Peringati Hari HAM, PMKRI Gelar Aksi Damai di Depan Istana Presiden

Aksi teatrikal peringati Hari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Ke-70 di Depan Istana Negara

JAKARTA, VERBIVORA.COM- Memperingati Hari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Ke-70, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menggelar aksi damai dan teatrikal dengan membawa sebuah peti mati simbol dari kegagalan Negara dalam menuntaskan persoalan kasus HAM. Aksi berlangsung di depan Gedung Istana Presiden. Senin, 10/12/2018.

Dalam aksi tersebut PMKRI menuntut Presiden Jokowi untuk menuntaskan persoalan kasus HAM, baik masa lalu maupun yang sedang terjadi seperti: Tragedi 1965, Kerusuhan Mei, Penghilangan Paksa Aktivis Mahasiswa, Semanggi I dan II, Tanjung Priok, dan Peristiwa Talang Sari-Lampung. Bahkan dalam rentang waktu 20 tahun Reformasi, seiring bertumbuhnya kesadaran tentang HAM, di sana-sini masih banyak korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara seperti pembunuhan Munir (2004), kurun waktu 2010-2018 terjadi pembunuhan 100 orang Papua di luar hukum (unlawful killings).

“Alih-alih menegakkan HAM, negara justru menjadi dalang dari pelbagai peristiwa berdarah di tanah air. Demokrasi yang seharusnya menjadi locus tumbuh suburnya HAM, justru menjadi awan gelap kematian bagi mereka yang bersuara lantang melawan ketidakadilan dan represivitas yang disebabkan oleh negara. Upaya untuk menegakkan HAM dan menyelesaikan persoalan HAM berat masa lalu hanya menjadi janji manis elit demi mendulang suara,” tegas PMKRI dalam rilis aksi yang diterima verbivora.com. Senin, 10/12.

Pada 2014 silam, sambung PMKRI dalam rilisnya, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengagendakan dalam Nawacita-nya tentang upaya penyelesaian HAM berat masa lalu dan menghadirkan negara kuat dalam melindungi dan menjamin kemerdekaan individu dan HAM. Namun, pada kenyataan, empat tahun berkuasa tidak ada satupun kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tuntas terselesaikan dalam rezim ini.

Selain itu Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI, Rinto Namang,  menilai, tidak ada political will dari Jokowi untuk memerintahkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal itu karena Jokowi sendiri tak paham tentang konsep HAM sebagaimana yang pernah diperdebatkan dalam rangka pendirian Republik dan ia tersandera kepentingan para pelaku pelanggaran HAM (militer) yang berada dalam lingkaran kekuasaannya.

“Lonceng kematian HAM berbunyi nyaring dalam rezim ini. Yang paling anyar, peristiwa pembantaian yang mengakibatkan kematian 31 pekerja konstruksi jembatan di Kabupaten Nduga oleh Kelompok Kriminal Bersenjata yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM),” tegas Rinto dalam Orasinya

Terhadap peristiwa itu, lanjut Rinto, Jokowi menegaskan agar aparat keamanan menumpas hingga ke akar-akarnya dan berjanji pembangunan di sana akan tetap berlanjut. Menurut kami, di situlah letak ketidakpahaman Presiden terhadap situasi Papua. Jokowi menganggap Papua hanya dari perspektif pembangunan fisik semata, dan mengabaikan soal pembangunan di bidang sumber daya manusia dari perspektif orang Papua sendiri. Pembangunan Papua hanya dilihat dari Jakarta, bukan dari kultur orang Papua sendiri.

Dalam aksi tersebut Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia juga menyerukan 5 tuntutan kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk:

1. Segera menunaikan janji kampanyenya untuk menyelesaikan kasus HAM berat masa lalu dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan

2. Atas peristiwa-peristiwa negatif yang terjadi di masa lalu, negara harus meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban

3. Hentikan proyek pembangunan apapun yang mengorbankan kehidupan warga sipil

4. Menghentikan militerisasi di Papua, membuka akses media asing masuk ke Papua, membuka ruang dialog dengan Papua bukan represivitas dan intimidasi

5. Menjamin dan memastikan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat dan beragama.

Aksi damai memperingati Hari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Ke-70 oleh PMKRI berjalan dengan tertib dan diakhiri dengan penyalaan lilin dan doa bagi para korban  dan aktivis pejuang HAM.*