PMKRI Beri Catatan Kritis terkait Pelanggaran HAM di Indonesia

BAGIKAN:

Jakarta, Verbivora.com - Dalam Perayaan Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Republik Indonesia (PP PMKRI) memberikan sejumlah catatan kritis terkait pelanggaran HAM di Indonesia yang sampai saat ini belum diselesaikan dan tidak menemukan jalan keluar. 

Alboin samosir selaku Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI menilai, perayaan HAM tanpa penyelasaian pelanggaran HAM, merupakan sesuatu yang sia-sia belaka. Pemaknaan hari HAM yang berlangsung setiap tahun, tidak menunjukkan adanya itikad baik dari pemerintah untuk segera menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. 

“Instrumen hukum yang sudah disediakan dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM harusnya dapat dioptimalkan dengan baik. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM serta Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan, dapat menjadi modal yang ampuh untuk menjerat para pelanggar HAM yang sampai saat ini masih hidup berkeliaran dengan bebas,” katanya.

Alboin juga menyebut, “terdapat beberapa pelanggaran HAM yang sampai saat ini menantikan politicall will dari pemerintah untuk segera diselesaikan, dimana  berdasarkan catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terdapat 12 pelanggaran HAM yang menanti untuk diselesaikan, diantaranya, peristiwa genosida 1965-1966, peristiwa semanggi, peristiwa trisakti 1 dan 2, Wasior 2001, Wamena 2003, Paniai, dan penghilangan paksa para aktivis pada 1997-19998.” . 

Baca jugaDugaan Menteri Terlibat Bisnis PCR, PMKRI: Negara tidak Boleh Berbisnis dengan Rakyatnya

Ia menambahkan, “selain proses penyelesain pelanggaran HAM yang mendesak untuk segera diselasaikan, Pemerintah juga harus segera menyelesaikan beberapa rancangan undang-undang yang mampu menjadi jawaban untuk maraknya pelanggaran HAM yang terjadi, diantaranya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasaan Seksual, RUU Masyarakat Adat, dan perlunya untuk segera merevisi UU No 19 tahun 2016 perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

“Penyelesaian beberapa RUU ini bukanlah tanpa alasan. Seperti pengesahan RUU PKS mendesak untuk segera diselesaikan mengingat hukum yang berlaku saat ini belum mampu mengakomodir keselamatan perempuan agar terhindar dari kekerasaan seksual. Angka kekerasaan seksual yang meningkat setiap tahun juga menjadi alasan mengapa UU sangat penting disahkan, “jelasnya Alboin kepada Verbivora.com.

“Hal yang sama berlaku juga RUU Masyarakat Adat. Kita yang merupakan bagian integral dari masyarakat adat, perlu menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang wajib diakui dan dilindungi," tambahnya.

"Hingga saat ini proses pengakuan terhadap masyarakat adat sering sekali menemui jalan bantu, bahkan tidak jarang berujung dengan bentrok (konflik), kriminalisasi, hingga penggusuran. Selain membutuhkan itikad baik dari Pemerintah, disahkannya RUU ini bisa mempercepat proses pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.” bebernya.

Alboin juga menjelaskan, penting bagi pemerintah untuk merevisi UU ITE yang cenderung tidak sejalan dengan semangat demokrasi.

“Dan mengapa perlu untuk segera merevisi UU ITE dikarenakan dalam perjalanannya undang-undang hadir sebagai simbol timpangnya demokrasi, terancamnnya kebebasan, hingga sebagai alat penindas oleh penguasa. Muatan dari pasal ini, terutama di Pasal 27 ayat (1), dan (3) sarat dengan subjektifitas dan penafsiran yang bias alias multitafsir hingga kemungkinan untuk disalahgunakan sangat terbuka luas. Tercatat beberapa aktivis yang bersuara melalui media sosial untuk mengkritik pemerintah terjerat oleh Undang-undang ini,” ujarnya.

Dalam konteks pelanggaran HAM di Papua, Zakarias Willy selaku Ketua Lembaga Kajian Otonomi Khusus Papua PP PMKRI turut menyampaikan pandangannya.

”Dalam interval 1969 hingga 2021 terdapat banyak sekali pelanggaran HAM tanpa ada upaya untuk menyelasaikannya. Diantaranya adalah operasi Trikora di Nduga, Wamena berdarah, Biak berdarah, Wasior berdarah, Abe berdarah, Paniai berdarah, Serui berdarah,  dan daerah lainya di Papua. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Papua, pemerkosaan, perampasan ruang hidup, diskriminasi, hingga pembunuhan," terangnya.

Zakarias melanjutkan,” Revisi UU Otonomi Khusus Papua yang saat ini sudah disahkan dan pemekaran provinsi di Papua sesungguhnya belum menjawab penyelesaian permasalahan HAM dan menyembuhkan rasa keadilan di masyarakat, sebab, adanya kebijakan ini sering sekali mengabaikan aspek yang paling penting dari masyarakat Papua yakni perlunya pengakuan dan perlindungan dari pemerintah," tegasnya.

Baca juga: Tindakan Represif Aparat Terjadi Lagi, PP PMKRI: Perlu Sanksi Tegas

Ia juga menyatakan, pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sudah sedemikian kompleks, sehingga tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan militeristik serta memberikan akses keterbukaan informasi seluas-luasnya.

"Oleh karena itu perlu ada langkah serius dari pemerintah untuk menyelesaikannya. Membuka dialog antara Pemerintah dengan masyarakat Papua serta memberikan kesempatan bagi jurnalis baik itu jurnalis asing untuk meliput kejadian yang ada di Papua.” beber Zakarias.

Selain menyampaikan kritikannya terhadap pemerintah, Zakarias juga meminta agar kiranya Duta Besar Vatikan di Indonesia dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) melihat dan merespons pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dimana sebagian besar yang menjadi korban adalah para jemaat Katholik. 

"Hal ini juga untuk menindaklanjuti seruan dari para pastor pribumi yang ada Papua agar KWI dan lima keuskupan yang ada Papua segera merespons dan bersikap atas permasalahan in," harap Zakarias.

Sekali lagi ia menegaskan, atas nama kemanusiaan, kiranya tidak ada lagi yang meregang nyawa dengan sia-sia akibat konflik yang masih saja terjadi, dan atas nama kemanusiaan hentikan upaya militerisasi di Papua. 

"Papua harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi generasi Papua untuk merajut mimpi untuk membawa Papua jauh lebih lagi di kemudian hari. Dan yang terpenting hentikan perebutan sumber daya alam di Papua, sebab perebutan inilah yang sering sekali menjadi awal lahirnya konflik dan pelanggaran HAM,” tutupnya. *(AR)

PMKRI Beri Catatan Kritis terkait Pelanggaran HAM di Indonesia
Gambar ilustrasi


KOMENTAR

Nama

#Kita_Indonesia,19,#Pilpres2019,4,#RUUPesantrendanPendidikanKeagamaan.,1,Aceh utara,1,Afganistan,1,afrika,1,Agama,1,Agus,1,Agustina Doren,3,Ahok,4,Aksi 2 Desember,1,Aksi Damai,1,Aktivis,2,Alboin Samosir,1,Alfred R. Januar Nabal,1,Amandemen,1,Amnesti,1,Anas,1,Anastasia Rosalinda,1,Anastasia Rosalinda B,1,ANBTI,1,Andre Pareira,1,Angelo Wake Kako,1,Anies,1,Anies-Sandi,1,Anis Baswedan,1,Apel Kebangsaan,1,Artikel,17,AS,3,B ERITA PMKRI,1,BADJA NTT,1,Bandung,1,Banjarmasin,1,Bara Pattyradja,2,Bayi,1,Beijing,1,Beijng,1,Berita,2,berita PMKRI,2,Berita PMKRI Kupang,2,Berita PMKRI Pusat,16,Berita PMKRI Ruteng,2,Berita PMKRI Samarinda,2,Bhumibol,1,Bogor,2,Bogor Tolak Khilafah,1,Bone,1,BPK,1,BPKP,1,Buaya,1,BUMN,1,Bunda,1,Buni yani,1,Bupati Dogiyai,2,Bupati Lembata,1,BUPATI NAGEKEO,1,Cagub,1,Cegah Radikalisme,3,Cerpen,4,CHINA,1,Chrisantus Nana,1,cina,1,Cipayung Plus,1,covid-19,3,Daerah,59,Danrem samarinda,1,Demo Susulan,1,Demokrasi,7,Den Haag,1,Denpasar,1,Densus Tipikor,1,Desa Bantala,1,Desak,1,Dhani,1,Dialog,1,Dibekap,1,Dibenturkan,1,Diciduk,1,Diplomasi,1,Dipolisikan,1,Dirjen Bimas Katolik,1,Disintegrasi Bangsa,1,Ditangkap,4,Ditendang,1,Diteror,1,Djarot,1,DOGIYAI,2,DONASI BUKU,1,DPD,4,DPD-RI,1,DPR RI,1,DPRD Dogiyai,2,DPRD Kota Malang,1,DPRD NTT,1,dprd provinsi kaltim,1,Dukun,1,Duta Genre,1,Efraim Mbomba Reda,1,Ekologi,1,Eksekusi,1,Epenk Djawang,2,Era 4.0,1,Erens Holivil,1,ESDM,1,Fahri,1,Febby Siharina,1,Filipina,1,Flores Timur,2,Florianus Herminus Mau,1,Fokus,9,Freeport,2,Gabriel Toang,1,Gadungan,1,GAME ONLINE,2,Geert Wilder,1,Gempa Lombok,6,Gempa NTB,3,Gempa Palu,3,Gempa Palu #Kita_Indonesia,4,Glen Fredly,1,GMKI,5,GMKI Makassar,1,GMNI Makassar,1,GMNI Sumut,4,GP Ansor,1,Gratifikasi,1,Greget,1,Gubernur NTT,1,GUSDURian,1,Gusma,1,Habib Riziq,1,Habibie,1,Hacker WhatsApp,1,HAITI,1,Hari HAM,5,Hari Kartini,3,Hari Pahlawan,3,hari sumpah pemuda,3,Hari Valentine,1,Hillary,1,Hillary Clinton,1,HIMAPEN JABODETABEK,1,Hindari Kriminalisasi,1,Hoax,1,Human Trafficking,2,ICRP,1,ICW,1,Ignatius Pati Ola,1,IKASANTRI,2,Impor Garam,1,india,1,inggris,1,Intan,1,Intelijen,1,Internasional,51,Irak,4,IrmanGusman,3,ISIS,1,Islamophobia,1,Israel,1,Istri Dimas kanjeng,1,Jaga Toleransi,1,Jajak Pendapat,1,Jakarta,23,Jembatan Waima,1,JEMI BERE,1,Jipik,1,Jokowi,5,Jokowi.,1,Jurnalistik,1,Kabar PMKRI Maumere,4,Kabar IMCS,1,Kabar PMKRI,11,Kabar PMKRI Ambon,3,Kabar PMKRI Bogor,1,Kabar PMKRI Bogor.,1,kabar PMKRI Denpasar,1,Kabar PMKRI Jambi,1,Kabar PMKRI Makassar,5,Kabar PMKRI Malang,2,Kabar PMKRI Mataram,1,Kabar PMKRI Nasional,1,Kabar PMKRI Nias,2,Kabar PMKRI Palopo,1,Kabar PMKRI Pekanbaru,5,Kabar PMKRI Pematangsiantar,4,Kabar PMKRI Pontianak,1,Kabar PMKRI Ruteng,5,Kabar PMKRI Samarinda,4,Kabar PMKRI Sintang,2,Kabar PMKRI Yogyakarta,2,Kabinet Indonesia Maju,1,Kabupaten Malaka,1,Kabupaten NAGEKEO,2,Kalbar,1,Kalimantan Selatan,2,Kampanye,2,Kapolda,1,Kapolda Metro Jaya,1,Kapolri,3,Kasidi,1,katedral makasar,3,Katolik,1,Keberagaman #KitaIndonesia,1,Kebhinekaan,2,KEJAGUNG,1,Kejari,1,kejari sikka,1,kejati bengkulu,1,Kekerasan Militer,1,Kekerasan Seksual,1,Kembalikan,1,Kemenag,1,Kemendes PDTT,1,Kemenkumham,2,Kesehatan,2,Khawatir MUI Ditunggangi,1,Kita Indonesia,16,KOMDA PAPUA,1,komda sumbagsel,1,komda timor,1,Kominfo,18,Komnas HAM,2,Komnas Perempuan,1,kompas media,1,Komputer,1,koneksi internet,1,KontraS,2,Korem Samarinda,1,Korupsi,2,Korupsi Perum Perindo,1,KPK,4,KPU,1,KWI,1,Labuan bajo,1,LAMPUNG,2,Larantuka,1,Lembaga Kajian PP PMKRI,1,Lembaga Negara,1,Lidya Sartono,1,LIPI,1,LITERASI,1,LKK,1,LKPJ 2020,1,Logo PMKRI,1,Lulung,1,Mabim PMKRI Pontianak,1,Mahasiswa Papua,2,Mahmudi,1,Majelis Adat Dayak,1,Makasar,2,Makassar,1,Malang,1,MANGGARAI,2,Mario Fernandez,1,Mario Yosryandi Sara,2,Mars Wera,1,Maruarar Sirait,1,Marz Wera,1,Mata Rakyat,1,MEA,1,Megawati,1,meksiko,1,Menag,1,Menhan,1,Menkominfo,8,Menlu Tongkok,1,Michell Rompis,1,Militan,1,Militer,1,MIMIKA,1,MPAB,4,MPAB PMKRI Ruteng,1,MPAB/MABIM,1,Muchdi,1,Munir,1,Mutilasi,1,Myanmar,8,Nagekeo,1,Narkoba,1,Nasional,290,Natal 2018,1,Natal Bersama Kota Bogor.,1,Natalius Pigai,1,Nawacita Jokowi,2,Nawacita Jokowi Gagal,1,New York,3,Ngada,1,NKRI,1,NTT,2,NU,1,Obama,1,Okto Nahak,1,OMK,1,Opini,131,Orang Muda,1,Ormas,1,Otsus,2,Ovin Gili,1,Padang,1,Papua,7,Parade Bhineka Tunggal Ika,1,Pariwisata,1,Parno S. Mahulae,1,Partai Demokrat,2,Partai Komunis,1,Pasar Danga,1,Patung Buddha,1,Paulus Gemma Galgani,1,Paus,2,Paus Fransiskus,3,PB PMII,2,PBB,1,PDIP,1,Peduli Kemanuisan.,1,Pelayanan Publik,1,Pembangunan,1,Pemboman,2,Pemkot Malang,1,Pemkot Surabaya,1,pemprov jambi,1,Pemuda Katolik Papua Barat,1,Penangguhan,1,Pendidikan,2,Penembakan Anggota PMKRI,1,penistaan agama,1,Perbedaan,1,Perbup,1,Perempuan,1,PERMASNA,1,Pesan Prabowo,1,PHPT PP PMKRI,1,Pilkada,4,Pilkada Damai,1,Pilkada Jakarta,2,Pilpres 2019,5,Pilpres2019,5,PK Makassar,1,PKB,1,PLTP Mataloko,1,PMII,2,PMKRI,148,PMKRI Alor,1,PMKRI Ambon,4,PMKRI ATAMBUA,1,PMKRI Bali,2,PMKRI Balikpapan,1,PMKRI Bandar Lampung,4,PMKRI Banjarmasin,1,PMKRI Batam,1,PMKRI Bengkulu,12,PMKRI Bogor,2,PMKRI Cabang Ngada,1,PMKRI Calon Cabang Sambas,1,PMKRI Denpasar,3,PMKRI Ende,3,PMKRI Flores,1,PMKRI Gorontalo,1,PMKRI Gowa,2,PMKRI Jajakan Gowa,2,PMKRI Jakarta Pusat,20,PMKRI Jakarta Timur,2,PMKRI Jakarta Utara,6,PMKRI Jambi,6,PMKRI Jayapura,1,PMKRI Jember,1,PMKRI Jogja,1,PMKRI Juara,1,PMKRI Kalimantan Tengah,2,PMKRI Kapuas Hulu,2,PMKRI Kefa,2,PMKRI Kendari,3,PMKRI Kupang,14,PMKRI Lampung,3,PMKRI Langgur,6,PMKRI Larantuka,1,PMKRI Madiun,1,PMKRI Makassar,29,pmkri malaka,4,PMKRI Malang,9,PMKRI Manado,6,PMKRI Mataram,2,PMKRI Maumere,21,PMKRI Medan,5,PMKRI Ngada,1,PMKRI Nias,1,PMKRI Padang,1,Pmkri palangka Raya,7,Pmkri palangkaraya,3,PMKRI Palembang,8,PMKRI Palopo,12,PMKRI Palu,1,PMKRI Papua,2,PMKRI Peduli,6,PMKRI Pekanbaru,2,PMKRI Pematangsiantar,4,PMKRI Pontianak,1,PMKRI Regio Timor,1,PMKRI Ruteng,1,PMKRI Samarinda,10,PMKRI Sambas,1,PMKRI Saumlaki,1,PMKRI Siantar,6,PMKRI Sibolga,1,PMKRI Sintang,1,PMKRI Sorong,1,PMKRI Sumatera,1,PMKRI Sungai Raya,2,PMKRI Surabaya,7,PMKRI Surakarta,4,PMKRI Timika,1,PMKRI Timor,2,PMKRI Tomohon,2,PMKRI Tondano,4,PMKRI Toraja,11,PMKRI Tual,1,PMKRI Yogyakarta,1,PMRI Ende,1,PNS,1,Polemik UPR,1,Polisi,3,Politik,12,Politisasi SARA,1,POLRES KUPANG KOTA.,1,POLRES Sikka,1,POLRI,1,POLTEK Kupang,1,PP GMKI,2,PP PMKRI,39,PPKM,1,Presiden,1,Press Release,5,Pribumi,1,Profil,4,Prolegnas,1,Prostitusi Online,2,Puisi,15,Pungli,1,Putin,1,Radikalisme,1,Raja,1,RAKERNAS,1,RAKERNAS PMKRI,3,Ratna Sarumpaet,1,Refleksi Hari Kartini,2,Regial,2,Regional,264,Regional. PMKRI Sumatera,1,Rendi,1,Rendy Stevano,2,Restu Hapsari,1,Rikard Djegadut,1,Rinto Namang,1,Risma,1,Rizieq,2,Robertus Dagul,4,RSUD TC.HILLERS MAUMERE,1,RUAC,1,Rudal,1,Rumah,1,Rusia,1,RUU Masyarakat Adat,1,RUU PKS,1,Sakinem,1,salman khan,1,Samarinda,3,Samarinda.,1,Sandiaga,1,satelit 6G,1,SENAT Mahasiswa,1,Seribu Lilin,1,Setya Novanto,2,Siaran Pers,3,SIKKA,2,Sistem,1,Siti Zuhro,1,Somalia,1,SPI,1,STKIP Betun,1,Stop Kekerasan Terhadap Perempuan,1,Strategi,1,Sukmawati,1,sulawesi barat,1,Sulawesi Selatan,2,sulsel,1,Sumba Timur,1,Suriah,1,Survei,1,Swedia,1,Tahan Ahok,1,Tahun Baru 2019,1,Taliban,1,Tanjung Balai,1,Tedy Ndarung,1,telegram kapolri,1,Teologi Maut,1,Tepo Seliro,1,Teresa,1,Terorisme,3,Thomas Tukan,2,Thomson Sabungan Silalahi,1,TKW,1,TNI,3,Tolak HTI,2,Tomson Silalahi,1,Tondano,1,toraja,2,Transaksi,1,Trump,3,Tumor Ganas,1,Uang,1,UNDANA Kupang,1,Unipa Maumere,2,Uskup Kupang,1,Ustad Yahya Waloni,1,UU ITE,1,Vaksin,3,Vatikan,6,Vebivorian,1,Verbivorian,8,Verbivorian. PMKRI Jakarta Pusat,2,Waduk Lambo.,1,Wali Kota,1,WaliKota,1,Wanita Berjilbab,1,Wartawan,1,Wartawan TEMPO,1,WhatsApp,1,WHO,1,Wikileaks,1,Wiranto,1,Wuhan,1,Xi Jimping,1,Yensiana,1,Yogen Sogen,4,
ltr
item
Verbivora.com: PMKRI Beri Catatan Kritis terkait Pelanggaran HAM di Indonesia
PMKRI Beri Catatan Kritis terkait Pelanggaran HAM di Indonesia
Instrumen hukum yang sudah disediakan dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM harusnya dapat dioptimalkan dengan baik.
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjC38vJeyPxCgai4YIT1RmYmszma3AMPzQKGLjEaqD6CiYcUtZI-POxKjyMDKKzJul6uOU7nh31X3LbT6Aloncq8PHQMeChHKD74iapXIvKFi4Uo62JpglliD7X1NsOBQ0ehfDK7vbZsCaSOUc_0XTn_3N5vXXf34TlX85uViSbjUcMM3aJBR0uyPEfMA=s16000
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjC38vJeyPxCgai4YIT1RmYmszma3AMPzQKGLjEaqD6CiYcUtZI-POxKjyMDKKzJul6uOU7nh31X3LbT6Aloncq8PHQMeChHKD74iapXIvKFi4Uo62JpglliD7X1NsOBQ0ehfDK7vbZsCaSOUc_0XTn_3N5vXXf34TlX85uViSbjUcMM3aJBR0uyPEfMA=s72-c
Verbivora.com
https://www.verbivora.com/2021/12/pmkri-beri-catatan-kritis-terkait-pelanggaran-ham-di-indonesia.html
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/
https://www.verbivora.com/2021/12/pmkri-beri-catatan-kritis-terkait-pelanggaran-ham-di-indonesia.html
true
1552102979589694575
UTF-8
Semua postingan Belum ada postingan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal Balas Delete Oleh Home HALAMAN POSTINGAN Lihat Semua Rekomendasi LABEL ARSIP SEARCH SEMUA POSTINGAN Tidak ditemukan postingan yang Anda cari Home Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Mgu Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ minutes ago 1 jam lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu lalu Follower Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy