rapuhnya-mahkamah-konstitusi-indonesia.html
true
1552102979589694575
UTF-8
Semua postingan Belum ada postingan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal Balas Delete Oleh Home HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP SEARCH SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan postingan yang Anda cari Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Follower Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy