Evaluasi Kinerja Pemerintah, PMKRI Jakarta Pusat Gelar Diskusi Virtual Bertajuk PPKM

 

JAKARTA, VERBIVORA.COM- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat mengadakan diskusi publik bertemakan “PPKM : Solusi atau Masalah.” Kamis (22/7/21).

Hadir sebagai dalam diskusi tersebut antara lain Aria Bima selaku Wakil ketua Komisi VI  DPR-RI, Restu Absari selaku Sekjen DPP Taruma Merah Putih dan Pugu  Aji Hari Setiawan selaku Dekan Falkutas Ilmu Hukum Universitas Bung Karno.

Dalam diskusi tersebut Aria Bima berpendapat bahwa Keberhasilan PPKM darurat perlu di sikapi secara kolektif oleh semua elemen masyarakat baik pada tingkatan pemerintah, pelaku ekonomi, masyrakat maupun kalangan mahasiswa sehingga lewat PPKM ini diharapkan dapat menekan laju penyebaran virus covid-19.

Di sisi lain Dekat Falkutas Hukum UBK , Pugu AJi Hari Setiawan Mengatakan bahwa pemerintah perlu mempercepat vaksin secara total ke seluruh penjuru pelosok tanah air serta perbaikan nutrisi bagi pasien Covid dan edukasi untuk perubahan perilaku hidup sehat atau new normal.

Dia juga menambahkan Pemerintah seharusnya Mengeluarkan kebijakan PPKM ini dengan memperhatikan hak-hak yuridis masyarakat untuk mendapat jaminan bantuan sosial.

Selanjutnya Restu Habsari menyampaikan bahwa kebijakan PPKM belum menjadi suatu solusi kongrit di sebabkan dari segi kesehatan Kasus Covid-19 masih terus meningkat menurut  Data 16 Jui 2021: 504.000, Data 17 Juli 2021: 527.000, Data 18 Juli 2021: 542.000, Data 20 Juli 2021: yang meninggal 76.200 (naik 1.280), Data 20 Juli 2021: yang terkonfirmasi 2.950.058 (naik 38.325) sehingga pemerintah perlu benar-benar memikirkan secara baik tentang keselamatan masyarakat dan juga ekonomi negara.

Presidium Gerakan Masyarakat PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Raymundus Y.Megu Menegaskan bahwa jika pemerintah ingin memperpanjang PPKM maka pemerintah perlu secara serius memperhatikan ekonomi masyarakat. Ia juga mendorong untuk secepatnya Kementrian sosial harus segera merealisasikan bantuan sosial.

Lanjut Raymundus dalam pemaparannya mengatakan bahwa kementrian kesehatan perlu membuat sistem informasi terpadu yang diharapkan dapat menyalurkan informasi seputar progress covid dan sekaligus sebagai sarana edukasi terkait apa yang perlu di komsumsi dan pola-pola hidup sehat yang dapat di lakukan selama hidup di masa Pandemi Covid-19 sehingga tidak terjadi simpang siur informasi di masyarakat.

Raymondus juga meminta Pemerintah perlu mengontrol jalan-nya penyelengara Vaksin sehingga tidak terjadinya komersialisasi.

“Pemerintah perlu menjalankan fungsi control secara tegas, sehinnga dalam proses penyelengara vaksin ini tidak ada yang mencoba melakukan komersialisasi.” tutupnya. *(JM)