Perusahaan Pengelola Panas Bumi yang Arogan dan Pengawasan Lemah Kementerian ESDM

BAGIKAN:

Fokus, Verbivora.com - Sentralisasi perizinan dan pengawasan terhadap pengelolaan panas bumi mengandung celah yang besar. Celah ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh perusahan pengelola panas bumi untuk melanggar ketentuan dan prosedur pengelolaan panas bumi di lokasi. 

Wewenang izin dan pengawasan terhadap pengelolaan panas bumi memang hanya ada pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota sama sekali tak memiliki wewenang. 

Terkait kewenangan pengelolaan dan pengawasan, diatur dalam UU No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerinth No. 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan tak langsung. 

Melalui celah ini, perusahan pengelola memiliki legalitas untuk mengabaikan keluhan masyarakat dan pemerintah daerah apabila ada dampak buruk yang terjadi pada proses pengembangan panas bumi. Terutama untuk wilayah panas bumi yang terletak di wilayah administrasi pemerintah daerah tertentu. 

Regulasi membuat celah itu yang kemudian melahirkan arogansi dan ketidakpedulian perusahan terhadap keluhan masyarakat. 

Kali ini, sikap arogansi datang dari PT. Sorik Merapi Geothermal Plant (SMGP) yang mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di kabupaten Mandailing, Sumatera Utara. 

Sikap arogansi PT. SMGP itu berujung pada meninggalnya 5 orang warga dan 24 orang dirawat ke Puskesmas di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada 25 Januari 2021.

Para korban dikabarkan mengalami keracunan akibat adanya semburan gas beracun dari Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di yang tak jauh dari permukiman dan tempat bertani warga setempat. 

Kementerian ESDM menyatakan insiden yang terjadi di PLTP Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara merupakan maloperasional oleh PT. SMGP.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi terkait penyebab tragedi tersebut dan ditemukan beberapa pelanggaran oleh PT. SMGP (CNN Indonesia, 3/2/2021).

Pertama, perencanaan kegiatan yang tidak matang. Kedua, pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Ketiga, peralatan dan instalasi penunjang yang belum siap atau lengkap. 

Keempat, lemahnya koordinasi antar tim pelaksana kegiatan. Kelima, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak memadai. Keenam, kompetensi personil pelaksana kegiatan yang tidak memadai.

Korban nyawa terkait PT. SMGP ini juga terjadi pada tahun pada 2018 dan 2014 silam. 

Pada 2018, dua orang santri dari Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru jatuh ke kolam penampungan air milik perusahaan panas bumi PT. SMGP dan tak bisa diselamatkan, Sabtu (29/9/2018). 

Kejadian bermula dari ketika anak-anak santri bermain ke kolam galian PT. SMGP yang tidak berfungsi itu. Selain tidak berfungsi, kolam tersebut juga tidak dijaga baik oleh pihak PT. SMGP, sehingga memudahkan anak-anak atau siapapun untuk mengaksesnya. 

Pada tahun 2014, juga ada korban nyawa akibat konflik horizontal antara warga yang menolak dan mendukung kehadiran PLTPB. Konflik ini diduga karena ada adudomba antara masyarakat pro dan kontra oleh PT. SMGP. Hal itu disampaikan Alfian Siregar saat aksi demonstrasi di Kementerian ESDM pada 18 Mei 2016. 

"PT SMGP mengadu domba warga. Pro dan kontra pun pelan-pelan, merasuki warga lima kecamatan. Puncaknya pada 11 November 2014, aksi ribuan masyarakat memblokir jalan lintas Sumatera ditantang warga yang lain: Seorang tewas dan belasannya digelandang ke Kantor Polisi." (Republika.co.id,18 Mei 2016).

Diketahui karena konflik dan penolakan tersebut, izinan pengelolaan panas bumi oleh PT. SMGP dicabut oleh Bupati Mandailing. Ketika itu izinan masih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. 

Dalam Surat Keputusan bernomor 540/665/K/2014 tanggal 9 Desember 2014, Bupati Mandailing menyatakan bahwa salah satu alasan pencabutan izin, yakni karena ada aksi protes yang tinggu dari ribuan masyarakat, yang menganggap adanya ancaman terhadap lingkungan dan mengundang bencana alam.

Pengawasan yang Lemah dan Arogansi PT. SMGP

Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution menyampaikan kekecewanya terkait sistem tata kelola PT. SMGP. Ia menilai perusahan ini tidak kooperatif dan sangat tertutup (iNewsSumut.id, 25/01). 

Hal itu disampaikan Bupati Dahlan, mengingat sebelumnya tim pemerintah kabupaten Mandailing telah mendatangi PT. SMGP untuk megecek lingkungan dan aktivitas yang kian meresahkan masyarakat sekitar. Kedatangan tim pemerintah ditolak oleh PT. SMGP lantaran pengecekan dan pengawasan bukan wewenang pemerintah kabupaten. 

Menurut Dahlan, ia menerima aduan masyarakat terkait ketidaknyamanan lingkungan mereka selama pengoperasian PLTPB tersebut.

"Saat sidak terkait urusan Amdal dan keselamatan warga sekitar, pemerintah daerah kerap tak mendapat izin masuk apalagi melakukan pemeriksaan ke dalam lingkungan perusahaan panas bumi,” ujar Dahlan.

Sebelumnya, masyarakat di sekitaran lokasi PLTPB Sorik Marapi mengadu kepada pemerintah setempat perihal dampak yang tengah mereka alami dan kerusakan lingkungan yang ada. Melalui perwakilan warga Mandailing Natal, Saptar mengungkapkan jika area Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Sorik Marapi berjarak dekat dengan aktivitas pertanian masyarakat (CNN, 2/2/21).

"Radius aktivitas masyarakat kalau kita pikir itu kurang dari 100 meter. Salah satu contoh tragedi tanggal 25 kemarin, lokasi pengeboran sumur hanya berbatas dinding pagar seng," jelas Saptar.

"Selain itu, terdapat kejanggalan padaa saat dumulainya pengoperasian PLTPB Sorik Marapi tersebut. Ketika PLTPB dibangun, kata Saptar, masyarakat hanya mendapat kabar dari mulut ke mulut. Ia mengatakan bahwa para warga juga tak pernah mendapat penjelasan terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL) dari perusahaan," tambahnya.

Saptar juga mengatakan aktivitas pertanian masyarakat berada persis dibalik pagar seng yang membatasi kawasan PTLPB tersebut. Menurutnya, pihak pengelola tak pernah mensosialisasi kepada masyarakat terkait potensi bahaya aktivitas PLTPB itu.

"Kalau ada kemungkinan bahaya harusnya ada pemberitahuan, bisa saja dengan pengumuman pengeras suara atau gimana kek. Untuk pengetahuan lebih awal, biar aktivitas masyarakat berkurang," tegas Saptar.

Sebelumnya, pada tahun 2014 silam, masyarakat juga menyampaikan keluhannya. Seorang tokoh adat masyarakat adat Sorik Marapi, Yasir Nasution mengaku adanya kerusakan lingkungan selama proses kegiatan dan khawatir akan ada kerusakan yang lebih parah.

"Selama proses pengerjaan proyek, dan pengambilan sampel, terjadi kerusakan hutan cukup luas, menggunakan alat berat. Mereka juga khawatir proyek akan menimbulkan dampak buruk bagi keamanan jiwa masyarakat mereka," keluh Yasir (Mongabay.co.id, 13/12/2014)

Wakil Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Utara, Bambang Saswanda Harahap memberi kesan adanya arogansi dari pihak PT. SMGP. Hal itu disampaikanya pada 26 Januari 2021. 

"Kok kesannya arogan mentang-mentang memperoleh izin operasional dari Pemerintah Pusat. Padahal mereka beroperasi di wilayah Madina," ungkap Bambang. *(SJ)


Perusahan Pengelola Panas Bumi yang Arogan dan Pengawasan Lemah Kementerian ESDM
Ilustrasi - Thejakartapost


KOMENTAR

Nama

#Kita_Indonesia,19,#Pilpres2019,4,#RUUPesantrendanPendidikanKeagamaan.,1,Aceh utara,1,afrika,1,Agama,1,Agus,1,Agustina Doren,3,Ahok,4,Aksi 2 Desember,1,Aksi Damai,1,Aktivis,2,Alboin Samosir,1,Alfred R. Januar Nabal,1,Amandemen,1,Amnesti,1,Anas,1,Anastasia Rosalinda,1,Anastasia Rosalinda B,1,ANBTI,1,Andre Pareira,1,Angelo Wake Kako,1,Anies,2,Anies-Sandi,1,Anis Baswedan,1,Apel Kebangsaan,1,Artikel,11,AS,3,B ERITA PMKRI,1,BADJA NTT,1,Bandung,1,Banjarmasin,1,Bara Pattyradja,2,Bayi,1,Beijing,1,Beijng,1,bencana alam NTT,1,Berita,2,berita PMKRI,2,Berita PMKRI Kupang,2,Berita PMKRI Pusat,16,Berita PMKRI Ruteng,2,Berita PMKRI Samarinda,2,Bhumibol,1,Bogor,2,Bogor Tolak Khilafah,1,Bone,1,BPKP,1,Buaya,1,Bunda,1,Buni yani,1,Bupati Lembata,1,Cagub,1,Cegah Radikalisme,3,Cerpen,3,Chrisantus Nana,1,cina,1,Cipayung Plus,1,covid-19,2,Daerah,35,Demo Susulan,1,Demokrasi,5,Den Haag,1,Denpasar,1,Densus Tipikor,1,Desa Bantala,1,desa takarai,1,Desak,1,Dhani,1,Dialog,1,Dibekap,1,Dibenturkan,1,Diciduk,1,dies natalis pmkri,1,Diplomasi,1,Dipolisikan,1,Dirjen Bimas Katolik,1,Disintegrasi Bangsa,1,diskusi pancasila,1,Ditangkap,4,Ditendang,1,Diteror,1,Djarot,1,DPD,4,DPD-RI,1,DPR RI,1,DPRD NTT,1,Dukun,1,Duta Genre,1,Efraim Mbomba Reda,1,Ekologi,1,Eksekusi,1,Epenk Djawang,2,Era 4.0,1,Erens Holivil,1,ESDM,1,Fahri,1,Febby Siharina,1,Filipina,1,Flores Timur,2,Florianus Herminus Mau,1,Fokus,9,Freeport,2,Gabriel Toang,1,Gadungan,1,Geert Wilder,1,Gempa Lombok,6,Gempa NTB,3,Gempa Palu,3,Gempa Palu #Kita_Indonesia,4,Glen Fredly,1,GMKI Makassar,1,GMNI Makassar,1,GMNI Sumut,2,GP Ansor,1,Gratifikasi,1,Greget,1,GUSDURian,1,Gusma,1,Habib Riziq,1,Habibie,1,Hacker WhatsApp,1,HAITI,1,Hari HAM,5,Hari Kartini,3,Hari Pahlawan,3,Hari Valentine,1,Hillary,1,Hillary Clinton,1,HIMAPEN JABODETABEK,1,Hindari Kriminalisasi,1,Hoax,1,Human Trafficking,2,ICRP,1,ICW,1,Ignatius Pati Ola,1,IKASANTRI,2,Impor Garam,1,india,1,inggris,1,Intan,1,Intelijen,1,Internasional,49,Irak,4,IrmanGusman,3,ISIS,1,Islamophobia,1,Israel,1,Istri Dimas kanjeng,1,Jaga Toleransi,1,Jajak Pendapat,1,Jakarta,23,Jembatan Waima,1,JEMI BERE,1,Jipik,1,Jokowi,4,Jokowi.,1,Jurnalistik,1,Kabar PMKRI Maumere,4,Kabar IMCS,1,Kabar PMKRI,11,Kabar PMKRI Ambon,3,Kabar PMKRI Bogor,1,Kabar PMKRI Bogor.,1,kabar PMKRI Denpasar,1,Kabar PMKRI Jambi,1,Kabar PMKRI Makassar,5,Kabar PMKRI Malang,2,Kabar PMKRI Mataram,1,Kabar PMKRI Nasional,1,Kabar PMKRI Nias,2,Kabar PMKRI Palopo,1,Kabar PMKRI Pekanbaru,5,Kabar PMKRI Pematangsiantar,4,Kabar PMKRI Pontianak,1,Kabar PMKRI Ruteng,5,Kabar PMKRI Samarinda,4,Kabar PMKRI Sintang,1,Kabar PMKRI Yogyakarta,2,Kabinet Indonesia Maju,1,Kalbar,1,Kalimantan Selatan,2,KALTENG,1,Kampanye,2,Kapolda,1,Kapolda Metro Jaya,1,Kapolri,3,Kasidi,1,katedral makasar,3,Katolik,1,Keberagaman #KitaIndonesia,1,Kebhinekaan,2,Kejari,1,kejati bengkulu,1,Kekerasan Militer,1,Kekerasan Seksual,1,Kembalikan,1,Kemenag,1,Kemendes PDTT,1,Kemenkumham,2,Kesehatan,2,Khawatir MUI Ditunggangi,1,Kita Indonesia,16,KKB,1,Kominfo,18,Komnas HAM,2,Komnas Perempuan,1,kompas media,1,Komputer,1,koneksi internet,1,KontraS,2,Korupsi,2,KPK,4,KPU,1,KSR,1,KWI,1,LAMPUNG,3,Larantuka,1,Lembaga Kajian PP PMKRI,1,Lembaga Negara,1,lembaga otsus papua,1,Lidya Sartono,1,LIPI,1,LKK,1,Logo PMKRI,1,Lulung,1,Mabim PMKRI Pontianak,1,Mahasiswa Papua,2,Mahmudi,1,Majelis Adat Dayak,1,Makasar,2,Makassar,1,malaka,1,Malang,1,MANGGARAI,1,Mario Fernandez,1,Mario Yosryandi Sara,2,Mars Wera,1,Maruarar Sirait,1,Marz Wera,1,Mata Rakyat,1,MEA,1,Megawati,1,meksiko,1,Menag,1,Menhan,1,Menkominfo,8,Menlu Tongkok,1,Michell Rompis,1,Militan,1,Militer,1,MPAB,3,MPAB PMKRI Ruteng,1,MPAB/MABIM,1,Muchdi,1,Munir,1,Mutilasi,1,Myanmar,8,Nagekeo,1,Narkoba,1,Nasional,221,Natal 2018,1,Natal Bersama Kota Bogor.,1,Natalius Pigai,1,Nawacita Jokowi,2,Nawacita Jokowi Gagal,1,New York,3,Ngada,1,NKRI,1,NTT,2,NU,1,Obama,1,Okto Nahak,1,OMK,1,Opini,100,Orang Muda,1,Ormas,1,Otsus,2,otsus papua,2,Ovin Gili,1,Padang,1,Papua,7,Parade Bhineka Tunggal Ika,1,Pariwisata,1,Parno S. Mahulae,1,Partai Demokrat,2,Partai Komunis,1,Patung Buddha,1,Paulus Gemma Galgani,1,Paus,2,Paus Fransiskus,2,PBB,1,PDIP,1,Peduli Kemanuisan.,1,Pembangunan,1,Pemboman,2,Pemkot Malang,1,PEMPROV DKI JAKARTA,1,Penangguhan,1,Pendidikan,2,Penembakan Anggota PMKRI,1,Perbedaan,1,Perbup,1,Perempuan,1,Pesan Prabowo,1,PHPT PP PMKRI,1,Pilkada,4,Pilkada Damai,1,Pilkada Jakarta,2,Pilpres 2019,5,Pilpres2019,5,PK Makassar,1,PKB,1,PLTP Mataloko,1,PMII,1,PMKRI,103,PMKRI Alor,1,PMKRI Ambon,3,PMKRI ATAMBUA,1,PMKRI Balikpapan,1,PMKRI Bandar Lampung,3,PMKRI Banjarmasin,1,PMKRI Batam,1,PMKRI Bengkulu,10,PMKRI Bogor,1,PMKRI Cabang Ngada,1,PMKRI Calon Cabang Sambas,1,PMKRI Denpasar,1,PMKRI Ende,3,PMKRI Gorontalo,1,PMKRI Jajakan Gowa,2,PMKRI Jakarta Pusat,10,PMKRI Jakarta Timur,1,PMKRI Jambi,3,PMKRI Jayapura,1,PMKRI Jogja,1,PMKRI Juara,1,PMKRI Kapuas Hulu,1,PMKRI Kendari,3,PMKRI Kupang,12,PMKRI Lampung,1,PMKRI Langgur,2,PMKRI Larantuka,1,PMKRI Madiun,1,PMKRI Makassar,14,pmkri malaka,2,PMKRI Malang,6,PMKRI Manado,4,PMKRI Mataram,1,PMKRI Maumere,15,PMKRI Medan,4,PMKRI Nias,1,PMKRI Padang,1,Pmkri palangka Raya,3,Pmkri palangkaraya,2,PMKRI Palembang,6,PMKRI Palopo,3,PMKRI Palu,1,PMKRI Papua,1,PMKRI Peduli,6,PMKRI Pematangsiantar,2,PMKRI Pontianak,1,PMKRI Samarinda,7,PMKRI Sambas,1,PMKRI Saumlaki,1,PMKRI Siantar,5,PMKRI Sibolga,1,PMKRI Sungai Raya,2,PMKRI Surakarta,2,PMKRI Timika,1,PMKRI Timor,1,PMKRI Tomohon,1,PMKRI Tondano,4,PMKRI Toraja,5,PMKRI Tual,1,PMKRI Yogyakarta,1,PMRI Ende,1,PNS,1,Polemik UPR,1,Polisi,3,Politik,11,Politisasi SARA,1,POLRI,1,POLTEK Kupang,1,PP GMKI,1,PP PMKRI,27,Presiden,1,Press Release,5,Pribumi,1,Profil,4,Prolegnas,1,Prostitusi Online,2,Puisi,15,Pungli,1,Putin,1,Radikalisme,1,Raja,1,RAKERNAS,1,RAKERNAS PMKRI,3,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi Hari Kartini,2,Regional,163,Rendi,1,Rendy Stevano,2,Restu Hapsari,1,Rikard Djegadut,1,Rinto Namang,1,Risma,1,Rizieq,2,Robertus Dagul,4,Rudal,1,Rumah,1,Rusia,1,RUU PKS,1,Sakinem,1,salman khan,1,Samarinda,3,Samarinda.,1,Sandiaga,1,satelit 6G,1,Seribu Lilin,1,Setya Novanto,2,Siaran Pers,3,SIKKA,2,Sistem,1,Siti Zuhro,1,Somalia,1,SPI,1,Stop Kekerasan Terhadap Perempuan,1,Strategi,1,Sukmawati,1,sulawesi barat,1,Sulawesi Selatan,2,Suriah,1,Survei,1,Swedia,1,Tahan Ahok,1,Tahun Baru 2019,1,Tanjung Balai,1,Tedy Ndarung,1,telegram kapolri,1,Teologi Maut,1,Tepo Seliro,1,Teresa,1,Terorisme,3,Thomas Tukan,2,Thomson Sabungan Silalahi,1,TKW,1,TNI,3,Tolak HTI,2,Tomson Silalahi,1,Tondano,1,toraja,1,Transaksi,1,Trump,3,Tumor Ganas,1,Turnamen Futsal,1,Uang,1,UNDANA Kupang,1,Unipa Maumere,2,Uskup Kupang,1,UU ITE,1,Vaksin,3,Vatikan,6,Vebivorian,1,Verbivorian,8,Verbivorian. PMKRI Jakarta Pusat,2,Wali Kota,1,WaliKota,1,Wanita Berjilbab,1,Wartawan,1,Wartawan TEMPO,1,WhatsApp,1,WHO,1,Wikileaks,1,Wiranto,1,Wuhan,1,Xi Jimping,1,Yensiana,1,Yogen Sogen,4,
ltr
item
Verbivora.com: Perusahaan Pengelola Panas Bumi yang Arogan dan Pengawasan Lemah Kementerian ESDM
Perusahaan Pengelola Panas Bumi yang Arogan dan Pengawasan Lemah Kementerian ESDM
Lemah pengawasan Kementerian ESDM dan arogansi perusahaan pengelola panas bumi.
https://1.bp.blogspot.com/-2-3J_sqg6eI/YBvF9Gm_TvI/AAAAAAAAAb4/H7f96k6O4xABFYoYkfWosDeMMzyljbBugCLcBGAsYHQ/s16000/Perusahan%2BPengelola%2BPanas%2BBumi%2Byang%2BArogan%2Bdan%2BPengawasan%2BLemah%2BKementerian%2BESDM.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-2-3J_sqg6eI/YBvF9Gm_TvI/AAAAAAAAAb4/H7f96k6O4xABFYoYkfWosDeMMzyljbBugCLcBGAsYHQ/s72-c/Perusahan%2BPengelola%2BPanas%2BBumi%2Byang%2BArogan%2Bdan%2BPengawasan%2BLemah%2BKementerian%2BESDM.jpg
Verbivora.com
https://www.verbivora.com/2021/02/%20arogansi-perusahaan-pengelola-panas-bumi.html
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/2021/02/%20arogansi-perusahaan-pengelola-panas-bumi.html
true
1552102979589694575
UTF-8
Semua postingan Belum ada postingan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal Balas Delete Oleh Home HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP SEARCH SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan postingan yang Anda cari Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Follower Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy