Menanak Nasi Indonesia

Ket. Mario Yosryandi Sara

Oleh: Mario Yosryandi Sara*

Apakah kita kita bisa mempercepat kemajuan kondisi bangsa? Pertanyaan ini mengingatkan polemik kebudayaan pada kurun 1935-1939 antara Sutan Takdir Alisjahbana (STA) dan yang lain. Polemik itu merupakan respons generasi pasca Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 terhadap persoalan besar cita-cita nasional segala bidang. STA yang masih berusia 27 tahun ketika polemik merumuskan pandangannya secara jelas, betatapun kontroversial.

Pemicu polemik tulisan STA “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru, Indonesia dan Pra Indonesia” yang lantas ditanggapi Sanusi pane pada Agustus-September 1935.Dari sini polemik terus menggelinding hingga tahun 1939 dengan tambahan penanggap lain, seperti Soetomo, Tjindarbumi, Adinegoro dan Ki Hadjar Dewantara. Tak seperti komentar instan dan singkat di masa media social jaman kita ini, semua pemikiran dalam polemik ditulis dengan kalimat-kalimat yang jelas, utuh dan terbaca luas oleh publik pada zamannya.

Tulisan-tulisan STA menegaskan, sejarah Indonesia dimulai sejak abad ke-20, ”ketika lahir generasi baru dengan insaf hendak menempuh jalan baru bagi bangsa dan negerinya”. Zaman baru tersebut berbeda dengan “zaman hingga penutup abad ke-19” sebagai zama pra Indonesia. STA merekrontruksi sejarah baru Indonesia, dimana zaman Indonesia bukan sambungan atau terusan masalalu, Indonesia dicita-citakan oleh generasi baru, karena itu, bukan sambungan Mataram atau yang lain. Kebudayaan Indonesia harus dicari sesuai keperluan kemajuan masyarakat.

STA berpendapat, tali persatuan Indonesia itu kepentingan bersama. Sebuah bangsa tidak boleh statis, tetapi harus dinamis sehingga dapat “berlomba-lomba dilautan dunia yang luas”. STA menegaskan, bangsa Indonesia harus menanak nasi oleh karena itu harus menghidupkan api. Ini berbeda dengan bangsa Barat yang sudah menanak nasi, apinya sudah menyala-nyala. Bagi Barat, masalahnya ialah bagimana menjaga agar nasinya jangan sampai hangus, maka mengurangi nyala api. Kalau bangsa Indonesia justru memikirkan bagaimana mengurangi api, maka nasi Indonesia tidak akan masak-masak karena apinya saja tak hidup.

Api yang dimaksud STA ialah intelektualisme, individualisme, egoisme,dan materialisme, dimana tiga hal terakhir ini tidak selalu bermakna negatif. Semua itu berkembang di Barat. Karena itu, bagi STA, budaya Barat perlu dilihat karena tidak saja mampu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga filsafat, keagamaan, dan kesusatraan. Dalam konteks waktu itu, STA mengibaratkan Indonesia lemah seperti “pohon yang sudah mati, dahannya tiada berdaun, tiada berkembang, dan tidak berbuah”. Kalaupun ada daun, kembang dan buahnya, “itu sangat kecil dan merana sehingga boleh dikatakan tidak berarti dimata dunia”. Karena itu “jiwa barat” harus diambil dan kebalikannya, yakni “jiwa nrimo” alias pasrah semata-mata, harus ditolak.

Apakah dengan mengsulkan agar bangsa Indonesia mengambil “jiwa barat” itu berarti STA sepakat dengan pembaratan atau westernisasi? Dalam sebuah wawancara pada tahun 1976 STA mengatakan “tidak embicarakan tentang Barat” tetapi mengenai “suatu mentalitas”. STA mengaku bukan “pemuja Barat”. Dirinya sepakat dengan pendapat Andre Malraux bahwa barat sudah tidak mampu lagi menghasilkan suatu karya agung seperti Michelangelo di zaman Reinaisans.

STA memakai istilah “jiwa barat” lebih merujuk pada “manusia berpikir, mengambil keputusan dan memegang nasib ditangannya sendiri”. Pendapat demikian merupakan perkembangan penting setelah sekian lama polemik kebudayaan. Ia melakukan obyektivikasi justru dengan menolak mengidentikan mengambil “jiwa barat” dengan pembaratan.

Sebagai refleksi untuk masa kita,apakah manusia Indonesia sudah “berpikir, mengambil keputusan, dan memegang nasib ditangan sendiri”? Pertenyaan itu dapat diringkas,dengan sedikit modifikasi pertanyaan Kishore Mahbubani, “can’t Asian think”? dapatkah orang Indonesia berpikir? Pertanyaan ini penting mengingat sesungguhnya ia bersifat abadi, tidak saja berlaku di masa penjajahan, juga lazum saja di masa kini mengingat merdeka beku tentu mandiri dalam hal kebebasan berpikir dan pengambilan keputusan yang terkait dengan penentuan nasib bangsa.

Maka, persoalan kita adalah bagaimana api Indonesia yang sudah menyalah sejak kemerdakaan itu terkelola secara efektif sehingga pemanaan nasi Indonesia berjalan tanpa kekurangan api. Api kita masih kecil nyalanya, belum seperti bangsa maju lain. Namun, yang jelas, menanak nasi Indonesia berarti menjaga apinya tetap menyala abadi, dan tentu ini lebih merupakan urusan dan ikhtiar jangka Panjang. 

Kepemimpinan tentu aspek penting dalam menjaga nyala api Indonesia mengingat ada fungsi motivasi. Menjadi pemimpin bangsa yang besar seperti Indonesia tentu saja tak mudah. Nyala api berarti identik dengan retorika pemimpin “solidarity maker”, tetapi lebih terkait pada efektivitas dan efisiensi kebijakan yang sistematik.

Dari STA kita peroleh catatan penting. Pertama, terkait internalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Ini dasar dari pembentukan karakter bangsa. STA sangat menekankan faktor nilai, sebagaimana terbetik dalam karya momentumentalnya Values as Integrating Forces in Personality, Society and Culture (1974). Nilai-nilai Pancasila sudah sangat tepat bagi Indonesia sebagai bangsa yang religius dan majemuk. Selama nilai-nilai ini terjaga dan tidak memudar atau tergeser, maka roh Indonesia masih tetap ada.

Kedua, perlunya mengubah cara berpikir dan bersikapsecara modern, tetapi terukur dalam kerangka kepentingan nasional. STA menekankan soal kepentingan nasional sedemikian rupa sehingga ego kelompokdan sectoral harus ditolak. Kita harus berpikir besarsoal kebangsaan, bukan kelompok dan apalagi hanya sekedar berpikir untuk kepentingan jangka pendek. Tentu saja itu semua bermula dari ranah personalisasi atau mental perorangan yang terus bergerak ke ranah nasional kebangsaan.

Ketiga, perlunya ikhtiar melepas ketergantungan dan memantapkan budaya mandiri. Ini tidak sekedar terkaitr dengan kepemimpinan bangsa, juga bagi khalayak yang masih terpatri pada pola kepemimpinan patrimonaliastik atau neo-patrimonial. Kita perlu model kepemimpinan dan kepengikutan yang otentik, dengan ciri tidak memangkas kemandirian, kreativitas, dan inovasi. Ujung dari semua ini maka akan terbangun jalan kemandirian bangsa.

Keempat, perlunya penguatan sistem dan reformasi kelembagaan. Keduanya merupakan pekerjaan rumah yang sangat serius. Parah elite yang punya tanggung jawab besar guna mewujudkan sistem kebangsaan di segala lini, sayangnya masih banyak yang meminjam kuntowijoyo “berkaca mata kuda”, terjebak pada masalah jangka pendek dan konflik tidak produktif. Proses reintelektualiasasi perluh dilakukan agar parah elite punya kesadaran dan kapasitas akademis yang baik sehingga diharapkan mampu membuat sistem yang baik dan efektif.

Kita perluh membentuk jiwa Indonesia sebagai jiwa yang mampu menyalakan api kemajuan itu. Meminjam retorika Bung Hatta,  kita harus lebih cepat dan selamat.

 *Penulis adalah Anggota PMKRI Cabang Kupang