Senator Filep Nilai Amandemen UU Otsus Papua Belum Menyentuh Substansi

BAGIKAN:

 


JAKARTA, VERBIVORA.COM- Anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) Republik Indonesia(RI) dari Papua, Dr. Filep Wamafma,SH.M.Hum menilai amandemen undang undang (UU) otonomi khusus (otsus) di provinsi Papua dan Papua Barat belum menyentuh substansi yang diharapkan.

"Ada dua pasal yang menjadi agenda amandemen itu belum menyentuh substansi yang diharapkan oleh masyarakat Papua dan Pemerintah daerah," kata Filep seperti dilansir jagamelanesia.com, Jum'at (12/3/2021).

Menurut Filep, yang diharapkan oleh daerah adalah pembentukan dan pengusulan harus melalui mekanisme formal melalui persetujuan MRP/MRPB sebagaimana diamanatkan dalam UU Otsus.  

“Kewenangan perubahan itu wajib mendapatkan pertimbangan dan persetujuan oleh rakyat Papua melalui majelis rakyat Papua, Pemerintah Papua, dan DPR Provinsi.” Tandasnya.

Sehingga menurutnya, amandemen tersebut bisa sejalan dengan kehendak masyarakat melalui Lembaga resmi perwakilan rakyat di daerah tersebut.

"Sebagai wakil daerah, melihat kenyataan ini maka tentunya kami akan melakukan langkah langkah politik dalam rangka mengadvokasi apa yang menjadi kebutuhan di daerah. Artinya ketika pasal perubahan ini tidak mengakomodir kepentingan daerah, kita harus suarakan. "ujarnya.

Selanjutnya, ia menuturkan, adanya aspirasi penolakan yang digencarkan sejumlah pihak di daerah baik di kalangan masyarakat, kalangan elit politik, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat, harus dievaluasi oleh pemerintah pusat. Termasuk persoalan seberapa maksimal, efektif, dan efisien peran otsus terhadap masyarakat Papua.  

"Tentu, kita berharap sebagai wakil daerah agar ada transparansi dalam suatu publikasi komprehensif dari pemerintah, baik itu Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait dengan otonomi khusus 20 tahun berjalan ini,"jelasnya.

Ia mengatakan, otsus yang seharusnya memproteksi Hak Orang Asli Papua, memberikan penghormatan pada orang Papua, tidak berdampak signifikan dalam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan Indeks Pembangunan Manusia yang masih rendah.

Adapun data pendukung dari BPS menjadikan indikator bahwa provinsi Papua, dan Papua barat adalah provinsi yang termiskin di Indonesia.. 

Ia menilai bahwa, otonomi khusus masih sulit dilaksanakan secara maksimal dalam aspek hukum ketatanegaraan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Karena itu, jika memang dipandang perlu untuk tidak memberlakukan otsus kembali, Filep menilai hal itu bukanlah sebuah persoalan. Namun, catatan terpenting menurutnya, harus menjawab permintaan masyarakat selama ini.

Ia menambahkan, Otonomi khusus di Papua kuat memperoleh penolakan karena memang rakyat Papua di kalangan grass root sebagian sudah tidak lagi percaya pada implementasinya.

Hal itu disandarkan pada sejumlah fakta terkait pelanggaran HAM, fakta politik, fakta hukum selama otsus berlangsung.

"Bagaimana cara atau langkah kita untuk meyakinkan kepada rakyat Papua bahwa UU otonomi khusus itu merupakan solusi terbaik bagi rakyat Papua? Karena menurut rakyat Papua dan kelompok kelompok di Papua bahwa otonomi khusus itu bukan solusi lagi.” Ucapnya.

Filep menjelaskan bahwa, Pemerintah harus membuka ruang kepada semua pihak sehingga kebijakan yang diambil memperoleh legitimasi kuat dari rakyat.

"Kami pada posisi mengakomodir aspirasi rakyat, Pemerintah harus membuka ruang dialog semua stakeholder di Papua untuk mendengar secara langsung dan memberikan solusi kongrit dalam rangka kebijakan pembangunan," jelasnya.

Lanjut Filep, pemerintah pusat juga membuka ruang bahwa otsus itu bukan salah satu kebijakan urgent bagi rakyat Papua. Bagi saya otsus itu bukan kebijakan satu satunya, namun masih banyak kebijakan lain yang membangun Papua," cetusnya.

"Bagaimana kalau Papua tanpa otonomi khusus. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh masyarakat Papua dan bukan sebaliknya Pemerintah memaksa otsus dengan segala konsekwensi yang ada,"pungkasnya.

Ia menyatakan, jika memang dirasa tidak efektif. Pemerintah dapat merumuskan kebijakan lain yang bisa menjawab persoalan di Papua. 

"Jangan memaksakan. Bahkan karena kebijakan ini, membuat sejumlah penolakan dari rakyat Papua. Hal ini memakan korban dari kalangan rakyat sipil dan ini sesuatu yang tidak bagus. Biarlah demokrasi memberikan ruang untuk menentukan," tutupnya. *(JM)

KOMENTAR

Nama

#Kita_Indonesia,19,#Pilpres2019,4,#RUUPesantrendanPendidikanKeagamaan.,1,Aceh utara,1,afrika,1,Agama,1,Agus,1,Agustina Doren,3,Ahok,4,Aksi 2 Desember,1,Aksi Damai,1,Aktivis,2,Alboin Samosir,1,Alfred R. Januar Nabal,1,Amandemen,1,Amnesti,1,Anas,1,Anastasia Rosalinda,1,Anastasia Rosalinda B,1,ANBTI,1,Andre Pareira,1,Angelo Wake Kako,1,Anies,1,Anies-Sandi,1,Anis Baswedan,1,Apel Kebangsaan,1,Artikel,11,AS,3,B ERITA PMKRI,1,BADJA NTT,1,Bandung,1,Banjarmasin,1,Bara Pattyradja,2,Bayi,1,Beijing,1,Beijng,1,Berita,2,berita PMKRI,2,Berita PMKRI Kupang,2,Berita PMKRI Pusat,16,Berita PMKRI Ruteng,2,Berita PMKRI Samarinda,2,Bhumibol,1,Bogor,2,Bogor Tolak Khilafah,1,Bone,1,BPKP,1,Buaya,1,Bunda,1,Buni yani,1,Bupati Lembata,1,Cagub,1,Cegah Radikalisme,3,Cerpen,3,Chrisantus Nana,1,cina,1,Cipayung Plus,1,covid-19,1,Daerah,35,Demo Susulan,1,Demokrasi,5,Den Haag,1,Denpasar,1,Densus Tipikor,1,Desa Bantala,1,Desak,1,Dhani,1,Dialog,1,Dibekap,1,Dibenturkan,1,Diciduk,1,Diplomasi,1,Dipolisikan,1,Dirjen Bimas Katolik,1,Disintegrasi Bangsa,1,Ditangkap,4,Ditendang,1,Diteror,1,Djarot,1,DPD,4,DPD-RI,1,DPR RI,1,DPRD NTT,1,Dukun,1,Duta Genre,1,Efraim Mbomba Reda,1,Ekologi,1,Eksekusi,1,Epenk Djawang,2,Era 4.0,1,Erens Holivil,1,ESDM,1,Fahri,1,Febby Siharina,1,Filipina,1,Flores Timur,2,Florianus Herminus Mau,1,Fokus,9,Freeport,2,Gabriel Toang,1,Gadungan,1,Geert Wilder,1,Gempa Lombok,6,Gempa NTB,3,Gempa Palu,3,Gempa Palu #Kita_Indonesia,4,Glen Fredly,1,GMKI Makassar,1,GMNI Makassar,1,GMNI Sumut,1,GP Ansor,1,Gratifikasi,1,Greget,1,GUSDURian,1,Gusma,1,Habib Riziq,1,Habibie,1,Hacker WhatsApp,1,HAITI,1,Hari HAM,5,Hari Kartini,3,Hari Pahlawan,3,Hari Valentine,1,Hillary,1,Hillary Clinton,1,HIMAPEN JABODETABEK,1,Hindari Kriminalisasi,1,Hoax,1,Human Trafficking,2,ICRP,1,ICW,1,Ignatius Pati Ola,1,IKASANTRI,2,Impor Garam,1,inggris,1,Intan,1,Intelijen,1,Internasional,47,Irak,4,IrmanGusman,3,ISIS,1,Islamophobia,1,Israel,1,Istri Dimas kanjeng,1,Jaga Toleransi,1,Jajak Pendapat,1,Jakarta,23,Jembatan Waima,1,JEMI BERE,1,Jipik,1,Jokowi,4,Jokowi.,1,Jurnalistik,1,Kabar PMKRI Maumere,4,Kabar IMCS,1,Kabar PMKRI,11,Kabar PMKRI Ambon,3,Kabar PMKRI Bogor,1,Kabar PMKRI Bogor.,1,kabar PMKRI Denpasar,1,Kabar PMKRI Jambi,1,Kabar PMKRI Makassar,5,Kabar PMKRI Malang,2,Kabar PMKRI Mataram,1,Kabar PMKRI Nasional,1,Kabar PMKRI Nias,2,Kabar PMKRI Palopo,1,Kabar PMKRI Pekanbaru,5,Kabar PMKRI Pematangsiantar,3,Kabar PMKRI Pontianak,1,Kabar PMKRI Ruteng,5,Kabar PMKRI Samarinda,4,Kabar PMKRI Sintang,1,Kabar PMKRI Yogyakarta,2,Kabinet Indonesia Maju,1,Kalbar,1,Kalimantan Selatan,2,Kampanye,2,Kapolda,1,Kapolda Metro Jaya,1,Kapolri,3,Kasidi,1,katedral makasar,3,Katolik,1,Keberagaman #KitaIndonesia,1,Kebhinekaan,2,Kejari,1,kejati bengkulu,1,Kekerasan Militer,1,Kekerasan Seksual,1,Kembalikan,1,Kemenag,1,Kemendes PDTT,1,Kemenkumham,2,Kesehatan,2,Khawatir MUI Ditunggangi,1,Kita Indonesia,16,Kominfo,18,Komnas HAM,2,Komnas Perempuan,1,Komputer,1,KontraS,2,Korupsi,2,KPK,4,KPU,1,KWI,1,LAMPUNG,2,Larantuka,1,Lembaga Kajian PP PMKRI,1,Lidya Sartono,1,LIPI,1,LKK,1,Logo PMKRI,1,Lulung,1,Mabim PMKRI Pontianak,1,Mahasiswa Papua,2,Mahmudi,1,Majelis Adat Dayak,1,Makasar,2,Makassar,1,Malang,1,MANGGARAI,1,Mario Fernandez,1,Mario Yosryandi Sara,2,Mars Wera,1,Maruarar Sirait,1,Marz Wera,1,Mata Rakyat,1,MEA,1,Megawati,1,meksiko,1,Menag,1,Menhan,1,Menkominfo,8,Menlu Tongkok,1,Michell Rompis,1,Militan,1,Militer,1,MPAB,3,MPAB PMKRI Ruteng,1,MPAB/MABIM,1,Muchdi,1,Munir,1,Mutilasi,1,Myanmar,8,Nagekeo,1,Narkoba,1,Nasional,208,Natal 2018,1,Natal Bersama Kota Bogor.,1,Natalius Pigai,1,Nawacita Jokowi,2,Nawacita Jokowi Gagal,1,New York,3,Ngada,1,NKRI,1,NTT,2,NU,1,Obama,1,Okto Nahak,1,OMK,1,Opini,95,Orang Muda,1,Ormas,1,Otsus,2,Ovin Gili,1,Padang,1,Papua,4,Parade Bhineka Tunggal Ika,1,Pariwisata,1,Parno S. Mahulae,1,Partai Demokrat,2,Partai Komunis,1,Patung Buddha,1,Paulus Gemma Galgani,1,Paus,2,Paus Fransiskus,2,PBB,1,PDIP,1,Peduli Kemanuisan.,1,Pembangunan,1,Pemboman,2,Pemkot Malang,1,Penangguhan,1,Pendidikan,2,Penembakan Anggota PMKRI,1,Perbedaan,1,Perbup,1,Perempuan,1,Pesan Prabowo,1,PHPT PP PMKRI,1,Pilkada,4,Pilkada Damai,1,Pilkada Jakarta,2,Pilpres 2019,5,Pilpres2019,5,PK Makassar,1,PKB,1,PLTP Mataloko,1,PMII,1,PMKRI,92,PMKRI Alor,1,PMKRI Ambon,3,PMKRI ATAMBUA,1,PMKRI Balikpapan,1,PMKRI Bandar Lampung,3,PMKRI Banjarmasin,1,PMKRI Batam,1,PMKRI Bengkulu,9,PMKRI Bogor,1,PMKRI Cabang Ngada,1,PMKRI Calon Cabang Sambas,1,PMKRI Ende,3,PMKRI Gorontalo,1,PMKRI Jakarta Pusat,7,PMKRI Jakarta Timur,1,PMKRI Jambi,1,PMKRI Jayapura,1,PMKRI Jogja,1,PMKRI Juara,1,PMKRI Kapuas Hulu,1,PMKRI Kendari,1,PMKRI Kupang,10,PMKRI Langgur,2,PMKRI Larantuka,1,PMKRI Madiun,1,PMKRI Makassar,10,PMKRI Malang,6,PMKRI Manado,4,PMKRI Mataram,1,PMKRI Maumere,11,PMKRI Medan,1,PMKRI Padang,1,Pmkri palangkaraya,2,PMKRI Palembang,5,PMKRI Palopo,1,PMKRI Palu,1,PMKRI Peduli,6,PMKRI Pontianak,1,PMKRI Samarinda,6,PMKRI Sambas,1,PMKRI Siantar,5,PMKRI Sungai Raya,1,PMKRI Surakarta,1,PMKRI Timika,1,PMKRI Tomohon,1,PMKRI Tondano,4,PMKRI Toraja,3,PMKRI Tual,1,PMKRI Yogyakarta,1,PMRI Ende,1,PNS,1,Polemik UPR,1,Polisi,3,Politik,11,Politisasi SARA,1,POLRI,1,POLTEK Kupang,1,PP GMKI,1,PP PMKRI,21,Presiden,1,Press Release,5,Pribumi,1,Profil,4,Prolegnas,1,Prostitusi Online,2,Puisi,15,Pungli,1,Putin,1,Radikalisme,1,Raja,1,RAKERNAS,1,RAKERNAS PMKRI,3,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi Hari Kartini,2,Regional,121,Rendi,1,Rendy Stevano,2,Restu Hapsari,1,Rikard Djegadut,1,Rinto Namang,1,Risma,1,Rizieq,2,Robertus Dagul,4,Rudal,1,Rumah,1,Rusia,1,RUU PKS,1,Sakinem,1,Samarinda,3,Samarinda.,1,Sandiaga,1,satelit 6G,1,Seribu Lilin,1,Setya Novanto,2,Siaran Pers,3,SIKKA,1,Sistem,1,Siti Zuhro,1,Somalia,1,SPI,1,Stop Kekerasan Terhadap Perempuan,1,Strategi,1,Sukmawati,1,sulawesi barat,1,Sulawesi Selatan,2,Suriah,1,Survei,1,Swedia,1,Tahan Ahok,1,Tahun Baru 2019,1,Tanjung Balai,1,Tedy Ndarung,1,telegram kapolri,1,Teologi Maut,1,Tepo Seliro,1,Teresa,1,Terorisme,3,Thomas Tukan,2,Thomson Sabungan Silalahi,1,TKW,1,TNI,3,Tolak HTI,2,Tomson Silalahi,1,Tondano,1,Transaksi,1,Trump,3,Tumor Ganas,1,Uang,1,UNDANA Kupang,1,Unipa Maumere,1,Uskup Kupang,1,UU ITE,1,Vaksin,3,Vatikan,5,Vebivorian,1,Verbivorian,8,Verbivorian. PMKRI Jakarta Pusat,2,Wali Kota,1,WaliKota,1,Wanita Berjilbab,1,Wartawan,1,Wartawan TEMPO,1,WhatsApp,1,WHO,1,Wikileaks,1,Wiranto,1,Wuhan,1,Xi Jimping,1,Yensiana,1,Yogen Sogen,4,
ltr
item
Verbivora.com: Senator Filep Nilai Amandemen UU Otsus Papua Belum Menyentuh Substansi
Senator Filep Nilai Amandemen UU Otsus Papua Belum Menyentuh Substansi
https://1.bp.blogspot.com/-xFBw-Et9tA4/YEyqrKPYB4I/AAAAAAAAAw8/rLI9TltYAJQbwWF1ZW5d9Zu3165sZSOKACLcBGAsYHQ/s16000/Senator%2BPapua%2BBarat.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-xFBw-Et9tA4/YEyqrKPYB4I/AAAAAAAAAw8/rLI9TltYAJQbwWF1ZW5d9Zu3165sZSOKACLcBGAsYHQ/s72-c/Senator%2BPapua%2BBarat.jpg
Verbivora.com
https://www.verbivora.com/2021/03/amandemen-uu-otsus-papua-belum-menyentuh-substansi.html
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/2021/03/amandemen-uu-otsus-papua-belum-menyentuh-substansi.html
true
1552102979589694575
UTF-8
Semua postingan Belum ada postingan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal Balas Delete Oleh Home HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP SEARCH SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan postingan yang Anda cari Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Follower Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy