Himpun Kata, Lampaui Zaman

22 Tahun Reformasi & "Kematangan" Demokrasi di Tengah Pandemi

BONDAN WICAKSONO Oleh Bondan Wicaksono* Kurun waktu dua bulan terakhir segenap komponen bangsa mulai resah. Selanjutnya, tercekam...



BONDAN WICAKSONO
Oleh Bondan Wicaksono*
Kurun waktu dua bulan terakhir segenap komponen bangsa mulai resah. Selanjutnya, tercekam rasa takut, lantaran mulai merebaknya wabah corona virus desease 2019 (covid-19). Keresahan tersebut tentunya sangat manusiawi. Karena, jika pandemi covid-19 tidak ditangani secara cepat dan tepat, akan berdampak fatal terhadap kematian manusia, dan perekonomian Indonesia.Oleh karena itu, wacana publik pun mulai dibanjiri diskursus tentang dua isu tersebut. Sementara itu, apa pelajaran yang menjadi catatan kritis untuk dapat dipetik dari musibah covid-19 terkait praktik demokrasi di Indonesia, pada khususnya, dan tata kelola negara bangsa, pada umumnya.

Karakteristik Transisi Demokrasi

Kendati konsep transisi demokrasi itu sendiri masih terus dalam perdebatan di kalangan para akademisi, secara prinsipal dapat dikatakan bahwa sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada 1998, Indonesia mulai memasuki periode transisi demokrasi. Terkait dengan hal ini, secara teoretis dapat dikemukakan sedikitnya ada sepuluh karakteristik utama dari transisi demokrasi.

Pertama, relasi antara negara dan masyarakat, tidak lagi bersifat satu arah, tetapi sudah bersifat dua arah. Walaupun dibukanya peluang partisipasi masyarakat cenderung belum sepenuhnya didasarkan pada iktikad untuk memperkuat masyarakat sipil, tetapi, lebih pada kewajiban memenuhi agenda reformasi.

Kedua, relasi negara dan masyarakat lebih berkarakterkan relasi antarelite, yaitu antara elite penguasa dan elite masyarakat. Kondisi ini kemudian telah melahirkan praktik demokrasi elitis.

Ketiga, reformasi politik lebih dititikberatkan pada reformasi kelembagaan negara, namun minus penguatan kapasitas. Kondisi itu berimplikasi pada terjadinya ‘pengekalan’ praktik demokrasi prosedural.

Keempat, telah terjadi perluasan arena kebebasan sipil, namun minus kualitas. Realitas ini ditandai, antara lain, masih dominannya ekspresi kebebasan sipil dengan cara-cara kekerasan, dan adanya tindakan ke kerasan, baik oleh pihak negara maupun masyarakat, dalam meyikapi ekspresi kebebasan sipil.

Kelima, pemilu berkarakterkan vote minus voice. Maksudnya, pemilu secara rutin dilaksanakan sebagai ‘ritual politik’ untuk mendapat vote (suara masyarakat) guna melegitimasi kekuasaan para elite. Namun, pada pascapemilu, sangat mungkin memproduksi voice. Namun lebih buruk lagi, justru yang dihasilkan adalah political noise.

Keenam, munculnya oligarki partai politik. Kenyataan ini ditunjukkan, antara lain, adanya sentralisasi kekuasaan dalam tubuh partai politik, proses pengambilan keputusan dimonopoli segelintir elite partai. Lalu, promosi posisi strategis tidak didasarkan pada sitem merit, dan proses kaderisasi yang penting jalan.

Ketujuh, maraknya praktik politik transaksionis, yaitu memperlakukan kekuasaan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Fenomena ini terjadi hampir pada semua arena politik. Mulai dari praktik beli suara pada pemilu, sampai dengan beli jabatan untuk posisi-posisi strategis pada lembaga internal partai politik, maupun pada lembaga negara.

Kedelapan, munculnya realitas dinasti politik, yakni monopoli kekuasaan berdasarkan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Tendensi ini terjadi, sangat erat terkait dengan adanya praktik politik transaksionis dan oligarki partai politik sebagaimana dikemukakan di atas.

Kesembilan, maraknya praktik shadow state, yaitu hadirnya aktor di luar struktur formal pemerintahan. Namun, dapat mengendalikan dan mengontrol para aktor penyelenggara pemerintah formal, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Kecenderungan ini terjadi, juga tidak terlepas dari adanya praktik politik transaksionis, utamanya pada pemilu.

Kesepuluh, hadirnya gerakan counter reform, yaitu suatu gerakan ‘reformasi tandingan’, yang sejatinya membawa spirit antireformasi, namun dikemas dalam bungkus dan lebel proreformasi. Gerakan ini relatif sulit untuk dideteksi, namun sangat membahayakan bagi masa depan demokrasi.

Ujian dan Bahaya

Dengan merujuk pada sepuluh karakteristik transisi demokrasi di atas, sedikitnya dapat diidentifikasi ada enam tantangan demokrasi di Indonesia terkait dengan pandemik covid-19. Bila dibuat kategorisasi, enam tantangan tersebut dapat dikelompok ke dalam tiga ujian dan tiga bahaya demokrasi.

Pertama, ujian bagi eksistensi dan komintmen terhadap prinsip-prinsip negara kesatuan. Adanya pandemik covid-19 secara tidak langsung telah menguji apakah prinsip-prinsip NKRI.Utamanya, terkait dengan relasi pusat-daerah, memang betul teraktualisasi dan dipatuhi dalam implementasi kebijakan penanggulangan wabah virus korona, atau hanya imajinasi. Bila betul ditaati, seharusnya tidak perlu terjadi perbedaan sikap antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan mengatasi pandemik covid-19.Dikatakan demikian, karena dalam negara kesatuan, prinsip relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah ialah berbagi kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan seperti pada negara federal

Oleh karena itu, otonomi yang dimiliki pemerintah daerah bukanlah otonomi penuh seperti pada negara federal. Jika pada kenyataannya, pemerintah daerah terkesan merasa memiliki otonomi penuh, inilah yang perlu dikoreksi untuk diluruskan. Namun, pada sisi lain, pemerintah pusat sebagai empunya kewenangan, niscaya dituntut ketegasan dan kepastian dalam implementasi keputusan yang telah diambil.Inilah sejatinya karakter dari strong state yang memang harus diperlihatkan pemerintah pusat dalam mengatasi kondisi genting akibat wabah covid-19 yang mencekam saat ini.

Kedua, ujian bagi kapabilitas dan kualitas kepemimpinan pemerintah pusat dan daerah. Sejak tahun 2004 Indonesia telah menerapkan pilpres langsung, dan mulai tahun 2005 melaksanakan pilkada langsung. Secara teoretis, pemilu langsung diyakini akan menghasilkan pemimpin berkualitas, yang pada giliran akan menghadirkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap tuntutan kepentingan masyarakat (Smith, 1985; Oyugi, 2000; dan Arghiros, 2001).Dalam mengikuti logika teoretis ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kehadiran wabah covid-19 secara nyata menyodorkan ujian bagi kapabilitas dan kualitas para pimpinan hasil pemilu langsung tersebut.

Ketiga, ujian kohesi sosial dan ‘kepatuhan’ terhadap state authority. Satu di antara indikator penting dari eksisnya legitimasi otoritas negara adalah, adanya dukungan dan kepatuhan warga negara terhadap berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah. Dengan demikian, cukup beralasan jika dukungan dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi wabah covid-19 juga dapat diartikulasi sebagai bagian dari ujian nyata terhadap eksistensi otoritas negara.

Keempat, bahaya politisasi covid-19 untuk pencitraan politik jelang Pilpres 2024. Tantangan demokrasi yang keempat ini terkesan berlebihan, dan cenderung prematur. Namun, sebagai upaya antisipasi, ia layak dipertimbangkan.Natur dari pemilu, termasuk pilpres, ialah kontestasi untuk mendapat kekuasaan. Oleh karena itu, kata Machiavelli, segala cara pun akan dihalalkan, termasuk politisasi musibah covid-19 untuk pencitraan politik.

Kelima, bahaya politisasi kebijakan pembatasan sosial (social distancing) atau physical distancing untuk menekan hak menyampaikan aspirasi di ruang publik. Seperti diketahui, kebijakan ini, antara lain, melarang warga masyarakat untuk berkumpul di ruang publik dengan tujuan mencegah penularan covid-19.Dengan demikian dapat dipastikan, selama periode pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, tidak dimungkin bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik. Oleh karena itu, agar tidak terjadi ‘dusta di antara kita’, seharus pihak lembaga penyelenggara negara, utamanya DPR RI, menunda sejumlah agenda pengambilan keputusan penting, yang menghendaki pelibataan aspirasi publik, selama periode pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial tersebut.

Keenam, bahaya politisasi program bantuan sosial covid-19 untuk mobilisasi dukungan jelang kontestasi Pilkada serentak 2020. Kekhawatiran ini cukup beralasan, mengingat praktik politik uang dalam penyelenggaraan pilkada sudah menjadi rahasia umum. Lebih jauh dari itu, bila disimak sejumlah kasus korupi kepala daerah, utamanya yang ditangani KPK, juga mengindikasikan adanya keterkaitan dengan penyalahgunaan anggaran negara. Khususnya, dana bantuan sosial, untuk kepentingan pilkada. Oleh karena itu, bila tidak dikelola secara ketat dan tepat, tidak kecil kemungkinan kecenderungan yang sama pun akan berlaku dalam pelaksanaan program bantuan sosial covid-19.

Akhirnya, penting untuk ditegaskan di sini, uraian singkat di atas bukan sama sekali bermaksud untuk membangun perspektif pesimistik, tetapi justru sebaliknya. Dengan adanya diskursus publik ini, diharapkan akan merangsang sensitivitas dari pihak-pihak terkait untuk melakukan refleksi atas konsep dan praktik demokrasi di Tanah Air sejauh ini. Dengan demikian, komitmen ‘bernegara’ dan ‘daulat rakyat’ yang diamanahkan melalui pilpres, pileg, dan pilkada, tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, tetapi terwujud dalam kenyataan.

Akhirkata, penghormatan yang tinggi kepada para pahlawan reformasi yang telah gugur dan para pejuang reformasi yang memperjuangan perubahan kepada negara kita indonesia ini menuju cita-cita demokrasi.

#ikausakti #22tahunreformasi #dirumahaja #beribadahdirumah
#belajardirumah #bekerjadirumah #BersatuLawanCovid19

*Penulis : Bondan Wicaksono - Ketua Komda Pemuda Katolik DKI Jakarta 2018-2021

COMMENTS

Nama

''Untuk Gereja dan Tanah Air,10,#72thnber-PMKRI,2,#AyokeKupang,1,#Bergelimang,1,#BonusDemografi,1,#GenerasiMilenials,2,#Gerejalokal,1,#hidup & Sastra,2,#HUT74Indonesia,1,#Kita_Indonesia,36,#MABIM2019,3,#NKRI,1,#Pemilu2019,3,#Penulisbuku,1,#Persatuan,1,#Petra,1,#Pilpres2019,8,#ProEcclesiaEtPatria,6,#Regulasi,1,#RetNas,1,#ROSA,1,#RUUPesantrendanPendidikanKeagamaan.,1,#SalamBhineka,2,#SamarindaMemanggil,1,#SDM,1,#SetyoWibowoSJ,1,Abdul Somad,3,ABK,1,Adrian Kasella,1,Agama,1,Agus,1,Agustina Doren,3,Ahok,4,Aksi 2 Desember,1,Aksi Damai,1,Aktivis,1,Alboin Samosir,2,Alexander Wibisono,1,Alfred R. Januar Nabal,2,Amandemen,1,Amnesti,1,Anas,1,Anastasia Rosalinda,1,Anastasia Rosalinda B,1,ANBTI,1,Andre Pareira,1,Angelo Wake Kako,1,Anies,1,Anies-Sandi,1,Anis Baswedan,1,Apel Kebangsaan,1,Artikel,2,AS,3,B ERITA PMKRI,1,BADJA NTT,1,bakti sosial,1,Banjarmasin,1,Bara Pattyradja,3,Bayi,1,Beijing,1,Beijng,1,Benidiktus Papa,6,Berita,6,berita PMKRI,2,Berita PMKRI Kupang,2,Berita PMKRI Pusat,16,Berita PMKRI Ruteng,2,Berita PMKRI Samarinda,3,Bhumibol,1,BKN,1,Bogor,1,Bogor Tolak Khilafah,1,BPKP,1,Buaya,1,Budiman Sudjatmiko,1,Bumi Manusia,1,BUMN,1,Bunda,1,Buni yani,1,Bupati Lembata,1,Cagub,1,Cegah Radikalisme,3,Cerpen,3,Chrisantus Nana,1,Cipayung Plus,1,CPNS,1,da Lopez,1,Daerah,42,Dayak,2,Deklarasi Kebangsaan,1,Demo Susulan,1,Demokrasi,4,Den Haag,1,Denpasar,1,Densus Tipikor,1,Desa Bantala,2,Desak,1,Dhani,1,Dialog,1,Dialog Kultural,1,Dibekap,1,Dibenturkan,1,Diciduk,1,Dies Natalis ke-72,2,Diplomasi,1,Dipolisikan,1,Dirjen Bimas Katolik,1,Disintegrasi Bangsa,1,Ditangkap,4,Ditendang,1,Diteror,1,Djarot,1,Dominikus Dowo Koten,1,Domu D.Ambarita,1,DPC PMKRI Malang,1,DPC Samarinda,1,DPD,4,DPD-RI,1,DPRD NTT,1,Dukun,1,Duta Genre,1,Efraim Mbomba Reda,4,Ekologi,1,Eksekusi,1,Epenk Djawang,2,Era 4.0,1,Erens Holivil,1,ESDM,1,Ewaldus Bole,1,Fahd Pahdepie,1,Fahri,1,Febby Siharina,1,Flores Timur,2,Florianus Herminus Mau,1,Fokus,8,Forum Temu Kebangsaan 2019,1,Freeport,2,Gabriel Toang,1,Gadungan,1,Geert Wilder,1,Gempa Lombok,6,Gempa NTB,3,Gempa Palu,3,Gempa Palu #Kita_Indonesia,4,Glen Fredly,1,GP Ansor,1,Gratifikasi,1,Greget,1,Guru PNS,1,Gus Aan Anshori,1,GUSDURian,1,Gusma,1,Habib Riziq,1,Habibie,1,Hari HAM,5,Hari Kartini,3,Hari Pahlawan,3,Hari Valentine,1,Hillary,1,Hillary Clinton,1,HIMAPEN JABODETABEK,1,Hindari Kriminalisasi,1,Hoax,1,Human Trafficking,2,ICRP,1,ICW,1,Ignatius Pati Ola,1,IKASANTRI,2,ILO,1,Impor Garam,1,Intan,1,Intelijen,1,Intergritas,1,Internasional,26,IrmanGusman,3,ISIS,1,Islamophobia,1,Israel,1,Istri Dimas kanjeng,1,Jaga Toleransi,1,Jajak Pendapat,1,Jakarta,23,Jembatan Waima,1,JEMI BERE,1,Jipik,1,Jokowi,8,Jokowi.,1,Jurnalistik,1,Juventus Prima Yoris Kago,1,Kabar PMKRI Maumere,4,Kabar IMCS,2,Kabar Komda III PMKRI,2,Kabar PMKRI,12,Kabar PMKRI Ambon,5,kabar PMKRI Bengkulu,1,Kabar PMKRI Bogor,2,Kabar PMKRI Bogor.,1,kabar PMKRI Denpasar,1,Kabar PMKRI Jakarta Pusat,2,Kabar PMKRI Jambi,1,Kabar PMKRI Makassar,5,Kabar PMKRI Malang,4,Kabar PMKRI Mataram,1,Kabar PMKRI Nasional,3,Kabar PMKRI Nias,2,Kabar PMKRI Palopo,1,Kabar PMKRI Pekanbaru,6,Kabar PMKRI Pematangsiantar,5,Kabar PMKRI Pontianak,1,Kabar PMKRI Ruteng,5,Kabar PMKRI Samarinda,9,Kabar PMKRI Sintang,1,Kabar PMKRI Surabaya,1,Kabar PMKRI Yogyakarta,2,Kabinet Indonesia Maju,1,Kalbar,1,Kalimantan Selatan,2,Kampanye,2,Kapolda,1,Kapolda Metro Jaya,1,Kapolri,2,Kasidi,1,Katolik,1,Keberagaman,1,Keberagaman #KitaIndonesia,2,Kebhinekaan,2,Kejari,1,Kekerasan Militer,1,Kekerasan Seksual,1,kekuasaan,1,Kembalikan,1,Kemendes PDTT,1,Khawatir MUI Ditunggangi,1,Kita Indonesia,16,KOMDA SUMBAGUT,1,Komda VIII,1,Komnas HAM,2,Komnas Perempuan,1,Komputer,1,KontraS,1,Kornelis Kedamen,1,Korupsi,2,KP PMKRI Pematangsiantar,1,KPK,5,Krisna Widodo,1,Kristianitas,1,KSR KOMDA III,2,KSR Komda VIII PMKRI,1,Kutai Kartanegara,1,KWI,1,Lamahala,1,Launcing buku,1,Lembaga Kajian PP PMKRI,1,Lidya Sartono,2,Liharman Sipayung,1,LIPI,1,Literasi Digital,1,Logo PMKRI,1,LOKNAS TO PMKRI,2,Lulung,1,Mabim PMKRI Pontianak,1,Mahasiswa Papua,2,Mahmudi,1,Majelis Adat Dayak,1,Makasar,1,Malang,1,MANGGARAI,1,Mario Fernandez,1,Mario Yosryandi Sara,2,Mars Wera,1,Maruarar Sirait,1,Marz Wera,1,Masa Bimbingan,2,Mata Rakyat,1,MEA,1,Media,1,Megawati,1,Melchias Marcus Mekeng,1,Melchias Mekeng,1,Melki Laka Lena,1,Menag,1,Menhan,1,Menlu Tongkok,1,Menristekdikti,1,Menuju KSN,1,Michell Rompis,1,Milenial,1,Militan,2,Militer,1,MPAB,3,MPAB PMKRI Ruteng,1,MPAB/ MABIM 2019,1,MPAB/MABIM,2,Muchdi,1,Multikulturalisme,1,Munir,1,Mutilasi,1,Myanmar,1,Nagekeo,1,Narkoba,1,Nasional,90,Natal 2018,1,Natal Bersama Kota Bogor.,1,Natalius Pigai,1,Nawacita Jokowi,2,Nawacita Jokowi Gagal,1,New York,3,Ngada,1,NKRI,1,NTT,3,NU,1,Obama,1,Okto Nahak,1,OMK,1,Opini,76,Orang Muda,1,Ormas,1,Ovin Gili,1,Pancasila,1,Papua,2,Parade Bhineka Tunggal Ika,1,Pariwisata,1,Parno S. Mahulae,1,Partai Komunis,1,Patung Buddha,1,Paulus Gemma Galgani,1,Paus,2,Paus Fransiskus,1,PDIP,1,Peduli Kemanuisan.,1,Peduli Papua,3,Pelantikan DPC,2,Pembangunan,1,Pemboman,2,Pemkot Malang,1,Penangguhan,1,Pendidikan Politik,1,Penembakan Anggota PMKRI,1,Penistaan Agama,2,Penyair Indonesia,1,Perbedaan,1,Perbup,1,Perempuan,1,Perppu KPK,1,Persekusi Mahasiswa Papua,1,Pesan Prabowo,1,PHPT PP PMKRI,1,Pilkada,2,Pilkada Damai,1,Pilkada Jakarta,2,Pilpres 2019,5,Pilpres2019,5,Pius Yolan,1,PKB,1,PLTP Mataloko,1,PMII,1,PMKRI,43,PMKRI Alor,1,PMKRI ATAMBUA,1,PMKRI Bandar Lampung,1,PMKRI Banjarmasin,1,PMKRI Bengkulu,1,PMKRI Ende,3,PMKRI Jajakan Kota Batam,1,PMKRI Jakarta Pusat,5,PMKRI Jayapura,1,PMKRI Juara,1,PMKRI Kendari,1,PMKRI Kupang,9,PMKRI Larantuka,1,PMKRI Madiun,1,PMKRI Makassar,3,PMKRI Malang,5,PMKRI Manado,1,PMKRI Maumere,7,PMKRI Padang,1,PMKRI Palembang,1,PMKRI Palu,1,PMKRI Peduli,6,PMKRI Pematangsiantar,1,PMKRI Pontianak,1,PMKRI Samarinda,1,PMKRI SIANTAR. DANAU TOBA,1,PMKRI SIANTAR. Liharman Sipayung,1,PMKRI Sungai Raya,1,PMKRI Surabaya,1,PMKRI Tondano,1,PMKRI Tual,1,PMRI Ende,1,PNS,1,Polemik UPR,1,Polisi,3,Politik,2,Politisasi SARA,1,POLTEK Kupang,1,PP GMKI,1,PP PMKRI,28,Press Release,5,Pribumi,1,Profil,1,Proklamasi Indonesia 74,1,Prostitusi Online,2,Puisi,17,Pungli,1,Putin,1,Rachmad AL Fajar,1,Radikalisme,1,Raja,1,Raja Ivan Sihombing,1,RAKERNAS,1,RAKERNAS PMKRI,3,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi Hari Kartini,2,Regional,35,Rendi,1,Rendy Stevano,2,Reni Rantika Waty,1,Restu Hapsari,2,Retret Nasional,1,Rikard Djegadut,1,Rinto Namang,2,Risma,1,Rizieq,2,Robertus Dagul,4,Romo Moderator,1,RUAC,1,Rudal,1,Rumah,1,Rusia,1,RUU PKS,1,RUUKPK,1,Sadar dan Terlibat,1,Sajak Epik,1,Sakinem,1,Samarinda,3,Samarinda.,1,Sandiaga,1,SATGASCOVID-19,2,Seribu Lilin,1,Setya Novanto,2,Siaran Pers,3,Sistem,1,Siti Zuhro,1,Social Entrepreneur,1,Somalia,1,SPI,1,Stop Kekerasan Terhadap Perempuan,1,Strategi,1,Sukmawati,1,Suriah,1,Swedia,1,Tahan Ahok,1,Tahun Baru 2019,1,Tanjung Balai,1,Tedy Ndarung,1,Teologi Maut,1,Tepo Seliro,1,Teresa,1,Terorisme,1,Thomas Tukan,2,Thomson Sabungan Silalahi,1,TNI,3,Tolak HTI,2,Tomson Silalahi,1,Transaksi,1,Transformasi,1,Trump,3,Tumor Ganas,1,Uang,1,UNDANA Kupang,1,Unipa Maumere,1,Universal,1,Uskup Kupang,1,Uskup Malang,1,Vatikan,1,Vebivorian,1,Verbivorian,8,Verbivorian. PMKRI Jakarta Pusat,2,Wailolong,1,Wali Kota,1,WaliKota,1,Wanita Berjilbab,1,Wartawan,1,Wikileaks,1,Wiranto,1,Xi Jimping,1,Yensiana,1,Yogen Sogen,5,Yustinus Prastowo,1,
ltr
item
VERBIVORA.COM: 22 Tahun Reformasi & "Kematangan" Demokrasi di Tengah Pandemi
22 Tahun Reformasi & "Kematangan" Demokrasi di Tengah Pandemi
https://1.bp.blogspot.com/-CJVaLegWtK4/XrwoW6A9DTI/AAAAAAAAALw/pfpIzjPgFJ0njrA-jGCQeB9mTAF4ILZsgCLcBGAsYHQ/s640/3afdceac-7ce3-418f-a9f6-1341a8500839.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-CJVaLegWtK4/XrwoW6A9DTI/AAAAAAAAALw/pfpIzjPgFJ0njrA-jGCQeB9mTAF4ILZsgCLcBGAsYHQ/s72-c/3afdceac-7ce3-418f-a9f6-1341a8500839.jpg
VERBIVORA.COM
http://www.verbivora.com/2020/05/22-tahun-reformasi-kematangan-demokrasi.html
http://www.verbivora.com/
http://www.verbivora.com/
http://www.verbivora.com/2020/05/22-tahun-reformasi-kematangan-demokrasi.html
true
1552102979589694575
UTF-8
Semua postingan Belum ada postingan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal Balas Delete Oleh Home HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP CARI SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan postingan yang Anda cari Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Follower Follow KONTEN PREMIUM Bagikan untuk buka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy