Pemerintah Daerah Perlu Mengambil Sikap Atas Konflik Masyarakat dan PT KSL

BAGIKAN:

Pemerintah Daerah Perlu Mengambil Sikap Atas Konflik Masyarakat dan PT KSL
Obi Seprianto, Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Palangka Raya/ist. 


Palangka Raya, Verbivora.com - Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Palangka Raya, Obi Seprianto menegaskan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi dan mengambil sikap terkait konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT. Ketapang Subur Lestari (KSL) di desa Janah Jari, Barito Timur, Kalimantan Tengah.

"Untuk menghindari konflik yang terjadi antara pihak perusahaan dengan masyarakat, semestinya ada sikap dari pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi peristiwa ini, pun jika diperlukan pemerintah bisa meminta perusahaan untuk sementara memberhentikan aktifitas usahanya, sampai ditemukannya kesepemahaman antara masyarakat dan pihak perusahaan," ujarnya. 

Menambahkan apa yang disampaikan sebelumnya, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Palangka Raya, Rizky Pratama, turut mendorong perusahaan PT. KSL untuk melakukan keterbukaan informasi bagi masyarakat yang terdampak dalam kawasan hak guna usaha (HGU).

Ia kemudian menyebut, perusahan wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi , “Peseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

"Artinya, perseroan secara moral punya komitmen itu. Perseroan harus berperan dalam ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan serta lingkungan," paparnya. 

Baca jugaDibuka Uskup Palangka Raya, KSR PMKRI Regio VIII Kalimantan Soroti Krisis Ekologi

“PT. KSL selain harus melakukan penyesuain kelengkapan dokumen dalam kajian AMDAL, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, apabila persyaratan ini diabaikan maka dapat dipastikan perusahaan tersebut cacat demi hukum," tambah Rizky.

"Menurut Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menjadi catatan penting bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah untuk mengevaluasi perizinan perusahaan, bahkan mencabut perizinan yang berlaku," lanjut Rikzky kepada Verbivora.com, Senin (30/8/2021).

Mengenal Barito Timur, Kalimantan Tengah

Barito Timur merupakan salah satu dari 13 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan pusat pemerintahannya berada di Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur. Kemudian, jumlah penduduknya mencapai 7.711 jiwa (2010) untuk jarak tempuh enam jam lima menit  (281,0 Km) dengan menggunakan alat transportasi darat.

Berdasarkan data yang ada, Barito Timur juga merupakan salah satu kabupaten dengan sumber daya alam (SDA) yang kaya dengan potensi alam yang sangat bagus, serta merupakan salah satu Kabupaten dengan konflik konversi hutan terbanyak, baik dari sektor ijin pertambangan batu bara maupun komoditas perkebunan sawit dan perkebunan karet. 

Konflik seoalah tak ada habisnya

Konflik antar masyarakat dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Barito Timur seolah tidak ada habisnya. Berawal dari konflik tenurial yang diakibatkan antara penguasan lahan masyarakat adat dan kawasan lahan perusahaan yang dimulai pada tanggal 26 Februari 1990.

Saat itu PT. Polymers Kalimantan Plantation yang menginduk pada PT. Hasfarm Utama Estate beroperasi pada daerah komunitas masyarakat adat Janah Jari, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. 

Baca juga: Insiden Bom Gereja, PMKRI Palangka Raya Desak Aparat Keamanan Ungkap Jaringan Teroris

Dari sekian lama konflik ini bergulir, kali ini  masyarakat harus kembali berurusan dengan perusahaan PT. KSL, anak Perusahaan PT. CAA (Ciliandry Anky Abady) Grup setelah menerima takeover beroperasi dari perusahaan PT. Sendabi Indah Lestari (SIL) dalam mengelola kawasan HGU dengan komoditas perkebunan sawit yang berada di desa Janah Jari, Kecamatan Awang, Barito Timur, Kalimantan Tengah. 

Takeover sendiri juga dapat diartikan sebagai pengambilalihan yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan perusahaan, untuk mengubah status pemilik saham. Dari perusahaan PT. SIL dengan komoditas perkebunan karet kepada perusahaan PT. KSL yang bergerak pada komoditas perkebunan sawit. 

Artinya dalam proses peralihan tersebut, masih pada tahap penyesuaian kelengkapan dokumen pada kajian AMDAL yang perlu diperbaharui, karena menyesuaikan kondisi lingkungan serta komoditas perusahaan yang berbeda.    

Pemerintah Daerah Perlu Mengambil Sikap Atas Konflik Masyarakat dan PT KSL
Dok. PT. KSL gusur paksa lahan warga/Kompasiana.com.


Kawasan HGU perusahaan PT. KSL masuk pada kawasan pemukiman warga serta lahan pekarangan milik Gereja Katolik Santo Gabriel Stasi Juwung Marigai, Paroki Tamiang Layang, Keuskupan Palangka Raya. 

Bahkan lokasi tempat pemakaman umum (TPU) Watu Wihi dan puluhan rumah kepala keluarga beserta lokasi perkebunan yang ada di wilayah RT 03 Juwung Marigai juga masuk dalam kawasan HGU perkebunan kelapa sawit.

Menurut pernyataan pak Yulius Yartono, tokoh umat Stasi Juwung Marigai menyikapi lahan pekarangan milik Gereja Katolik Santo Gabriel Stasi Juwung Marigai yang masuk pada kawasan HGU, mengungkapkan kelengkapan dokumen sertifikat tanah gereja serta bangunan di kawasan lahan tersebut memang masih belum ada. 

“Kalau dokumen gereja itu memang belum ada, itu masuk lokasi tanah kami. Kami mau buat sertifikat tanah, sekaligus juga gereja itu mau diserahkan ke Paroki," ungkapnya.

"Saya baru tahu HGU masuk kampung ketika ada program PTSL Presiden Jokowi, kami sudah bayar biaya pengukuran tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Timur, tapi sampai saat ini tak bisa diproses karena alasan masuk kawasan HGU,” beber Yulius.

Ia juga menyayangkan perusahaan PT. KSL yang beroperasi atau melakukan aktivitas tanpa mengantongi HGU, karena kelengkapan dokumen masih menggunakan hasil takeover perusahaan yang lama.

“Perusahaan PT. KSL itu masih belum mengantongi perizinan HGU, malah beroperasi duluan,” tegasnya saat dihubungi via telepon pada 28 Agustus 2021. *(AR)

Pemerintah Daerah Perlu Mengambil Sikap Atas Konflik Masyarakat dan PT KSL
 Rizky Pratama, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Palangka Raya/ist.



       


KOMENTAR

Nama

#Kita_Indonesia,19,#Pilpres2019,4,#RUUPesantrendanPendidikanKeagamaan.,1,Aceh utara,1,Afganistan,1,afrika,1,Agama,1,Agus,1,Agustina Doren,3,Ahok,4,Aksi 2 Desember,1,Aksi Damai,1,Aktivis,2,Alboin Samosir,1,Alfred R. Januar Nabal,1,Amandemen,1,Amnesti,1,Anas,1,Anastasia Rosalinda,1,Anastasia Rosalinda B,1,ANBTI,1,Andre Pareira,1,Angelo Wake Kako,1,Anies,1,Anies-Sandi,1,Anis Baswedan,1,Apel Kebangsaan,1,Artikel,15,AS,3,B ERITA PMKRI,1,BADJA NTT,1,Bandung,1,Banjarmasin,1,Bara Pattyradja,2,Bayi,1,Beijing,1,Beijng,1,Berita,2,berita PMKRI,2,Berita PMKRI Kupang,2,Berita PMKRI Pusat,16,Berita PMKRI Ruteng,2,Berita PMKRI Samarinda,2,Bhumibol,1,Bogor,2,Bogor Tolak Khilafah,1,Bone,1,BPK,1,BPKP,1,Buaya,1,BUMN,1,Bunda,1,Buni yani,1,Bupati Lembata,1,BUPATI NAGEKEO,1,Cagub,1,Cegah Radikalisme,3,Cerpen,3,CHINA,1,Chrisantus Nana,1,cina,1,Cipayung Plus,1,covid-19,3,Daerah,35,Demo Susulan,1,Demokrasi,7,Den Haag,1,Denpasar,1,Densus Tipikor,1,Desa Bantala,1,Desak,1,Dhani,1,Dialog,1,Dibekap,1,Dibenturkan,1,Diciduk,1,Diplomasi,1,Dipolisikan,1,Dirjen Bimas Katolik,1,Disintegrasi Bangsa,1,Ditangkap,4,Ditendang,1,Diteror,1,Djarot,1,DPD,4,DPD-RI,1,DPR RI,1,DPRD NTT,1,Dukun,1,Duta Genre,1,Efraim Mbomba Reda,1,Ekologi,1,Eksekusi,1,Epenk Djawang,2,Era 4.0,1,Erens Holivil,1,ESDM,1,Fahri,1,Febby Siharina,1,Filipina,1,Flores Timur,2,Florianus Herminus Mau,1,Fokus,9,Freeport,2,Gabriel Toang,1,Gadungan,1,GAME ONLINE,2,Geert Wilder,1,Gempa Lombok,6,Gempa NTB,3,Gempa Palu,3,Gempa Palu #Kita_Indonesia,4,Glen Fredly,1,GMKI,4,GMKI Makassar,1,GMNI Makassar,1,GMNI Sumut,4,GP Ansor,1,Gratifikasi,1,Greget,1,GUSDURian,1,Gusma,1,Habib Riziq,1,Habibie,1,Hacker WhatsApp,1,HAITI,1,Hari HAM,5,Hari Kartini,3,Hari Pahlawan,3,Hari Valentine,1,Hillary,1,Hillary Clinton,1,HIMAPEN JABODETABEK,1,Hindari Kriminalisasi,1,Hoax,1,Human Trafficking,2,ICRP,1,ICW,1,Ignatius Pati Ola,1,IKASANTRI,2,Impor Garam,1,india,1,inggris,1,Intan,1,Intelijen,1,Internasional,50,Irak,4,IrmanGusman,3,ISIS,1,Islamophobia,1,Israel,1,Istri Dimas kanjeng,1,Jaga Toleransi,1,Jajak Pendapat,1,Jakarta,23,Jembatan Waima,1,JEMI BERE,1,Jipik,1,Jokowi,4,Jokowi.,1,Jurnalistik,1,Kabar PMKRI Maumere,4,Kabar IMCS,1,Kabar PMKRI,11,Kabar PMKRI Ambon,3,Kabar PMKRI Bogor,1,Kabar PMKRI Bogor.,1,kabar PMKRI Denpasar,1,Kabar PMKRI Jambi,1,Kabar PMKRI Makassar,5,Kabar PMKRI Malang,2,Kabar PMKRI Mataram,1,Kabar PMKRI Nasional,1,Kabar PMKRI Nias,2,Kabar PMKRI Palopo,1,Kabar PMKRI Pekanbaru,5,Kabar PMKRI Pematangsiantar,4,Kabar PMKRI Pontianak,1,Kabar PMKRI Ruteng,5,Kabar PMKRI Samarinda,4,Kabar PMKRI Sintang,2,Kabar PMKRI Yogyakarta,2,Kabinet Indonesia Maju,1,Kabupaten Malaka,1,Kabupaten NAGEKEO,1,Kalbar,1,Kalimantan Selatan,2,Kampanye,2,Kapolda,1,Kapolda Metro Jaya,1,Kapolri,3,Kasidi,1,katedral makasar,3,Katolik,1,Keberagaman #KitaIndonesia,1,Kebhinekaan,2,KEJAGUNG,1,Kejari,1,kejati bengkulu,1,Kekerasan Militer,1,Kekerasan Seksual,1,Kembalikan,1,Kemenag,1,Kemendes PDTT,1,Kemenkumham,2,Kesehatan,2,Khawatir MUI Ditunggangi,1,Kita Indonesia,16,KOMDA PAPUA,1,komda sumbagsel,1,komda timor,1,Kominfo,18,Komnas HAM,2,Komnas Perempuan,1,kompas media,1,Komputer,1,koneksi internet,1,KontraS,2,Korupsi,2,Korupsi Perum Perindo,1,KPK,4,KPU,1,KWI,1,LAMPUNG,2,Larantuka,1,Lembaga Kajian PP PMKRI,1,Lembaga Negara,1,Lidya Sartono,1,LIPI,1,LKK,1,Logo PMKRI,1,Lulung,1,Mabim PMKRI Pontianak,1,Mahasiswa Papua,2,Mahmudi,1,Majelis Adat Dayak,1,Makasar,2,Makassar,1,Malang,1,MANGGARAI,1,Mario Fernandez,1,Mario Yosryandi Sara,2,Mars Wera,1,Maruarar Sirait,1,Marz Wera,1,Mata Rakyat,1,MEA,1,Megawati,1,meksiko,1,Menag,1,Menhan,1,Menkominfo,8,Menlu Tongkok,1,Michell Rompis,1,Militan,1,Militer,1,MIMIKA,1,MPAB,4,MPAB PMKRI Ruteng,1,MPAB/MABIM,1,Muchdi,1,Munir,1,Mutilasi,1,Myanmar,8,Nagekeo,1,Narkoba,1,Nasional,251,Natal 2018,1,Natal Bersama Kota Bogor.,1,Natalius Pigai,1,Nawacita Jokowi,2,Nawacita Jokowi Gagal,1,New York,3,Ngada,1,NKRI,1,NTT,2,NU,1,Obama,1,Okto Nahak,1,OMK,1,Opini,105,Orang Muda,1,Ormas,1,Otsus,2,Ovin Gili,1,Padang,1,Papua,6,Parade Bhineka Tunggal Ika,1,Pariwisata,1,Parno S. Mahulae,1,Partai Demokrat,2,Partai Komunis,1,Pasar Danga,1,Patung Buddha,1,Paulus Gemma Galgani,1,Paus,2,Paus Fransiskus,3,PB PMII,2,PBB,1,PDIP,1,Peduli Kemanuisan.,1,Pelayanan Publik,1,Pembangunan,1,Pemboman,2,Pemkot Malang,1,Pemkot Surabaya,1,pemprov jambi,1,Penangguhan,1,Pendidikan,2,Penembakan Anggota PMKRI,1,penistaan agama,1,Perbedaan,1,Perbup,1,Perempuan,1,Pesan Prabowo,1,PHPT PP PMKRI,1,Pilkada,4,Pilkada Damai,1,Pilkada Jakarta,2,Pilpres 2019,5,Pilpres2019,5,PK Makassar,1,PKB,1,PLTP Mataloko,1,PMII,1,PMKRI,124,PMKRI Alor,1,PMKRI Ambon,4,PMKRI ATAMBUA,1,PMKRI Bali,1,PMKRI Balikpapan,1,PMKRI Bandar Lampung,4,PMKRI Banjarmasin,1,PMKRI Batam,1,PMKRI Bengkulu,12,PMKRI Bogor,1,PMKRI Cabang Ngada,1,PMKRI Calon Cabang Sambas,1,PMKRI Denpasar,3,PMKRI Ende,3,PMKRI Flores,1,PMKRI Gorontalo,1,PMKRI Jajakan Gowa,2,PMKRI Jakarta Pusat,16,PMKRI Jakarta Timur,1,PMKRI Jakarta Utara,1,PMKRI Jambi,6,PMKRI Jayapura,1,PMKRI Jogja,1,PMKRI Juara,1,PMKRI Kalimantan Tengah,2,PMKRI Kapuas Hulu,1,PMKRI Kefa,2,PMKRI Kendari,3,PMKRI Kupang,12,PMKRI Lampung,3,PMKRI Langgur,5,PMKRI Larantuka,1,PMKRI Madiun,1,PMKRI Makassar,21,pmkri malaka,4,PMKRI Malang,7,PMKRI Manado,4,PMKRI Mataram,1,PMKRI Maumere,18,PMKRI Medan,5,PMKRI Nias,1,PMKRI Padang,1,Pmkri palangka Raya,5,Pmkri palangkaraya,3,PMKRI Palembang,7,PMKRI Palopo,7,PMKRI Palu,1,PMKRI Papua,2,PMKRI Peduli,6,PMKRI Pekanbaru,2,PMKRI Pematangsiantar,4,PMKRI Pontianak,1,PMKRI Regio Timor,1,PMKRI Samarinda,8,PMKRI Sambas,1,PMKRI Saumlaki,1,PMKRI Siantar,6,PMKRI Sibolga,1,PMKRI Sintang,1,PMKRI Sorong,1,PMKRI Sumatera,1,PMKRI Sungai Raya,2,PMKRI Surabaya,2,PMKRI Surakarta,2,PMKRI Timika,1,PMKRI Timor,2,PMKRI Tomohon,2,PMKRI Tondano,4,PMKRI Toraja,8,PMKRI Tual,1,PMKRI Yogyakarta,1,PMRI Ende,1,PNS,1,Polemik UPR,1,Polisi,3,Politik,11,Politisasi SARA,1,POLRI,1,POLTEK Kupang,1,PP GMKI,1,PP PMKRI,29,PPKM,1,Presiden,1,Press Release,5,Pribumi,1,Profil,4,Prolegnas,1,Prostitusi Online,2,Puisi,15,Pungli,1,Putin,1,Radikalisme,1,Raja,1,RAKERNAS,1,RAKERNAS PMKRI,3,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi Hari Kartini,2,Regional,225,Regional. PMKRI Sumatera,1,Rendi,1,Rendy Stevano,2,Restu Hapsari,1,Rikard Djegadut,1,Rinto Namang,1,Risma,1,Rizieq,2,Robertus Dagul,4,Rudal,1,Rumah,1,Rusia,1,RUU PKS,1,Sakinem,1,salman khan,1,Samarinda,3,Samarinda.,1,Sandiaga,1,satelit 6G,1,SENAT Mahasiswa,1,Seribu Lilin,1,Setya Novanto,2,Siaran Pers,3,SIKKA,2,Sistem,1,Siti Zuhro,1,Somalia,1,SPI,1,STKIP Betun,1,Stop Kekerasan Terhadap Perempuan,1,Strategi,1,Sukmawati,1,sulawesi barat,1,Sulawesi Selatan,2,sulsel,1,Suriah,1,Survei,1,Swedia,1,Tahan Ahok,1,Tahun Baru 2019,1,Taliban,1,Tanjung Balai,1,Tedy Ndarung,1,telegram kapolri,1,Teologi Maut,1,Tepo Seliro,1,Teresa,1,Terorisme,3,Thomas Tukan,2,Thomson Sabungan Silalahi,1,TKW,1,TNI,3,Tolak HTI,2,Tomson Silalahi,1,Tondano,1,toraja,1,Transaksi,1,Trump,3,Tumor Ganas,1,Uang,1,UNDANA Kupang,1,Unipa Maumere,2,Uskup Kupang,1,Ustad Yahya Waloni,1,UU ITE,1,Vaksin,3,Vatikan,6,Vebivorian,1,Verbivorian,8,Verbivorian. PMKRI Jakarta Pusat,2,Wali Kota,1,WaliKota,1,Wanita Berjilbab,1,Wartawan,1,Wartawan TEMPO,1,WhatsApp,1,WHO,1,Wikileaks,1,Wiranto,1,Wuhan,1,Xi Jimping,1,Yensiana,1,Yogen Sogen,4,
ltr
item
Verbivora.com: Pemerintah Daerah Perlu Mengambil Sikap Atas Konflik Masyarakat dan PT KSL
Pemerintah Daerah Perlu Mengambil Sikap Atas Konflik Masyarakat dan PT KSL
Perseroan harus berperan dalam ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan serta lingkungan.
https://1.bp.blogspot.com/-w5HwkzV04To/YSyZ3qypbiI/AAAAAAAABiY/bB0_Sa6QBd8occhBNstL9cjT5kJejWDrwCLcBGAsYHQ/s16000/Pemerintah%2BDaerah%2BPerlu%2BMengambil%2BSikap%2BAtas%2BKonflik%2BMasyarakat%2Bdan%2BPT%2BKSL.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-w5HwkzV04To/YSyZ3qypbiI/AAAAAAAABiY/bB0_Sa6QBd8occhBNstL9cjT5kJejWDrwCLcBGAsYHQ/s72-c/Pemerintah%2BDaerah%2BPerlu%2BMengambil%2BSikap%2BAtas%2BKonflik%2BMasyarakat%2Bdan%2BPT%2BKSL.jpg
Verbivora.com
https://www.verbivora.com/2021/08/pemerintah-daerah-perlu-mengambil-sikap.html
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/2021/08/pemerintah-daerah-perlu-mengambil-sikap.html
true
1552102979589694575
UTF-8
Semua postingan Belum ada postingan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal Balas Delete Oleh Home HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP SEARCH SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan postingan yang Anda cari Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Follower Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy