Denpasar, verbivora.com – Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Thomas Aquinas periode 2022-2024, Tri Natalia Urada bersama Ketua-ketua PMKRI se-Indonesia menyerukan jeda kasus kemanusian di Papua.
Seruan kemanusiaan itu disampaikan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI, Tri Natalia Urada usai menjalankan seluruh agenda resmi internal. Ada 46 dari 85 Cabang PMKRI se-Indonesia yang hadir dalam Konferensi Studi Nasional (KSN) PMKRI tahun 2023 di Denpasar, Sabtu (25/11/2023) malam.
Tri menyampaikan pada prinsipnya, seperti yang diatur dalam pasal 281 ayat (1) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada prakteknya tidak berlaku bagi semua orang Papua.
“Masyarakat Papua hidup dalam kecemasan, ketakutan dan merasa tidak nyaman diatas tanah mereka sendiri karena dihantui oleh operasi penegakan hukum dan militer TNI/Polri dengan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB),”kata Tri Natalia Urada
Baca:PMKRI Serukan Jeda Kemanusiaan di Tanah Papua
Ia menambahkan, konflik senjata antara Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB) dan TNI/Polri sangat berdampak bagi masyarakat sipil yang tersebar di tanah Papua seperti Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Maybrat.
Jajaki Dialog Selesaikan Akar Masalah Papua
Adapun poin seruan yang disampaikan ketua-ketua PMKRI se-Indonesia sebagai berikut :
PMKRI meminta TNI/Polri dengan TPNPB agar segera menghentikan konflik bersenjata di Papua.
PMKRI mendukung jeda kemanusiaan yang tengah disuarakan dan didorong oleh para tokoh-tokoh bangsa Indonesia sebagai upaya mencegah jatuhnya korban
jiwa yang semakin banyak di Papua.
PMKRI juga mendorong pihak-pihak berkonflik di Papua termasuk pemerintah harus memulai menjajaki dialog sebagai upaya penyelesaian akar masalah di Papua. Dialog itu dapat difasilitasi pihak penengah yang netral dan terpercaya.
Baca:KSN di Denpasar, ini Pesan Ketua PP PMKRI
PMKRI juga mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperhatikan para pengungsi di Papua. Pemerintah RI, pemerintah Kabupaten/Kota di Papua, tokoh agama di Papua, tokoh masyarakat, serta TPNPB dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) agar mengambil langkah-langkah memulai kembali kesepakatan Jeda Kemanusiaan di Papua.
Berdasarkan seruan tersebut, kami berharap persoalan kemanusian di tanah Papua agar segera diatasi
“kami berharap persoalan kemanusian di tanah Papua dapat membuka mata dan hati seluruh masyarakat Indonesia untuk turut memberi atensi tentang suara-suara kemanusian bagi masyarakat di Papua. Sungguh, tak ada pembatas bagi kita tentang perjuangan pada kemanusiaan,”pungkas Tri
